Anggota Komisi III DPR Apresiasi Polres Tangsel Tangkap Oknum Guru Pelaku Asusila

Anggota DPR RI Abdullah menegaskan restorative justice kasus bullying dapat diterapkan tanpa intimidasi, memastikan pemulihan korban, menyoroti kasus di Banjarbaru yang melibatkan anak pejabat.

Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan sudah berada pada tingkat darurat dan tidak boleh lagi dianggap sebagai tindak pidana biasa.

Polres Kerinci berhasil meringkus seorang guru PPPK berinisial YA atas dugaan pencabulan anak di bawah umur di lingkungan sekolah, memicu kekhawatiran orang tua dan komitmen penegakan hukum.

Saat itu, seorang murid diduga mendapat ucapan yang dinilai tidak pantas. Kemudian melapor kepada orangtuanya.

MU dilaporkan usai melakukan Kekerasan Seksual terhadap empat siswinya.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengecam keras kasus dugaan kekerasan seksual guru terhadap 23 murid SD di Labuhanbatu Selatan. Pelaku terancam hukuman berat dan proses hukum tegas.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengecam keras dugaan kekerasan seksual oleh guru di SMP Negeri Kota Tangerang. Kasus ini terjadi berulang kali, mencederai dunia pendidikan, dan menuntut keadilan bagi korban.

Tercatat dalam dua bulan terakhir 8 kejahatan seksual terjadi selama periode April hingga Juni 2025.

Atas perbuatan tersangka, penyidik menjeratnya dengan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Disdik Jakarta telah menyiapkan prosedur perlindungan terhadap anak yang menjadi korban.

Ia menyebutkan, tingginya arus manusia dan modal asing ke Bali belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.

Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.

Bima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.

Kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Nurul menyoroti peringatan dari ILO terkait dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, hingga perlindungan hak pekerja.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Azis menilai tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana negara menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat

Romy menegaskan dirinya siap memperjuangkan alokasi anggaran khusus agar revitalisasi fasilitas digital tersebut dapat segera direalisasikan.