Anggaran Terbatas, Pemprov Jateng Akui Masih Berhitung Pemakaian Genting 10.000 Rumah Tak Layak Huni
Pemprov Jateng mengakui masih mengkaji soal program tersebut, lantaran anggaran banyak dipangkas dari pemerintah pusat.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim), Pemprov Jawa Tengah (Jateng) sedang berupaya menghitung detail penggunaan pengadaan anggaran dan genteng untuk dimanfaatkan sebagai sarana penggantian atap bangunan pada 10.000 rumah tidak layak huni (RTLH). Pihaknya mengakui saat ini masih terkendala efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat.
Kepala Disperakim Jateng, Boedya Dharmawan mengatakan, pemanfaatan genteng untuk lokasi RTLH bisa mendukung program pemerintah pusat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Prinsipnya kita mendukung menggunakan genteng untuk atap rumah karena mempertimbangkan faktor teknis kalau kita pakai seng atau asbes. Haya saja, kami harus mengkaji nilai taksiran harga gentengnya karena alokasi anggaran dari kita memang terbatas," kata Boedya di Semarang, Kamis (12/2).
Selain pemanfaatan genteng sebagai atap bangunan, dia menyebut anggaran pembangunan RTLH bisa dihitung ulang. Saat ini masih sebatas perencanaan penggunaan anggaran semata.
"Nanti kalau sudah pelaksanaan, baru kita menjalankan program dengan memanfaatkan genteng ini. Makanya kita belum bisa bicara banyak seperti apa saja model genteng yang dipakai, terus berapa kebutuhannya itu. Kalau di Jawa Tengah sangat banyak," ungkapnya.
10.000 Unit RTLH
Di Jawa Tengah sendiri, kuota RTLH yang ditetapkan sebanyak 10.000 unit. Semuanya itu memiliki tantangan di lapangan. Pihaknya juga menargetkan mampu mengurangi angka backlog perumahan. Terkait anggaran perbaikan rumah kategori RTLH, pihak Disperakim menyalurkan Rp20 juta per unit.
"Anggaran perbaikan per rumah tidak layak huni saja Rp20 juta. Itu sudah termasuk biaya tukang, bahan bangunan, kegiatan swakelola bersama masyarakat dan pihak ketiga. Diluar itu kita tentu masih butuh banyak perbaikan rumah-rumah di kabupaten kota dan kelurahan," pungkasnya.
Sedangkan Ketua Umum Himpunan Pengusahaan Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Tengah, Teddy Agung Tirtayadi menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan program gentengisasi.
Saat ini ia memiliki beberapa anggota yang bergerak di sektor UMKM produksi genteng. Pihaknya menyambut baik atas hal ini, untuk itu ke depan akan koordinasikan dengan pelaku usaha di setiap wilayah.
"Kita sambut baik langkah Presiden Prabowo atas . Kami selaku pelaku usaha di setiap wilayah untuk bersama-sama mewujudkan program prioritas dengan pemerintah daerah," kata dia.