Tahu Tak? Gorontalo Genjot Peningkatan PAD dengan Pengawasan Ketat Itjen Kemendagri hingga 2025!

Pemprov Gorontalo serius genjot Peningkatan PAD Gorontalo melalui pengawasan intensif Itjen Kemendagri hingga Oktober 2025, fokus pada BMD dan BUMD. Akankah target tercapai?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengambil langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dukungan penuh dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pembinaan pemerintah pusat yang bertujuan untuk optimalisasi pendapatan daerah. Pengawasan ini telah dimulai pada Senin, 29 September, dan dijadwalkan akan berlangsung hingga 4 Oktober 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menjelaskan bahwa tim Itjen Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah tersebut. Pertemuan awal untuk pelaksanaan pengawasan ini berlangsung di Ruang Integrasi Inspektorat Provinsi Gorontalo. Fokus utama pengawasan diarahkan pada penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif.

Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Kehadiran tim Itjen Kemendagri diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan memperbaiki potensi ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Fokus Pengawasan dan Target Optimalisasi Peningkatan PAD Gorontalo

Pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Kemendagri memiliki sasaran yang spesifik untuk mendukung Peningkatan PAD Gorontalo. Dua indikator utama menjadi fokus perhatian, yaitu pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua aspek ini dianggap sebagai kontributor signifikan terhadap pendapatan daerah.

Sofian Ibrahim menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyatakan, "Satu rupiah pun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus kita pertanggungjawabkan. Kehadiran tim Itjen Kemendagri adalah salah satu bentuk pembinaan kepada kami pemerintah daerah." Pernyataan ini menunjukkan komitmen Pemprov Gorontalo terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih lanjut, Sofian berharap bahwa melalui pengawasan ini, segala hal yang tidak sesuai dengan ketentuan atau keliru dapat dievaluasi. Hal ini penting agar kesalahan serupa tidak terulang di tahun-tahun berikutnya. Proses ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi konstruktif yang mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dukungan dan Harapan dari Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Gorontalo menyambut baik kedatangan tim Itjen Kemendagri sebagai bentuk pembinaan pemerintah pusat yang krusial. Sofian Ibrahim menekankan bahwa pengawasan merupakan elemen penting dalam akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan kesadaran Pemprov akan pentingnya transparansi dan efisiensi.

Provinsi Gorontalo saat ini juga menghadapi serangkaian pengawasan dari berbagai lembaga lain, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Oleh karena itu, Sofian meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi objek pengawasan untuk bersikap kooperatif dan proaktif. Dukungan penuh dari OPD sangat diharapkan untuk kelancaran tugas tim pengawasan.

Dengan adanya dukungan dan kerja sama yang baik, diharapkan hasil pengawasan ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Tujuannya adalah untuk memperkuat Peningkatan PAD Gorontalo secara berkelanjutan, memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Pendekatan Tematik Itjen Kemendagri untuk Peningkatan PAD Gorontalo

Pengendali Mutu Tim Itjen Kemendagri, Azwan, menjelaskan bahwa pengawasan kali ini bersifat lebih fokus dan tematik. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk mendalami area-area kunci yang memiliki dampak langsung terhadap Peningkatan PAD Gorontalo. Ini juga mencerminkan upaya untuk membuat pengawasan lebih efektif dan relevan.

Azwan berharap seluruh OPD yang menjadi objek pengawasan dapat memberikan data dan informasi secara jujur dan transparan. Ia mengatakan, "Diharapkan nanti hasil pembinaan dan pengawasan ini memberikan rekomendasi yang bisa meningkatkan PAD. Oleh karena itu kami berharap dukungan dan bantuan OPD yang menjadi objek atau fokus perangkat daerahnya dengan memberikan data terkini dan benar." Kejujuran data adalah kunci untuk mendapatkan hasil pengawasan yang akurat dan rekomendasi yang tepat.

Tujuan utama pengawasan ini adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan dilakukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan. Dengan fokus pada penguatan PAD, diharapkan Gorontalo dapat mencapai target pendapatan daerah yang optimal.

Sumber: AntaraNews