Stok BBM Jelang Ramadhan 2026 Dipastikan Aman oleh BPH Migas

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjamin ketersediaan dan distribusi Stok BBM Jambi tetap aman sepanjang periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H, memberikan ketenangan bagi pemudik.

BPH Migas, sebagai koordinator Posko Nasional Sektor ESDM, memastikan ketersediaan energi puncak mudik Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah terlewati dengan aman, berkat sinergi lintas sektor.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pasokan energi Lebaran 2026, termasuk BBM dan LPG, akan mencukupi. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena cadangan energi dipastikan aman untuk periode Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hi

BPH Migas menegaskan komitmennya dalam mengawal energi Ramadhan 2026, memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM serta gas bumi hingga ke seluruh wilayah Indonesia untuk ketahanan energi nasional.

BPH Migas memastikan stok BBM Jawa Barat aman dan terkendali menjelang awal Ramadan 1447 H. Pengawasan ketat dilakukan di berbagai SPBU untuk menjamin ketersediaan dan kualitas, menghilangkan kekhawatiran kelangkaan.

Pada Minggu (25/1) hingga Senin (26/1), stok BBM subsidi di kedua SPBU tersebut juga tetap terjaga dengan baik.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan pasokan BBM Aceh tetap terjaga dan aman di wilayah terdampak bencana, meskipun akses jalan masih terbatas, melalui strategi distribusi yang inovatif.

BPH Migas memastikan stok BBM di kawasan wisata Jawa Timur aman menjelang puncak libur Tahun Baru 2025, antisipasi lonjakan konsumsi masyarakat.

BPH Migas akan terus memastikan ketersediaan BBM agar masyarakat dapat menikmati liburan dengan nyaman.

BPH Migas menjamin Pasokan BBM Natal Tahun Baru 2025 dan 2026 di Jawa Timur aman, memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat di tengah libur panjang.

BPH Migas terus memulihkan distribusi BBM di daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memastikan ketersediaan energi vital untuk penanganan darurat.

SKK Migas memastikan harga Pertalite dan Solar Subsidi tetap aman hingga akhir 2026 karena rata-rata harga minyak mentah Indonesia masih di bawah USD 100.

PT Pertamina Patra Niaga membantah tegas isu larangan Pertalite bagi kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026, memastikan informasi tersebut tidak benar dan belum ada arahan pemerintah.

Mulai Juli 2026, semua kendaraan diwajibkan menggunakan bensin yang mengandung campuran etanol sebesar 5% atau dikenal dengan mandatori E5.

Bahlil memastikan bahwa kas negara masih kuat untuk menjaga agar harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026 nanti.

Satreskrim Polresta Banjarmasin berhasil membongkar praktik Pungli SPBU Basirih melalui operasi penyamaran petugas sebagai sopir truk, mengamankan pelaku yang meresahkan dan berpotensi memicu antrean panjang distribusi BBM.

Meskipun tak menyebut secara spesifik nama senior yang dimaksud, Bahlil mengaku heran atas desakan itu karena tak sesuai dengan ajaran yang dianut Golkar.

Dinas Pariwisata Kalimantan Timur gencar mempromosikan ekowisata mangrove Kaltim untuk menarik turis domestik dan mancanegara, menyoroti potensi konservasi alam yang edukatif dan berkelanjutan.

Menteri Brian Yuliarto menegaskan pemerintah tidak menutup jurusan kuliah. Program studi akan dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengambil langkah proaktif dengan memulai perencanaan Haji 2027 lebih awal, fokus pada mitigasi kenaikan biaya avtur yang berpotensi membebani jemaah.

Anggota DPR RI mendesak aparat penegak hukum menelusuri aliran dana Kasus Hanania Travel yang diduga melakukan penipuan umrah, merugikan jamaah hingga miliaran rupiah, serta meminta pengawasan travel umrah diperketat.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyusun strategi jangka panjang untuk atasi potensi kenaikan avtur haji pada 2027 dan 2028. Koordinasi intensif dengan BPKH dan DPR RI dilakukan demi menjaga keberlanjutan biaya haji dan keberangkatan jemaah.