Stok BBM Subsidi di Kabupaten Manokwari Ditambah dan Terjaga, Distribusi Terkendali

Pada Minggu (25/1) hingga Senin (26/1), stok BBM subsidi di kedua SPBU tersebut juga tetap terjaga dengan baik.

Pasokan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu jenis minyak solar di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, terpantau aman dan terkendali. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan stok BBM mencukupi serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas mengatakan bahwa langkah penyediaan dan pendistribusian BBM telah dilaksanakan sejalan dengan arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Kamis (22/1).

"Sejak Jumat (23/1), stok BBM subsidi dan kompensasi berada dalam kondisi baik. Penyaluran solar di Kabupaten Manokwari terjaga, mencukupi, dan kondusif untuk melayani kebutuhan masyarakat. Stok BBM subsidi telah ditambah menjadi sekitar 28 hingga 30 kiloliter (KL)," ujar Wahyudi di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (26/1).

Wahyudi mengungkapkan bahwa BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga telah meningkatkan stok BBM subsidi pada dua SPBU di Kabupaten Manokwari dengan kuota penyaluran harian masing-masing sebesar 15 KL per SPBU.

"Pada Sabtu (24/1), stok di kedua SPBU terpantau sangat mencukupi dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung normal,” tambahnya.

Pada Minggu (25/1) hingga Senin (26/1), stok BBM subsidi di kedua SPBU tersebut juga tetap terjaga dengan baik.

"Terpantau pada hari Senin terjadi peningkatan konsumsi BBM subsidi di Kabupaten Manokwari sekitar 15 hingga 20 KL. Stok hingga hari Senin dalam keadaan baik, sehingga secara keseluruhan, penyaluran BBM subsidi berjalan aman dengan stok memadai dan distribusi yang kondusif," jelas Wahyudi.

Pemanfaatan BBM Subsidi dan Kompensasi

Wahyudi menegaskan bahwa pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi negara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan daerah. Dukungan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar BBM subsidi dan kompensasi negara, khususnya biosolar dan pertalite, dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak secara tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

"Melalui koordinasi yang baik, PT Pertamina Patra Niaga diminta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga keandalan distribusi BBM, melakukan pembinaan kepada penyalur, serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap penyaluran BBM subsidi dan kompensasi. BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan dan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran guna mendukung aktivitas masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah,” ungkap Wahyudi.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Sebagai badan usaha yang ditugaskan menyalurkan BBM bersubsidi, Pertamina Patra Niaga berkomitmen menyalurkan BBM secara transparan, sesuai kuota, mekanisme, dan ketentuan yang telah ditetapkan regulator. Seluruh penyaluran juga diupayakan terpantau melalui sistem yang terintegrasi," jelas Awan.

Jaga Keandalan Pasokan

Sejalan dengan hal tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga keandalan pasokan dan distribusi BBM subsidi, khususnya di wilayah Papua Barat.

"Pertamina Patra Niaga melalui Marketing Operation Region (MOR) 8 di Jayapura dengan wilayah kerja Maluku Papua terus berkoordinasi secara intensif dengan BPH Migas, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan BBM subsidi dalam kondisi aman dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Penambahan pasokan serta penguatan pengawasan penyaluran dilakukan sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga kelancaran distribusi dan memastikan BBM subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak," ujar Roberth.

Ia menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga juga secara konsisten melakukan pemantauan lapangan serta pembinaan kepada lembaga penyalur serta pendataan dengan kesisteman dan secara digital guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.