Rapor Merah buat Indonesia dari Amerika: Barang-Barang KW di Pasar Mangga Dua Menjamur Tapi Minim Penegakan Hukum

Amerika Serikat kembali menempatkan Indonesia dalam Daftar Pantauan Prioritas.

Amerika Serikat kembali menempatkan Indonesia dalam Daftar Pantauan Prioritas atau Priority Watch List dalam Laporan Khusus 301 Tahun 2024. Laporan ini memantau bagaimana negara-negara di dunia melindungi hak kekayaan intelektual (HKI), dan Indonesia dinilai masih rendah dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Laporan tahunan ini disampaikan sesuai dengan Bagian 181 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, sebagaimana ditambahkan oleh Bagian 303 Undang-Undang Perdagangan dan Tarif tahun 1984, dan diubah oleh Bagian 1304 Undang-Undang Perdagangan dan Daya Saing Omnibus tahun 1988, Bagian 311 Undang-Undang Perjanjian Perdagangan Putaran Uruguay, dan Bagian 1202 Undang-Undang Kebebasan Pajak Internet.

Dalam laporan itu tertuang, bahwa Indonesia sebenarnya sudah mulai bergerak dalam upaya menjaga kekayaan intelektual melalui pembentukan gugus tugas penegakan hukum HKI dan meningkatkan upaya memberantas pembajakan digital. Namun, Amerika Serikat menilai langkah tersebut belum cukup meyakinkan.

Amerika merasa pembajakan, pemalsuan merk dagang, masih sangat menjamur di pasar Indonesia, baik online maupun offline.

"Pasar Mangga Dua di Jakarta terus masuk dalam daftar Pasar Terkemuka untuk Pemalsuan dan Pembajakan tahun 2024, bersama dengan beberapa pasar daring di Indonesia," demikian penjelasan dalam laporan tersebut.

Lemahnya Penegakan Hukum

Amerika Serikat juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di Indonesia dalam urusan HKI. Mereka mendorong pemerintah RI agar lebih serius memanfaatkan gugus tugas HKI untuk memperkuat kerja sama antar lembaga dan kementerian yang terkait.

Tak cuma itu, AS juga mendesak Indonesia menyediakan sistem perlindungan yang lebih efektif terhadap data uji yang bersifat rahasia, yang biasanya digunakan dalam proses persetujuan produk kimia, farmasi, atau pertanian. Tujuannya supaya data penting itu tidak disalahgunakan secara komersial.

Satu lagi yang jadi catatan adalah soal indikasi geografis. Ini berkaitan dengan perlindungan nama-nama produk khas daerah, seperti kopi Toraja atau garam Bali. AS khawatir aturan yang ada sekarang belum cukup transparan dan bisa menimbulkan hambatan dagang.

Sebagai informasi, Laporan 301 ini diterbitkan setiap tahun oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Isinya jadi semacam rapor bagi negara-negara mitra dagang AS dalam urusan perlindungan kekayaan intelektual.

Laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat

Sebagaimana diketahui, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) menyerahkan Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) 2025 kepada Presiden Trump dan Kongres. NTE merupakan laporan tahunan yang merinci hambatan perdagangan luar negeri yang dihadapi oleh eksportir AS dan upaya USTR untuk mengurangi hambatan tersebut.

"Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern yang menyadari hambatan perdagangan luar negeri yang luas dan merugikan yang dihadapi eksportir Amerika lebih dari Presiden Trump," kata Duta Besar Greer sebagaimana dilansir dari laman USTR.

"Di bawah kepemimpinannya, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik yang tidak adil dan tidak timbal balik ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan bisnis dan pekerja Amerika yang bekerja keras di pasar global."

NTE merupakan laporan tahunan yang harus diserahkan kepada Presiden dan Kongres paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. USTR bekerja sama erat dengan lembaga pemerintah lain dan kedutaan besar AS serta meminta komentar dari masyarakat melalui Pemberitahuan Federal Register untuk menyiapkan NTE.