Pemerintah Tingkatkan Target Penerimaan Cukai 2024, Bisa Tercapai?

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Menurut Danis, kenaikan jumlah  rokok ilegal  disebabkan oleh ada shifting  konsumsi rokok ilegal dari golongan I, golongann II ke harga lebih murah.

Kenaikan tarif cukai rokok sangat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk merokok, semakin mahal maka prevalensi perokok semakin bisa ditekan.

Pengusaha berharap agar kenaikan cukai didasarkan pada tingkat inflasi yang berada di bawah 10 persen.

Arah kebijakan cukai harus seimbang antara tujuan pengendalian konsumsi rokok dan peningkatan penerimaan negara.

Ternyata kenaikan tarif cukai rokok juga ditanggung masyarakat yang mengonsumsi rokok.

Penetapan tarif cukai yang ideal dan tidak eksesif untuk mengurangi perpindahan konsumsi ke rokok yang lebih murah.

Penurunan produksi industri rokok diakibatkan kenaikan cukai eksesif pada periode 2023–2024.

Sebab saat cukai naik terlalu tinggi, harga rokok pun langsung ikut meningkat.

Banyak Rokok Murah, Kebijakan Kenaikan Cukai Jadi Tak Efektif Tekan Konsumsi?

Pemerintah menilai, fenomena ini sudah menjadi tantangan dari tahun ke tahun.

Kantor Bea Cukai NTT berhasil menyetor Rp682,8 juta ke kas negara hingga Februari 2026, mencapai 21,19 persen dari target tahunan. Capaian ini menunjukkan kinerja positif Bea Cukai NTT dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Bea Cukai Langsa gencar edukasi masyarakat di Aceh tentang bahaya peredaran rokok ilegal dan konsekuensi hukumnya. Sosialisasi ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan penerimaan negara.

Kantor Wilayah Bea Cukai Banten mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp975,48 miliar hingga Januari 2026, mencapai 5,64 persen dari target APBN. Angka ini menunjukkan kinerja awal yang signifikan untuk Penerimaan Bea Cukai Banten.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya praktik gratifikasi Bea Cukai yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dengan miliaran rupiah disita dari rumah aman untuk memancing rasa penasaran pembaca.

Kantor Bea Cukai Tegal terus mengintensifkan Operasi Gempur Rokok Ilegal di wilayah eks Keresidenan Pekalongan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yang masih tinggi dan merugikan negara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa kasus Tuntutan Rokok Ilegal di Palembang dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda miliaran rupiah, menunjukkan keseriusan penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai.

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Penambahan layer baru cukai rokok hingga keputusan Kementerian Pekerjaan Umum tidak menerapkan WFH bagi ASN menjadi sorotan utama berita ekonomi nasional kemarin. Simak detail kebijakan penting ini yang akan berdampak luas.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, keterangan yang bersangkutan dibutuhkan untuk membuat terang perkara.

Pemerintah Kota Kediri melakukan pemusnahan ribuan batang rokok hasil pelatihan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang didanai DBHCHT untuk mencegah peredaran ilegal dan memastikan kepatuhan hukum terkait cukai.

Aliansi Mahasiswa Merah Putih (AMMP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dan mengusut tuntas mafia cukai rokok ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah, khususnya di Jawa Timur, menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji rencana penambahan layer baru pada struktur tarif cukai rokok, sebagai langkah strategis memerangi peredaran rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri.