Menkeu Purbaya: Untung Ada DPR, Jadi Enggak Koboi Banget soal Bansos

Opsi mengkaji ulang anggaran MBG ini bertujuan agar program prioritas lain mendapatkan tambahan anggaran.

Pertemuan tersebut membahas optimalisasi kinerja anggaran Kementerian Sosial di penghujung tahun anggaran 2025.

Ombudsman RI menyambut baik penambahan MinyaKita dalam program bantuan pangan 2025, menilai ini sebagai bentuk keberpihakan negara untuk menjaga daya beli serta memastikan kepatuhan HET.

"Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ungkap Misbakhun.

Di akhir pidato, Menkeu Purbaya sempat mencari anggota DPR fraksi PDIP Said Abdullah.

"Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia (ketua banggar Said) oke," ujar Menkeu Purbaya.

Program ini mencakup distribusi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng merek MinyaKita bagi masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM).

Lebih baik dana yang menganggur dialihkan langsung ke masyarakat dalam bentuk subsidi atau bantuan.

Untuk alokasi bulan Oktober dan November, sebanyak 365,5 ribu ton beras akan didistribusikan.

Saat ini anggaran digelontorkan negara untuk proyek ambisius Presiden Prabowo itu mencapai Rp71 triliun pada tahun 2025.

Penyaluran bansos tambahan itu pada Oktober dan Desember.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah siap merealisasikan permintaan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan aparat penegak hukum adalah mengategorikan pakaian bekas impor ilegal sebagai sampah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang 'Panda Bonds' di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Rumor ini beredar usai Purbaya menghadiri Rapat Paripurna terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

Kata Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi.

Sebagai perbandingan, defisit APBN per 31 Maret mencapai 0,93 persen PDB atau Rp240,1 triliun.

Menkeu memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.