Pemerintah Siapkan Rp 6,5 triliun untuk Bansos Beras dan Minyak Goreng, Mulai Disalurkan Oktober dan November

Untuk alokasi bulan Oktober dan November, sebanyak 365,5 ribu ton beras akan didistribusikan.

Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 6,5 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang akan dimulai pada bulan Oktober 2025. Bantuan sosial (bansos) ini terdiri dari 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng MinyaKita untuk setiap penerima manfaat. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa anggaran khusus untuk bansos MinyaKita mencapai Rp 1,1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan 2 liter MinyaKita setiap bulan bagi 18,27 juta penerima.

“Rp 6,5 triliun itu untuk bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak goreng. Kalau bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp 1,1 triliun. Lalu sekitar Rp 5,3 triliun untuk bantuan pangan beras. Jadi totalnya Rp 6,5 triliun,” ungkap Arief di Kantor Kemenko Perekonomian, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (23/9/2025).

Saat ini, dana tersebut masih perlu diusulkan oleh Bapanas kepada Kementerian Keuangan. Diharapkan, dana tersebut segera tersedia agar penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2025.

“Memang anggaran belum ada di Badan Pangan. Nah berdasarkan rapat hari ini (22/9), Badan Pangan Nasional mengajukan ke Kemenkeu. Targetnya Oktober kita mulai laksanakan,” tambahnya.

Arief juga merencanakan agar penyaluran bansos beras dan minyak goreng ini dilakukan secara bersamaan kepada masyarakat. Untuk itu, bantuan pangan beras akan mendistribusikan sebanyak 365,5 ribu ton untuk alokasi bulan Oktober dan November. Selain itu, sebanyak 73,1 ribu kiloliter minyak goreng akan disalurkan kepada 18,27 juta penerima di seluruh Indonesia pada bulan Oktober mendatang.

Ringankan Beban Biaya yang Ditanggung Masyarakat

Penambahan minyak goreng dalam paket bantuan pangan diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga minyak goreng yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), minyak goreng adalah salah satu komoditas yang memengaruhi tingkat kemiskinan pada Maret 2025. BPS mencatat bahwa kenaikan harga minyak goreng terjadi pada Februari 2025 jika dibandingkan dengan Maret 2024.

Selain itu, BPS juga menyatakan bahwa beras merupakan komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2025, beras menyumbang sebesar 21,06 persen di perkotaan dan 24,92 persen di pedesaan. Dengan demikian, langkah pemerintah untuk melanjutkan program bantuan pangan menunjukkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan rakyat.

Bantuan sosial beras ditambah dengan minyak goreng

Sebelumnya, Arief Prasetyo Adi yang menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa ada rencana untuk menambah bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kilogram untuk setiap keluarga.

Selain itu, bantuan tersebut juga akan dilengkapi dengan minyak goreng sebanyak 2 liter. Arief menambahkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan pelaksanaan program bantuan sosial beras dan minyak goreng ini yang dijadwalkan mulai Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa paket bantuan pangan yang akan disalurkan terdiri dari beras dan minyak goreng yang berkualitas baik.

"Seperti diketahui, untuk bantuan pangan beras dua bulan Oktober dan November itu memang sudah disetujui, dalam bentuk beras 10 kilo untuk 18,27 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari Ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kita siapkan yang baik buat masyarakat kita," kata Arief dalam keterangan resmi, Senin (22/9/2025).

Dengan demikian, diharapkan bantuan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Kualitas dari bantuan pangan

Mutu dari bantuan pangan harus dijaga dengan baik. Bantuan tersebut tidak boleh berkualitas rendah. "Terkait mutu, pastinya harus baik. Bantuan pangan itu tidak boleh jelek. Tentunya nanti untuk beras dan minyak goreng juga harus sama-sama baik," sambungnya.

Program bantuan pangan ini akan memanfaatkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan. Sampai dengan 19 September, stok CPP dalam bentuk beras masih cukup memadai, dengan total mencapai 3,91 juta ton.

Di sisi lain, untuk minyak goreng, terdapat 7.000 kiloliter yang tersedia di Perum Bulog dan tambahan 48 kiloliter di Holding BUMN Pangan ID FOOD.