DPR Minta Purbaya Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

Purbaya mengatakan, pihaknya selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan presiden.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menurut Menkeu Purbaya, tidak akan membahayakan kesehatan fiskal negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pembatasan anggaran K/L serta efisiensi belanja untuk menjaga kesehatan APBN di tengah gejolak geopolitik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (19/3).

Pertemuan tersebut membahas optimalisasi kinerja anggaran Kementerian Sosial di penghujung tahun anggaran 2025.

Rapat berjalan tegang namun disisipi candaan khas gaya Menkeu Purbaya Yudho Sadewa. Sejumlah isu ekonomi dibahas dalam rapat tersebut.

Untuk mencairkan suasana baik di antara mereka, Purbaya bahkan mengajak makan siang bareng Ketua Komisi XI DPR Misbakhun.

Sebagai Bendahara Negara, wajar bila dia memantau kinerja serapan anggaran di tiap kementerian dan lembaga.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa fokus perbaiki tata kelola subsidi daripada berpolemik soal elpiji 3 kg,

Meski ada desakan untuk menambah jumlah bantuan, ia menekankan perlunya menjaga kesinambungan fiskal agar keuangan negara tetap sehat.

"Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia (ketua banggar Said) oke," ujar Menkeu Purbaya.

Misbakhun menilai sejauh ini, Purbaya sudah mengambil kebijakan yang baik.

Ketua DPP Golkar Mukhamad Misbakhun menyerukan elit parpol untuk menjaga stabilitas politik nasional, menghindari narasi provokatif, dan menunjukkan konsistensi sikap demi kepentingan bangsa.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan APBN tidak bangkrut, didukung kekayaan sumber daya alam melimpah dan fundamental ekonomi kuat. Pembaca diajak memahami realitas ekonomi nasional dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan penurunan rupiah saat ini berbeda jauh dengan krisis 1998, menyoroti struktur ekonomi yang lebih kuat dan ketahanan sektor perbankan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti peran penting program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa pembangunan tanggul oleh bank negara dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sektor perikanan. Inisiatif CSR tanggul ini sejalan deng

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajak masyarakat mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), diyakini mampu menggerakkan ekonomi desa dan menjamin gizi generasi masa depan.

Komisi XI DPR RI telah menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, di mana pengalaman fiskalnya dianggap akan melengkapi kapasitas Dewan Gubernur dalam menjaga stabilitas moneter dan ekonomi nasional.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai menyita ribuan bale pakaian bekas impor ilegal dari sejumlah lokasi penindakan, Selasa (24/06/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Benarkah klaim Purbaya membongkar mega korupsi Rp576 triliun? Simak penelusurannya:

Mengingat saat ini Pertamina telah melakukan penyesuaian harga terhadap BBM jenis Pertamax.

Purbaya ia meyakini bahwa sinergi yang lebih kuat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan dapat mengendalikan tekanan tersebut.