DPR Minta Purbaya Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pembatasan anggaran K/L serta efisiensi belanja untuk menjaga kesehatan APBN di tengah gejolak geopolitik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (19/3).

Pertemuan tersebut membahas optimalisasi kinerja anggaran Kementerian Sosial di penghujung tahun anggaran 2025.

Rapat berjalan tegang namun disisipi candaan khas gaya Menkeu Purbaya Yudho Sadewa. Sejumlah isu ekonomi dibahas dalam rapat tersebut.

Untuk mencairkan suasana baik di antara mereka, Purbaya bahkan mengajak makan siang bareng Ketua Komisi XI DPR Misbakhun.

Sebagai Bendahara Negara, wajar bila dia memantau kinerja serapan anggaran di tiap kementerian dan lembaga.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa fokus perbaiki tata kelola subsidi daripada berpolemik soal elpiji 3 kg,

Meski ada desakan untuk menambah jumlah bantuan, ia menekankan perlunya menjaga kesinambungan fiskal agar keuangan negara tetap sehat.

"Untuk saya aneh, kan yang punya uang saya, harusnya dia (ketua banggar Said) oke," ujar Menkeu Purbaya.

Misbakhun menilai sejauh ini, Purbaya sudah mengambil kebijakan yang baik.

Menkeu Purbaya Raker bersama Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa kehadiran Purbaya bukan hal yang asing bagi para anggota dewan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti peran penting program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa pembangunan tanggul oleh bank negara dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sektor perikanan. Inisiatif CSR tanggul ini sejalan deng

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajak masyarakat mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), diyakini mampu menggerakkan ekonomi desa dan menjamin gizi generasi masa depan.

Komisi XI DPR RI telah menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, di mana pengalaman fiskalnya dianggap akan melengkapi kapasitas Dewan Gubernur dalam menjaga stabilitas moneter dan ekonomi nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap Bank Indonesia (BI) terus menjaga nilai tukar rupiah pada level moderat, menegaskan fundamental ekonomi kuat di tengah ketidakpastian global.

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

Komisi XI DPR RI menggelar reses di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meninjau langsung kontribusi PT Timah terhadap negara dan masyarakat, khususnya dalam bentuk pajak, royalti, serta manfaat pembangunan daerah.

Pertemuan digelar di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

Hal ini terungkap usai Purbaya dan Bahlil melakukan pertemuan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5) pagi.

Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen pada kuartal III dan IV 2026 tetap dapat tercapai.

Namun, ia belum bersedia membeberkan strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang tengah tertekan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan beban subsidi pemerintah masih bisa ditangani di tengah pelemahan nilai tukar.

Menteri Keuangan Purbaya memastikan bahwa proses restrukturisasi utang untuk Kereta Cepat Whoosh akan segera selesai.