Pertemuan Menkeu Purbaya dengan Mensos Syaifullah Bahas Program Keuangan dan Sosial

Pertemuan digelar di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pembatasan anggaran K/L serta efisiensi belanja untuk menjaga kesehatan APBN di tengah gejolak geopolitik.

Menkeu Purbaya merasa heran dengan kementerian dan lembaga yang tidak mampu membelanjakan anggaran sesuai waktu yang ditentukan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran K/L tak terserap dapat dialihkan untuk melunasi utang negara, mendorong efisiensi dan akuntabilitas.

"Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ungkap Misbakhun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran demi optimalisasi TKD yang mencapai Rp1.300 triliun, akankah tantangan ini berhasil diwujudkan?

Meski ada desakan untuk menambah jumlah bantuan, ia menekankan perlunya menjaga kesinambungan fiskal agar keuangan negara tetap sehat.

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.

Terkait hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah setuju dengan kebijakan Purbaya tersebut

Pemerintah tidak ingin menunggu hingga akhir tahun untuk memastikan dana yang sudah dialokasikan benar-benar digunakan.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan maksimal anggaran agar tidak lagi ada dana yang tersisa.

Untuk diketahui, realisasi belanja negara pada semester I 2025 baru mencapai sekitar Rp 1.407,1 triliun, atau 38,8 persen dari total pagu anggaran yang ada.

Rumor ini beredar usai Purbaya menghadiri Rapat Paripurna terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Purbaya memastikan tetap menjaga kesehatannya. Purbaya juga mengungkap alasan dia mendapat 8 suntikan pengobatan.

Purbaya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I tahun 2026 meningkat menjadi 5,61 persen, dari sebelumnya 5,39 persen.

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

Menurut Purbaya, keputusan apakah gaji ke-13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Momen ini terjadi saat Purbaya melakukan kunjungan ke Pasar Beringharjo dan Teras Malioboro Beskaran, Yogyakarta, Selasa (17/3) siang.

Menteri Sosial melaporkan perkembangan positif SRMP 17 Tabanan kepada Presiden Prabowo, menyoroti kedisiplinan siswa, penjangkauan DTKS, serta rencana ekspansi ke Karangasem.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti hasil positif perkembangan siswa Sekolah Rakyat Kupang, program pendidikan inklusif bagi anak-anak prasejahtera, yang kini lebih percaya diri dan optimis menatap masa depan.

Sekretaris Kabinet dan Menteri Sosial membahas persiapan pembukaan Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran baru, menargetkan puluhan ribu anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan layak dan berkualitas.

Mensos menjelaskan kebijakan ini bertujuan menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan efisien.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau kesiapan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta untuk Sekolah Rakyat rintisan, menargetkan operasional mulai Mei 2026 demi perluasan akses pendidikan bagi keluarga membutuhkan.

Khususnya dalam pelibatan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.