VIDEO: Respons Prabowo Gebrakan Purbaya Ancam Tarik Uang 'Nganggur' Kementerian, Setuju?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pembatasan anggaran K/L serta efisiensi belanja untuk menjaga kesehatan APBN di tengah gejolak geopolitik.

Menkeu Purbaya merasa heran dengan kementerian dan lembaga yang tidak mampu membelanjakan anggaran sesuai waktu yang ditentukan.

Pertemuan tersebut membahas optimalisasi kinerja anggaran Kementerian Sosial di penghujung tahun anggaran 2025.

"Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan sidang kabinet paripurna, membahas penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Senin (15/12).

Perintah itu disampaikan Prabowo dalam rapat khusus di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (11/11/2025).

"Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonominya karena lagi kita dorong lebih cepat kan."

Menkeu Purbaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto ragu dengan anggaran daerah, karena banyak anggaran daerah yang diselewengkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran K/L tak terserap dapat dialihkan untuk melunasi utang negara, mendorong efisiensi dan akuntabilitas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Presiden Prabowo Subianto aktif pantau medsos, bahkan TikTok, untuk menilai kinerja kementeriannya.

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.

Purbaya menjelaskan kebijakannya bukan mengubah anggaran, melainkan hanya memindahkan dana yang mengendap di Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional.

Dalam proses interogasi yang berlangsung di kendaraan taktis Brimob, penyidik menanyakan sejumlah luka yang ditemukan pada tubuh korban.

Saat itu, Taufik meminta saran apakah mesti tetap kabur dari kejaran polisi atau menyerahkan diri. Dadang pun menyarankan agar Taufik memilih menyerahkan diri.

Kenaikan suhu ekstrem yang terus berlanjut telah memicu kewaspadaan di berbagai negara di dunia.

Rieke menyampaikan bahwa fungsi pengawasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satunya datang dari KH Muhammad Shofwan Taj atau yang dikenal sebagai Lora Shofwan, Pengasuh PP Sembilangan, Bangkalan, Madura.

Pemprov menilai kiriman tersebut sebagai bentuk perhatian dan bagian dari dinamika hubungan antardaerah dalam momentum perayaan hari jadi ibu kota.

Prabowo kaget ternyata pertumbuhan ekonomi tersebut tak sejalan dengan tingkat kesejahteraan rakyat.

Prabowo kembali menyebut soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun.

NU memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga bangsa, terutama ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masa-masa sulit.

Pemerintahan harus dijalankan secara bersih, karena hal tersebut merupakan syarat utama untuk menyejahterakan dan memajukan negara.

Menurut Prabowo, keberadaan BUMN yang tidak produktif justru membebani keuangan negara.

Prabowo menyampaikan, total kebocoran anggaran yang dialami Indonesia mencapai USD 150 miliar atau Rp2.500 triliun per tahun.