Prabowo Perintahkan Mensesneg Cek Serapan Anggaran Daerah Jelang Akhir Tahun

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas APBN Kementerian PU, di tengah isu penggeledahan oleh Kejati DKI Jakarta, demi kepercayaan publik.

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengawasi penyerapan TKD di daerah menjelang akhir tahun 2025, memastikan akuntabilitas keuangan negara.

Penghematan terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Presiden Prabowo mengingatkan agar para pejabat, khususnya menteri dan kepala daerah, tidak melakukan mark up anggaran

Bima Arya menyampaikan, Prabowo meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk hemat agat tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan.

Prabowo ingin Indonesia menjadi negara kaya. Menurutnya, tak ada alasan RI tidak bisa mewujudkan itu.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.

Dalam arahannya, Prabowo wanti-wanti para kepala daerah agar anggaran negara tepat sasaran, untuk kepentingan rakyat.

Dalam rapat, sejumlah menteri hingga Kapolri Listyo Sigit dan Panglima TNI Agus Subianto memperhatikan serius

Prabowo meminta bendahara negara memantau duit negara di tiap kementerian agar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Prabowo juga tegas melarang perjalanan luar negeri yang mengada-ada.

Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Keuangan dan jajarannya meneliti kembali APBN

Karena itu, pemerintah harus berani mengakui kekurangan dan bekerja keras mencari jalan keluar.

Prabowo mengaku telah membaca secara sekilas sejumlah usulan yang disampaikan para akademisi dan menilai banyak di antaranya realistis.

Prabowo menerima usulan dari kalangan perguruan tinggi sebagai hasil dari konvensi tersebut.

Setiap usulan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan publik akan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah sangat terbuka terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, demi kemajuan bangsa.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendesak pabrik kelapa sawit patuhi harga TBS petani yang ditetapkan pemerintah, demi memastikan peningkatan kesejahteraan petani di tengah tingginya harga CPO.

Tomsi meminta seluruh Pemda segera melakukan evaluasi menyeluruh agar percepatan dapat dilakukan secara efektif.