Wamentan Minta Pabrik Sawit Patuhi Harga TBS Petani Demi Kesejahteraan

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendesak pabrik kelapa sawit patuhi harga TBS petani yang ditetapkan pemerintah, demi memastikan peningkatan kesejahteraan petani di tengah tingginya harga CPO.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta seluruh pabrik kelapa sawit di Indonesia membeli tandan buah segar (TBS) petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Instruksi ini bertujuan untuk memastikan tingginya harga minyak sawit mentah (CPO) dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan para petani.

Permintaan tersebut disampaikan Sudaryono saat melantik Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak pada Minggu (28/6). Kepatuhan terhadap harga TBS menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan rantai usaha perkebunan sawit.

Pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani, sehingga peningkatan harga komoditas global tidak hanya dinikmati industri. Hal ini juga diharapkan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepatuhan Harga TBS Demi Kesejahteraan Petani

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, harga tandan buah segar (TBS) dari petani tidak boleh dibeli di bawah ketetapan pemerintah yang berlaku. Harga tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, dan perwakilan petani. Kepatuhan ini krusial untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil.

Menurut Sudaryono, kepatuhan perusahaan terhadap harga TBS yang telah ditetapkan menjadi bagian penting. Ini untuk menjaga keseimbangan rantai usaha perkebunan sawit secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar semua pihak mendapatkan keuntungan yang proporsional.

Peningkatan pendapatan petani sebagai pelaku utama sektor ini menjadi fokus utama pemerintah. Dengan demikian, harga CPO yang sedang tinggi diharapkan dapat memberikan manfaat langsung dan signifikan kepada mereka. Petani tidak boleh tidak sejahtera, seperti yang ditekankan oleh Sudaryono.

Pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada petani secara konsisten. Tujuannya agar peningkatan harga komoditas global tidak hanya dinikmati oleh pihak industri, tetapi juga memberikan dampak nyata pada kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Peran HKTI dalam Penguatan Sektor Pertanian

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, setelah dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Kalbar, menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi. HKTI akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Ini adalah langkah penting untuk pertanian daerah.

Norsan mengatakan, organisasi HKTI akan fokus mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Selain itu, HKTI juga akan memperkuat kelembagaan petani agar lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Inisiatif ini diharapkan membawa perubahan positif.

HKTI juga berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dan solusi nyata bagi pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat. Ini mencakup adopsi teknologi baru dan praktik pertanian yang efisien. Tujuannya adalah menciptakan pertanian yang maju dan modern.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat tani, untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi ini penting dalam membangun sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan di wilayah Kalimantan Barat.

Kemandirian Pangan Nasional dan Harga Adil

Pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri secara signifikan. Ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kedaulatan pangan bangsa. Swasembada pangan menjadi prioritas utama.

Menurut Sudaryono, Indonesia mulai menghentikan impor sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, dan gula sejak tahun 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Pengurangan ketergantungan terhadap impor harus diiringi dengan penguatan sektor pertanian dan perkebunan di dalam negeri. Penting juga untuk memastikan bahwa petani memperoleh harga yang adil dan layak atas hasil produksinya. Ini akan memotivasi petani untuk terus berproduksi.

Pelantikan DPD HKTI Kalimantan Barat dirangkaikan dengan kegiatan jalan sehat dan gelar pangan murah yang diikuti ribuan masyarakat. Acara ini menjadi bentuk pendekatan organisasi kepada masyarakat sekaligus mendukung upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok di daerah.

Sumber: AntaraNews