Menkeu Purbaya Siap Tambah Bansos Minyak Goreng kalau Ada Anggaran Nganggur

Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng terus digulirkan pemerintah melalui Bapanas dan Bulog hingga April 2026, menjangkau jutaan keluarga untuk meringankan beban ekonomi.

Bapanas menegaskan program bantuan pangan beras dan minyak goreng merupakan wujud kehadiran pemerintah meringankan beban ekonomi masyarakat, dengan target 33,2 juta keluarga penerima manfaat hingga April.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog berkomitmen penuh untuk mempercepat distribusi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng di tahun 2026, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Perum Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat jelang Ramadhan. Kapan distribusi dimulai dan berapa banyak penerima manfaatnya?

Menjelang Ramadhan 1447 Hijriah, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna menjaga daya beli dan stabilitas harga pangan nasional.

Perum Bulog memastikan kesiapan penyaluran bantuan beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai pertengahan Maret 2026, bertepatan dengan Ramadhan. Program ini bertujuan menjaga ketahanan pangan masyarakat di seluruh Indo

Ombudsman RI menyambut baik penambahan MinyaKita dalam program bantuan pangan 2025, menilai ini sebagai bentuk keberpihakan negara untuk menjaga daya beli serta memastikan kepatuhan HET.

Pemerintah pastikan Bantuan Pangan Tahap 2 segera disalurkan mulai pekan kedua Oktober untuk 18,27 juta penerima, kini dilengkapi beras dan minyak goreng. Siapakah yang berhak?

Meski ada desakan untuk menambah jumlah bantuan, ia menekankan perlunya menjaga kesinambungan fiskal agar keuangan negara tetap sehat.

Program ini mencakup distribusi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng merek MinyaKita bagi masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM).

Untuk alokasi bulan Oktober dan November, sebanyak 365,5 ribu ton beras akan didistribusikan.

Penyaluran bansos tambahan itu pada Oktober dan Desember.

Purbaya mengatakan, pihaknya selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan aparat penegak hukum adalah mengategorikan pakaian bekas impor ilegal sebagai sampah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Ombudsman RI Babel mendesak Pemdes di pulau kecil Bangka Selatan untuk data ulang penerima bansos. Penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran jadi sorotan, menuntut pembaruan data demi keadilan sosial.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.