Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Membedah Perbedaan Fasilitas Kelas BPJS Kesehatan dan KRIS

Membedah Perbedaan Fasilitas Kelas BPJS Kesehatan dan KRIS

Membedah Perbedaan Fasilitas Kelas BPJS Kesehatan dan KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus kelas 1, 2 dan 3 di BPJS Kesehatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menghapus kelas 1, 2 dan 3 di BPJS Kesehatan dan mengganti kebijakan sistem dengan menerbitkan peraturan baru dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.


Merujuk pada Perpres tersebut, nantinya seluruh peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan layanan dan fasilitas kamar yang sama dengan berlakunya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Dalam Pasal 103B tertulis penerapan KRIS secara menyeluruh pada rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan diterapkan paling lambat 30 Juni 2025 mendatang.

Dalam jangka waktu tersebut, Rumah Sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Lantas apa yang membedakan fasilitas rawat inap, KRIS pada Perpres Nomor 59 Tahun 2024 dan BPJS Kesehatan di Perpres Nomor 18 Tahun 2018?

Terdapat 12 kriteria fasilitas KRIS yang akan diterima peserta BPJS Kesehatan, yakni:

1. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi

2. Ventilasi udara

3. Pencahayaan ruangan

4. Kelengkapan tempat tidur

5. Nakas per tempat tidur

6. Temperatur ruangan

7. Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi

8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur

9. Tirat/partisi antar tempat tidur

10. Kamar mandi dalam ruangan rawat inap

11. Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas

12. Outlet oksigen

Sedangkan jika mengacu pada Perpres Nomor 18 Tahun 2018, BPJS Kesehatan mengatur manfaat ruang perawatan non medis sesuai kelasnya, antara lain:

Ruang perawatan kelas III untuk:

1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

2. Peserta PBPU dan Peserta BP yang membayar Iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III

3. Peserta PPU yang mengalami PHK beserta keluarganya.

Ruang Perawatan kelas II untuk:

1. PNS dan penerima pensiun PNS golongan ruang dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya

2. Prajurit dan penerima pensiun Prajurit yang setara PNS golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya

3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara PNS golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya


4. Peserta PPU selain angka 1 sampai dengan angka 3, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/ pegawai dengan Gaji atau Upah sampai dengan Rp4.000.000

5. Peserta PBPU dan Peserta BP yang membayar Iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

Ruang perawatan kelas I untuk:

1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya

2. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta anggota keluarganya

3. PNS dan penerima pensiun PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya

4. Prajurit dan penerima pensiun Prajurit yang setara PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya

5. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya

6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya

7. janda, duda, atau anak yatim dan/ atau piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan

8. Peserta PPU selain angka 1 sampai dengan angka 5, kepala desa dan perangkat desa, dan pekerja/pegawai dengan gaji atau upah lebih dari Rp4.000.000

9. Peserta PBPU dan Peserta BP yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

Sebelumnya fasilitas kelas yang diterima peserta BPJS disesuaikan dengan kelas yang diambil.

Apabila mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 34 Ayat 1 (b), bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) dikenakan Rp35.000 per orang per bulan untuk kelas III.

Kemudian untuk Kelas II ditarif sebesar Rp100.000 per orang per bulan dan kelas I dikenakan biaya Rp150.000 per orang per bulan.


Sementara untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp42.000 per orang per bulan yang sudah dibayarkan pemerintah.

Kemudian iuran bagi pekerja penerima upah (PPU) dikenakan sebesar 5 persen dari gaji perbulan, yakni 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

Perbedaan iuran ini pun sebelumnya juga menentukan kelas masing-masing. Tetapi jika penerapan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 pada 30 Januari 2025 nanti iuran yang akan dikeluarkan peserta akan disamakan.

BPJS Kesehatan KRIS: Satu Ruangan 4 Bed, Kamar Mandi Dalam, Ada AC, Pria dan Wanita Dipisah
BPJS Kesehatan KRIS: Satu Ruangan 4 Bed, Kamar Mandi Dalam, Ada AC, Pria dan Wanita Dipisah

Sejumlah peningkatan pelayanan setelah sistem kelas BPJS Kesehatan dihapus

Baca Selengkapnya
Pesan Dirut BPJS Kesehatan Seiring Implementasi Kriteria Kelas Rawa Inap Standar: Rumah Sakit Jangan Kurangi Jumlah Tempat Tidur
Pesan Dirut BPJS Kesehatan Seiring Implementasi Kriteria Kelas Rawa Inap Standar: Rumah Sakit Jangan Kurangi Jumlah Tempat Tidur

Pesan Dirut BPJS Kesehatan Seiring Implementasi Kriteria Kelas Rawa Inap Standar: Rumah Sakit Jangan Kurangi Jumlah Tempat Tidur

Baca Selengkapnya
Aturan Baru soal Fasilitas Rawat Inap KRIS, Dirut BPJS Kesehatan: Iuran akan Dibedakan Antara Kaya dan Miskin
Aturan Baru soal Fasilitas Rawat Inap KRIS, Dirut BPJS Kesehatan: Iuran akan Dibedakan Antara Kaya dan Miskin

Dirut BPJS itu menegaskan iuran BPJS Kesehatan dengan skema KRIS ini akan dibayarkan dengan nominal yang berbeda antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kelas BPJS Dihapus, Besaran Iuran Masih Sama
Kelas BPJS Dihapus, Besaran Iuran Masih Sama

Nantinya, Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, Menteri keuangan melakukan evaluasi saat KRIS diterapkan.

Baca Selengkapnya
Kelas 1,2 dan 3 BPJS Kesehatan Resmi Dihapus, Begini Sistem Penggantinya
Kelas 1,2 dan 3 BPJS Kesehatan Resmi Dihapus, Begini Sistem Penggantinya

Penyedia fasilitas layanan juga perlu membagi ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.

Baca Selengkapnya
DPR Sebut Sistem KRIS BPJS Kesehatan Demi Prinsip Kesamaan & Keadilan
DPR Sebut Sistem KRIS BPJS Kesehatan Demi Prinsip Kesamaan & Keadilan

Pemerintah menghapus kelas BPJS Kesehatan melalui sistem KRIS

Baca Selengkapnya
Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Iuran akan Kami Sederhanakan
Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Iuran akan Kami Sederhanakan

Sehingga masyarakat sakit, baik itu orang mampu atau tidak akan bisa terlayani dimana pun berada.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Dirut BPJS Kesehatan: Masih Ada Kelas 1,2 dan VIP, tapi Peserta Boleh Minta Dirawat di Kelas Lebih Tinggi
Klarifikasi Dirut BPJS Kesehatan: Masih Ada Kelas 1,2 dan VIP, tapi Peserta Boleh Minta Dirawat di Kelas Lebih Tinggi

Jika ada peserta ingin dirawat pada kelas yang lebih tinggi, kata Ghufron, maka diperbolehkan selama hal itu dipengaruhi situasi non-medis.

Baca Selengkapnya
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat

Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat

Baca Selengkapnya