Kemenkes Integrasikan Skrining Mata dalam CKG 2026, Target Atasi Kebutaan Katarak

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengintegrasikan skrining mata dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2026 untuk menekan angka kebutaan akibat katarak yang mengancam produktivitas nasional.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara resmi mengintegrasikan program skrining mata ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2026. Langkah strategis ini diambil untuk menanggulangi sekitar 600-650 ribu kasus kebutaan akibat katarak yang diperkirakan terjadi sepanjang tahun 2025. Inisiatif ini diharapkan dapat menjaga produktivitas nasional, khususnya di kalangan kelompok usia lanjut (lansia).

Integrasi skrining mata dalam CKG 2026 juga memastikan bahwa layanan operasi katarak akan tercakup sepenuhnya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa kondisi kebutaan akibat katarak ini sangat mengancam kualitas hidup dan kontribusi sosial masyarakat. Data Kemenkes menunjukkan bahwa katarak menjadi penyebab utama kebutaan pada penduduk usia di atas 50 tahun, mencapai 81,2 persen.

Program CKG 2025–2026 telah mengonfirmasi urgensi masalah ini, di mana dari 23,35 juta orang yang diperiksa, sebanyak 2,95 juta di antaranya mengalami gangguan mata. Penanganan katarak yang tepat dan cepat menjadi krusial, mengingat penderita katarak dapat kehilangan akses terhadap sekitar 80 persen informasi yang diterima melalui indra penglihatan, berdampak besar pada kemandirian mereka.

Urgensi Penanganan Kebutaan Katarak di Indonesia

Kebutaan akibat katarak bukan hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas bagi negara. Wamenkes Dante Saksono Harbuwono menyatakan, "Jika katarak tidak ditangani, yang hilang bukan hanya penglihatan, melainkan juga peran sosial dan produktivitas mereka." Pernyataan ini menyoroti bagaimana kebutaan dapat mengurangi partisipasi aktif lansia dalam masyarakat dan menghambat potensi ekonomi mereka.

Data yang dikumpulkan oleh Kemenkes sangat mengkhawatirkan, dengan proyeksi 600-650 ribu kasus kebutaan baru yang disebabkan oleh katarak pada tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan skala masalah yang membutuhkan intervensi cepat dan terkoordinasi. Skrining yang dilakukan dalam Program CKG 2025–2026 telah mengidentifikasi hampir tiga juta orang dengan gangguan mata, menegaskan bahwa masalah ini tersebar luas di seluruh populasi.

Penderita katarak seringkali mengalami penurunan kualitas hidup yang signifikan karena keterbatasan penglihatan. Mereka kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, yang pada gilirannya dapat menyebabkan isolasi sosial dan ketergantungan pada orang lain. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan dini melalui program skrining mata Kemenkes menjadi sangat vital untuk menjaga kemandirian dan martabat individu.

Strategi Komprehensif Kemenkes dan Kolaborasi Internasional

Untuk mengatasi tantangan kebutaan katarak, Kemenkes tidak hanya mengandalkan integrasi skrining mata dalam CKG 2026 dan jaminan operasi melalui JKN. Kemenkes juga menjalin kerja sama strategis dengan mitra internasional, yaitu Noor Dubai Foundation dari Uni Emirat Arab (UEA), serta Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami). Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan operasi katarak gratis bagi 500 pasien selama periode Januari hingga Mei 2026.

Program operasi gratis ini akan diselenggarakan di beberapa wilayah, meliputi Kalimantan Tengah dengan 200 pasien, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 150 pasien, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 150 pasien. Duta Besar UEA untuk RI dan ASEAN, Abdulla Salem Obaid AlDhaheri, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan pilar penting dalam hubungan bilateral antara UEA dan Indonesia. Beliau menambahkan, "Layanan kesehatan adalah fondasi bagi martabat manusia dan pembangunan berkelanjutan."

Abdulla juga memberikan apresiasi tinggi kepada dokter spesialis mata Indonesia yang tergabung dalam Perdami, yang akan melaksanakan seluruh prosedur operasi. "Seluruh prosedur dilakukan oleh spesialis mata Indonesia. Dukungan internasional yang memberdayakan keahlian nasional adalah model kemitraan yang paling efektif," ujarnya. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat kapasitas tenaga medis lokal dengan dukungan global.

Dukungan Daerah dan Target Masa Depan

Dampak positif dari program ini telah dirasakan di tingkat daerah, seperti yang diungkapkan oleh Bupati Kapuas, Muhamad Wiyanto. Beliau menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut, mengingat tingginya biaya operasi katarak mandiri yang bisa mencapai Rp10 juta per mata. "Tahun lalu peserta sekitar 150 orang, tahun ini meningkat menjadi 200 pasien. Peningkatan ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat sekaligus kepercayaan terhadap program ini," kata Wiyanto.

Peningkatan jumlah peserta dalam program operasi gratis di Kapuas mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat akan akses layanan kesehatan mata yang terjangkau. Bupati Wiyanto berharap agar kegiatan serupa dapat menjangkau lebih banyak wilayah di masa mendatang, memastikan bahwa lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan.

Pemerintah Indonesia, melalui Peta Jalan Kesehatan Penglihatan 2025–2030, telah menetapkan target ambisius untuk penanganan katarak. Target tersebut adalah minimal 60 persen penderita katarak mendapatkan tindakan operasi dengan hasil tajam penglihatan yang optimal. Pada tahun 2025, realisasi kapasitas operasi nasional telah mencapai 634.642 orang, atau 92 persen dari target yang ditetapkan, menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mengatasi masalah kebutaan katarak di Indonesia.

Sumber: AntaraNews