Satpol PP Tertibkan 5 Lapak Hewan Kurban yang Kuasai Trotoar di Jakpus

Setiap bentuk pelanggaran di lapangan akan diitndak secara bertahap.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta memperketat monitoring hewan kurban jelang Idul Adha 2026 untuk memastikan standar kesehatan dan ketertiban di seluruh wilayah Ibu Kota.

Penggunaan trotoar untuk aktivitas jual beli hewan kurban melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Satpol PP Jakarta Timur menyoroti kawasan Jatinegara dan Cawang sebagai titik rawan keberadaan PKL yang dikeluhkan warga, berdampak pada kemacetan dan ketertiban umum.

Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) melakukan penertiban parkir liar di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, untuk mengatasi kemacetan yang meresahkan warga dan mengembalikan fungsi bahu jalan.

Satpol PP DKI Jakarta tidak melarang pedagang takjil berjualan selama Ramadan, tapi mereka akan ditertibkan agar tidak mengganggu pejalan kaki di trotoar.

Satpol PP Jakarta Selatan gencar lakukan penertiban PKL di Jalan Suryo. Penertiban PKL Satpol PP Jaksel ini mengedepankan pendekatan humanis demi ketertiban umum dan kenyamanan pejalan kaki.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyoroti maraknya parkir liar di trotoar hingga bahu jalan.

Kegiatan ini melibatkan 50 personel terdiri atas unsur TNI, polisi, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Bina Marga.

Pramono sudah mengeluarkan instruksi untuk pedagang tidak berjualan di tempat yang mengganggu aktivitas publik.

Pramono juga memastikan ketersediaan hewan kurban di Jakarta masih aman.

Pemeriksaan kesehatan hewan kurban diperketat menjelang Iduladha 1447 H di Depok.

Ruzuan menilai, penjualan hewan kurban di pinggir jalan berpotensi menimbulkan penyakit pada hewan karena kondisi pemeliharaannya sulit dipantau.

Masyarakat yang ingin berkurban sebaiknya membeli hewan di tempat yang ditentukan atau tempat resmi.

Jelang Idul Adha, KPKP DKI Jakarta membagikan tips penting memilih hewan kurban sehat dan sesuai syariat Islam, memastikan ibadah berjalan aman dan nyaman.

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam seleksi anggota Satpol PP Sulsel mencuat, membuat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan buka suara dan siap menampung aduan korban yang merasa dirugikan.

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor memulai penertiban bangunan liar di tujuh simpang jalur Puncak. Langkah ini merupakan upaya serius Pemkab Bogor untuk mengurai kemacetan kronis yang selama ini terjadi di kawasan wisata Puncak.

Anggota DPRD DKI Jakarta mendukung penindakan terhadap penjual ikan sapu-sapu demi melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Praktik ini dinilai membahayakan dan perlu dihentikan.