LIVE

BPJS Kesehatan KRIS: Satu Ruangan 4 Bed, Kamar Mandi Dalam, Ada AC, Pria dan Wanita Dipisah

Sejumlah peningkatan pelayanan setelah sistem kelas BPJS Kesehatan dihapus

bpjs
BPJS Kesehatan KRIS: Satu Ruangan 4 Bed, Kamar Mandi Dalam, Ada AC, Pria dan Wanita Dipisah
BPJS Kesehatan KRIS: Satu Ruangan 4 Bed, Kamar Mandi Dalam, Ada AC, Pria dan Wanita Dipisah (merdeka.com)

Sejumlah peningkatan pelayanan setelah sistem kelas BPJS Kesehatan dihapus

Jokowi Tinjau RSUD Baharuddin Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
Jokowi Tinjau RSUD Baharuddin Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara © 2024 maverick

BPJS Kesehatan KRIS: Satu Ruangan 4 Bed, Kamar Mandi Dalam, Ada AC, Pria dan Wanita Dipisah

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, tujuan pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan sangat baik.

Setelah sistem KRIS diterapkan, perubahan yang akan pasien rasakan antara lain isi tempat tidur rawat inap kelas tiga dari 12 menjadi hanya empat.

"Maksud KRIS sangat baik memastikan bahwa pelayanan rumah sakit sekali lagi di kelas rawat inap bukan pengobatan, itu memenuhi 12 standarisasi pelayanan," kata Melki.

Politikus Partai Golkar ini menggambarkan seperti apa pelayanan KRIS. Dulu, rumah sakit kelas tiga ditemukan ada bangsal berisi 12 tempat tidur di ruangan rawat inap.

Dengan KRIS, maksimal untuk kelas tiga itu empat tempat tidur.

Dulu ada bangsal kelas tiga tanpa kamar mandi di dalam. Di era KRIS, wajib kamar mandi di dalam bangsal. 

Sistem KRIS juga mengatur ventilasi harus bagus, pencahayaan bagus, suhu ruangan terkontrol baik yang sejuk dan memakai pendingin ruangan, ada tirai, lalu jalan menujut ke tempat tidur diatur.

Pasien laki-laki dan perempuan itu harus dibuat perbedaan kamar, serta ada ruangan infeksi dan non infeksi.

"Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan seorang pasien mendapatkan pelayanan yang betul-betul standar dan ideal. Dan itu harus dilaksanakan di seluruh Tanah Air, dilayani dengan 12 kriteria standarisasi pelayanan yang sama di kelas 3, baik yang ada di Papua, Rote, Miangas, sampai Sabang iitu harus sama semua," kata Melki.

Seluruh pelayanan dengan KRIS, secara bertahap akan berlaku paling lambat akhir Juni 2025 di seluruh rumah sakit di pusat maupun daerah, milik pemerintah ataupun swasta.

"Tentu ini pasti akan membuat masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik di seluruh Tanah Air dan meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan jadi lebih baik lagi. Kebijakan ini akan membuat BPJS Kesehatan akan menjadi lebih baik bekerja sama dengan pihak rumah sakit," ujar Melki.

Karena itul, lanjut Melki, implementasi KRIS harus sebaik mungkin.

Jokowi Tinjau RSUD Baharuddin Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
Jokowi Tinjau RSUD Baharuddin Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara © 2024 maverick

Diharapkan berbagai regulasi lanjutan dari kebijakan presiden bisa diturunkan mulai tingkat permenkes dan sebagainya.

Menurut dia, pengelola rumah sakit swasta tidak perlu khawatir terhadap biaya karena ada pengubahan pelayanan menjadi sistem KRIS.

Sebab, kata Melki, pemerintah nantinya akan mencari pihak-pihak swasta yang akan membantu melalui program CSR.

"Kita terus lakukan evaluasi, dan terakhir khusus rumah sakit swasta dan kegamanaan yang memiliki kesulitan (pembiayaan) akan kita carikan pihak pihak swasta yang memiliki CSR yang baik dan bisa membantu mendukung rumah sakit swasta dan keagamaan untuk bisa mendukung pelayanan KRIS," kata Melki.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
Editor Randy Ferdi Firdaus
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo: Saya Libatkan Profesor di Setiap Bidang Pemerintahan

{{caption}}
Tak Perlu Lagi ke ATM, Semua Transaksi dalam Genggaman

{{caption}}
Prabowo: Kemajuan Bangsa Selalu Berasal dari Pemikir-Pemikir Terbaik

{{caption}}
Komisi IX DPR Setujui 4 Langkah Efisiensi MBG, Anggaran Bisa Hemat Rp 40 Triliun

{{caption}}
Prabowo: Kenapa Indonesia Sudah 81 Tahun Tak Bisa Bikin Mobil Sendiri?

{{caption}}
Daftar 4 Nama Peserta SPPI Meninggal saat Latihan Militer

Topik Terkait
{{caption}}
Tahukah Anda? RSUD Rejang Lebong Siapkan 21 Ruang KRIS Baru, Target Beroperasi Akhir 2025

RSUD Rejang Lebong tengah menyiapkan 21 ruang pelayanan KRIS yang ditargetkan beroperasi akhir 2025, menjanjikan peningkatan kualitas dan kenyamanan bagi pasien rawat inap.

RSUD Rejang Lebong
{{caption}}
Update Iuran BPJS Kesehatan Terbaru, Siap-Siap Ada Perubahan di Bulan Juli 2025

Mulai Juli 2025, iuran BPJS Kesehatan akan mengalami perubahan dengan pengenalan sistem Kelas Rawat Inap Standar yang menggantikan kelas 1, 2, dan 3.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
DPR Sebut Sistem KRIS BPJS Kesehatan Demi Prinsip Kesamaan & Keadilan

Pemerintah menghapus kelas BPJS Kesehatan melalui sistem KRIS

BPJS
{{caption}}
Menkes Jelaskan Perubahan KRIS: Meningkatkan Standar Minimum Layanan

KRIS bertujuan untuk meningkatkan standard minimal pelayanan rawat inap di seluruh rumah sakit.

Budi Gunadi Sadikin
{{caption}}
BPJS Kelas 1, 2 dan 3, DPR RI akan Panggil Kemenkes dan BPJS

BPJS Kelas 1, 2 dan 3, DPR RI akan Panggil Kemenkes dan BPJS

DPR
{{caption}}
Kemenkes Targetkan 3.057 Rumah Sakit Terapkan Layanan KRIS Pada Juni 2025

Saat ini sudah ribuan rumah sakit berproses menerapkan KRIS.

Kemenkes
{{caption}}
Membedah Perbedaan Fasilitas Kelas BPJS Kesehatan dan KRIS

Apakah ada perbedaan fasilitas Kelas BPJS Kesehatan dengan KRIS?

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Penjelasan Menkes Soal BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Dihapus

Budi juga akan segera mengeluarkan Peraturan Menkesnya.

BPJS
{{caption}}
Pesan Dirut BPJS Kesehatan Seiring Implementasi Kriteria Kelas Rawa Inap Standar: Rumah Sakit Jangan Kurangi Jumlah Tempat Tidur

Pesan Dirut BPJS Kesehatan Seiring Implementasi Kriteria Kelas Rawa Inap Standar: Rumah Sakit Jangan Kurangi Jumlah Tempat Tidur

BPJS Kesehatan
{{caption}}
Kelas 1,2 dan 3 BPJS Kesehatan Resmi Dihapus, Begini Sistem Penggantinya

Penyedia fasilitas layanan juga perlu membagi ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.

BPJS Kesehatan
{{caption}}
KRPI Dukung Presiden Prabowo Cabut PP 68/2009 yang Kenakan Pajak atas Jaminan Hari Tua

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum KRPI, Rieke Diah Pitaloka, sebagai tindak lanjut atas pernyataan Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional.

berita update
{{caption}}
Kemenkes Pastikan Harga Obat Tetap Terkendali di Tengah Fluktuasi Rupiah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin harga obat-obatan tetap dalam batas wajar, khususnya harga obat JKN, di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak.

bpjs
{{caption}}
Ojol dan Opang Depok Bakal Dapat Bantuan BPJS Ketenagakerjaan

Pemkot Depok sedang mengkaji pemberian bantuan untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pengemudi ojek online dan ojek pangkalan.

berita update
{{caption}}
Wamenaker Ungkap Hasil Investigasi, Gaji THR Hillcon Belum Terbayar Penuh

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membeberkan hasil investigasi terkait dugaan belum dibayarkannya Gaji THR Hillcon kepada eks karyawan di Morowali Utara, meski status BPJS sudah dinonaktifkan.

bpjs
{{caption}}
Kasus Gagal Ginjal Melonjak 5 Tahun Terakhir, Biaya BPJS Kesehatan Naik 476 Persen

Pada tahun 2019, biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk pengobatan gagal ginjal mencapai sekitar Rp 2 triliun.

berita update
{{caption}}
Cerita di Balik Helm dan Jaket Ojol, Rasa Aman yang Kini Lebih Nyata

Bagi Febri, bekerja sebagai mitra pengemudi transportasi online bukan hanya soal mengejar penghasilan, tetapi tentang memastikan rasa aman.

berita update
{{caption}}
Manfaat Program JKN: Ridwan Djapong Tak Lagi Khawatir Biaya Pengobatan Jantung

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi penyelamat bagi Ridwan Djapong, seorang petani di Banggai, yang menderita penyakit jantung, memungkinkannya mengakses layanan kesehatan gratis tanpa khawatir biaya.

akses kesehatan gratis
{{caption}}
Pemprov Lampung Perkuat Pencegahan Kanker Melalui Edukasi dan Deteksi Dini

Pemerintah Provinsi Lampung gencar memperkuat upaya promotif dan preventif dalam pencegahan kanker, fokus pada edukasi masyarakat dan deteksi dini untuk menekan angka kematian akibat penyakit mematikan ini.

bpjs kesehatan
{{caption}}
BPJS Kesehatan dan Pemkab Poso Permudah Akses Program JKN di Desa Tiwa'a

BPJS Kesehatan bersama Pemkab Poso menghadirkan Program Bunga Desa di Desa Tiwa'a, mempermudah akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat.

akses layanan kesehatan
{{caption}}
BPJS Kesehatan Tulungagung: Ratusan Badan Usaha Sudah Daftarkan Pekerja ke Program JKN

BPJS Kesehatan Tulungagung mencatat 416 badan usaha telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN. Simak upaya BPJS Kesehatan tingkatkan kepatuhan di Tulungagung.

badan usaha
{{caption}}
Pemanfaatan JKN Blora Capai Jutaan Kasus, Bukti Perlindungan Kesehatan Optimal

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Blora menunjukkan pemanfaatan yang masif, mencapai jutaan kasus sepanjang 2025 dan awal 2026, menegaskan komitmen perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

blora
{{caption}}
Kemenkes Pastikan Harga Obat Terkendali di Tengah Gejolak Ekonomi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin harga obat tetap dalam batas wajar, terutama untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meskipun ada fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak, memastikan harga obat terkendali.

akses obat