BPJS Kesehatan KRIS: Satu Ruangan 4 Bed, Kamar Mandi Dalam, Ada AC, Pria dan Wanita Dipisah

RSUD Rejang Lebong tengah menyiapkan 21 ruang pelayanan KRIS yang ditargetkan beroperasi akhir 2025, menjanjikan peningkatan kualitas dan kenyamanan bagi pasien rawat inap.

Mulai Juli 2025, iuran BPJS Kesehatan akan mengalami perubahan dengan pengenalan sistem Kelas Rawat Inap Standar yang menggantikan kelas 1, 2, dan 3.

Pemerintah menghapus kelas BPJS Kesehatan melalui sistem KRIS

KRIS bertujuan untuk meningkatkan standard minimal pelayanan rawat inap di seluruh rumah sakit.

BPJS Kelas 1, 2 dan 3, DPR RI akan Panggil Kemenkes dan BPJS

Saat ini sudah ribuan rumah sakit berproses menerapkan KRIS.

Apakah ada perbedaan fasilitas Kelas BPJS Kesehatan dengan KRIS?

Budi juga akan segera mengeluarkan Peraturan Menkesnya.

Pesan Dirut BPJS Kesehatan Seiring Implementasi Kriteria Kelas Rawa Inap Standar: Rumah Sakit Jangan Kurangi Jumlah Tempat Tidur

Penyedia fasilitas layanan juga perlu membagi ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.

Pada tahun 2019, biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk pengobatan gagal ginjal mencapai sekitar Rp 2 triliun.

Bagi Febri, bekerja sebagai mitra pengemudi transportasi online bukan hanya soal mengejar penghasilan, tetapi tentang memastikan rasa aman.

Wali Kota Denpasar memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

Otorita IKN memastikan Fasilitas Kesehatan IKN di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) siap melayani Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan layanan optimal dan jaminan sosial lengkap, menjamin kesejahteraan di ibu kota baru.

Jaya Negara menyatakan, bahwa dirinya meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri Sosial.

Rieke menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Sosial yang telah menandatangani reaktivasi kepesertaan tersebut.

DPR baru saja mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menggalakkan sosialisasi JKN. Hal ini penting guna memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, demi perlindungan jaminan sosial yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupaya menuntaskan pendataan bantuan sosial (bansos) dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebelum Hari Raya Idul Adha untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengatasi masalah data desil yang tidak akurat.

Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat.

Sebanyak 388 jiwa warga miskin dan kurang mampu di Madura menerima donasi iuran JKN. Program ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan wujud gotong royong untuk kesehatan nasional.