Lontarkan Candaan Semua Tanah Nganggur Milik Negara, Nusron Wahid Minta Maaf

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serius tuntaskan Penyelesaian Sengketa Tanah Kalsel di Kotabaru, memastikan hak masyarakat transmigran dipulihkan dan sertifikat yang dibatalkan dihidupkan kembali.

Pemerintah memastikan hak dan status tanah warga Sumatra yang terdampak bencana tetap diakui, termasuk penerbitan sertifikat pengganti bagi dokumen yang hilang.

Nusron Wahid belakangan menuai kontroversial usai pernyataannya tentang tanah milik negara yang memicu perdebatan publik.

Nusron mengaku tidak bermaksud menyebut rakyat tidak berhak memiliki tanah.

Nurson menegaskan, tanah sempadan sungai yang sudah terlanjur bersertifikat akan dikaji kembali.

Nusron menegaskan bahwa lahan yang dulunya merupakan empang kini sudah tidak ada secara fisik. Dengan demikian, hak guna bangunannya juga telah hilang.

Nusron memastikan pemberian hak atas tanah maupun penguasaan lahan tidak melanggar HAM.

Adapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk realisasi pembangunan 3 juta rumah.

Hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.

Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional, demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

UIN Datokarama Palu dan Kanwil BPN Sulteng rampungkan persiapan kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada 1 April 2026, agendakan penandatanganan MoU dan kuliah umum yang menarik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian HGU BPN, HGB, dan alih fungsi lahan kepada Kementerian ATR/BPN, guna mendukung ketahanan pangan nasional dan Satu Data Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan luas dari negara-negara Timur Tengah dan Islam untuk inisiatif mediasi konflik AS-Iran, berupaya ciptakan perdamaian di kawasan.

Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh ulama dan organisasi masyarakat Islam, sebuah langkah strategis untuk perkuat posisi Indonesia dalam diplomasi Board of Peace (BoP) dan membela kemerdekaan Palestina.

Program ini adalah bagian dair upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.

Nusron Wahid mengungkapkan proses penetapan tanah nganggur, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, memerlukan waktu hingga 587 hari.

Di depan kedua mempelai, Nusron secara tegas memberikan nasihat mengenai sebuah pernikahan dan akad nikah yang baru saja diucap Al Ghazali.

Dedi Mulyadi menegaskan, pengukuran ulang merupakan solusi untuk menata kembali daerah aliran sungai agar lebih optimal dalam menampung air.

9,7 hektare yang dihuni oleh warga Penjaringan merupakan aset milik Pemprov Jakarta.