Menteri Nusron Bagikan 507 Serifikat HGB buat Warga Penjaringan Jakut

Badan Bank Tanah menargetkan penyerahan sertifikat hak pakai (SHP) lahan reforma agraria di Penajam Paser Utara tuntas 2026, memastikan kepastian hukum dan ekonomi bagi warga terdampak IKN.

Warga Penajam Paser Utara terdampak PSN kini memiliki kepastian hukum atas lahan mereka. Sebanyak 23 orang telah menerima sertifikat hak pakai dalam program Reforma Agraria Penajam Paser Utara, membuka jalan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membatalkan 50 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menyarankan pemerintah membatalkan SHM dan HGB di perairan Tangerang bila melanggar peraturan perundang-undangan.

Ada 263 bidang dalam bentuk SHGB, dan 17 pemilik SHM.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap dua perusahaan yang mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang membuat Pagar Laut Tangerang.

Hadi menyerahkan 500 sertifikat kepada masyarakat secara langsung di lahan sawah yang dimiliki masing-masing penerima.

Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.

Sertifikat HPL ini memberikan kepastian terhadap tanah yang merupakan pusako tinggi masyarakat Minangkabau.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi hari ini, Minggu (21/6) berulang tahun ke 65.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Kobaran api yang membesar merembet ke permukiman warga dan menyebabkan sedikitnya 11 rumah terdampak.

Dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bermunculan di berbagai daerah.

Di Jakarta, massa petani dan pedagang yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia menggelar aksi di kawasan Patung Kuda pada Jumat (19/6).

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini adalah bagian dair upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.

Nusron menjelaskan, maksud utamanya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan, khususunya terkait tanah terlantar.

Nusron Wahid mengungkapkan proses penetapan tanah nganggur, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021, memerlukan waktu hingga 587 hari.

Di depan kedua mempelai, Nusron secara tegas memberikan nasihat mengenai sebuah pernikahan dan akad nikah yang baru saja diucap Al Ghazali.

Nurson menegaskan, tanah sempadan sungai yang sudah terlanjur bersertifikat akan dikaji kembali.