Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri Keuangan, Sri Mulyani dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun untuk pengadaan beras impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merinci, Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun," kata Airlangga usai menghadiri rapat penyaluran bantuan pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Usai menghadiri rapat tersebut, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024.
Pemerintah memutuskan bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram yang diberikan sejak 2020 saat pandemi Covid-19 itu tetap disalurkan hingga tahun 2024.
Pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram untuk 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian sebanyak 1.446.809 untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.
" loading="lazy">
Airlangga menjelaskan, saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan
94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.
Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.
Sementara itu, utang Bulog ke bank-bank Himbara sebesar Rp7 triliun. Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Sebelumnya, harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau beras pemerintah mengalami kenaikan per 1 September. Semula, harga beras tersebut ukuran 5 Kg senilai Rp47.000, kini naik menjadi Rp54.500
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan, kenaikan ini terjadi karena harga beras Bulog per kilogramnya sudah dinaikkan menjadi Rp10.900 per Kg, dari harga eceran tertinggi (HET) sebelumnya Rp9.450 per Kg.
"Kemudian harganya ini memang ada penyesuaian maksimal Rp10.900 per Kg. Ini harga penyesuaian, dan ini isinya sangat baik," ujar Arief saat meninjau ketersediaan beras SPHP bersama Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso di Lotte Grosir di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (8/9).
Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun.
Sri Mulyani menilai seharusnya proses audit oleh BPKP tidak menemui kendala. Mengingat, pengunaan anggaran oleh Bulog maupun Bapanas telah sesuai mekanisme.
Baca Selengkapnya
Pemerintah bakal menarik utang sebesar Rp648,1 triliun dalam RAPBN 2024. Angka ini lebih tinggi dari outlook APBN 2023 sebesar Rp406,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi memerintahkan kementerian lembaga untuk membuat aplikasi baru.
Baca Selengkapnya
Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca Selengkapnya
Dia mengaku siap menambah anggaran Rp17 triliun jika pemilihan presiden (pilpres) harus dua putaran.
Baca Selengkapnya
Pak Bas membawakan nampan berisi sarapan roti bakar untuk Jokowi.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan unit kerja Sekretariat.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi