Beras Masih Mahal, Pemerintah Diminta Segera Stabilisasi Harga Pangan

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.

Beras menjadi komoditas yang menyumbang inflasi terbesar pada Agustus 2023.

Salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras.

Puan juga meminta Pemerintah mengoptimalkan operasi pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengaku belum bisa menurunkannya karena ada tiga faktor besar yang membuat harga beras mahal.

Operasi beras SPHP dengan harga Rp52.000 kemasan lima kilogram ini untuk menekan harga beras yang masih tinggi.

perpanjangan relaksasi HET beras premium ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan di pasar. Khususnya, stok beras premium di pasar modern.

Kemendag bersama Bapanas dan Bulog melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di lapangan Jambi Business Center, Jambi

Pemerintah bersama Bulog harus lebih agresif dalam memastikan distribusi beras dari gudang ke pasar berjalan cepat, tepat, dan merata.

Setidaknya ada dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras.

Pemerintah telah mendistribusikan puluhan ribu ton Beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah untuk Stabilisasi Harga Pangan. Langkah ini bertujuan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat luas.

Anggota DPR Novita Hardini menyoroti pentingnya menjaga mutu beras hingga konsumen akhir. Desakan ini muncul setelah aspirasi masyarakat, di tengah apresiasi kenaikan HET beras.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

Wamendagri Ribka Haluk dorong RKPD 2027 Papua Pegunungan selaras prioritas nasional dan percepat pembangunan inklusif.

Satgas PRR percepat pembersihan lumpur pascabencana, 658 lokasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar berhasil dipulihkan dengan skema cash for work.

Kemendagri soroti 321 Pemda belum lakukan langkah pengendalian inflasi, diminta tak hanya hadir rapat tapi turun langsung ke lapangan.

Mendagri Tito Karnavian cek KPP Papua Barat Daya, apresiasi progres 100 persen dan dorong gedung segera digunakan agar tak terbengkalai.

Telkom Indonesia susun roadmap dekarbonisasi untuk capai target Net Zero Emissions 2060 dengan strategi berkelanjutan.

Kemendikdasmen terus memperkuat kompetensi guru vokasi agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan berdaya saing global.