Serap 3 Juta Ton Beras Sesuai Perintah Prabowo, Bulog Butuh Dana Rp57 Triliun

Secara hitungan bisnis beras, Iryanto menjelaskan, Bulog mengeluarkan kocek internal terlebih dulu untuk melakukan penyerapan dan penyaluran beras.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Perum Bulog untuk menyerap beras sebesar 3 juta ton pada 2025, bertambah dari target sebelumnya 2 juta ton. Untuk itu, Bulog membutuhkan dana sekitar Rp57 triliun untuk bisa mengolah beras hasil serapan petani yang jumlahnya bertambah. 

Direktur Keuangan Bulog, Iryanto Hutagaol memaparkan, dari 2 juta ton target penyerapan sebelumnya, saat ini ada sekitar 1,7 juta ton stok beras yang tersimpan di gudang perseroan. 

Menurut skenario sebelumnya, Bulog diproyeksikan bakal mengelola sekitar 3,7 juta ton beras pada tahun ini. Namun dengan adanya tambahan target menjadi 3 juta ton, alhasil Bulog harus menambah 1 juta ton penyerapan setara beras.

"Artinya, kita akan mengelola kurang lebih 3,7 juta ton beras tahun ini. Tapi dengan kabar akan diminta 3 juta ton menyerap, artinya kita akan mengelola 4,7 juta ton," kata Iryanto di Bulog Corporate University, Jakarta, Rabu (22/1).

Dalam proses penyerapan ini, Gabah Kering Petani (GKP) hasil panen nantinya akan dibawa menuju penggilingan. Bulog selanjutnya bakal menyerap beras hasil penggilingan seharga Rp12.000 per Kg. 

Berdasarkan penghitungan itu, Iryanto melanjutkan, Bulog membutuhkan dana sekitar Rp57 triliun untuk bisa memenuhi target pengadaan 3 juta ton. Sebab, Bulog harus mengurus total 4,7 juta ton setara beras sepanjang tahun ini.    

"Kalau kita hitung harga Rp12.000 per kg, artinya 4,7 juta ton kali Rp12.000. Kurang lebih Rp57 triliun harus kita sediakan dalam waktu mengolah bisnis ini ke beras ini oleh pemerintah," sebut dia. 

Mulai Pembicaraan dengan Pemeritah

Guna mendapat pendanaan itu, Bulog kini tengah berbicara dengan pemerintah. Untuk memberikan bantuan yang lebih terstruktur soal masalah pembiayaan.

"Saat ini kita dibantu perbankan. Kalau struktur kita dibantu oleh pemerintah, nanti pemerintah sebagian memberikan APBN-nya langsung kepada kita," ungkap Iryanto. 

Secara hitungan bisnis beras, Iryanto menjelaskan, Bulog mengeluarkan kocek internal terlebih dulu untuk melakukan penyerapan dan penyaluran beras. Setelah terjual ke pasar, Bulog baru mengantongi pendapatan. 

"Sementara ini kita bisa recovery dari revenue pendapatan kita, pada saat kita menyalurkan. Di situ lah pemerintah membeli beras kami, dan menjadi recovery pendapatan kami," tuturnya. 

Menurut dia, Bulog harus menanggung beban yang cukup berat dalam pengadaan beras, dengan harus meminjam dana terlebih dulu dari perbankan. Namun, dia menyebut itu sebagai konsekuensi Bulog yang berstatus sebagai BUMN pelayanan publik (PSO).

"Tapi kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, mungkin secara teknikal keuangan kita usahakan tetap positif laporan keuangan kita sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan Indonesia," tegas dia. 

Permintaan Menko Pangan

Permintaan sedikit berbeda dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan. Pemerintah disebutnya meminta Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton beras sampai dengan April 2025.

"Kemudian disepakati Bulog, tadi kami rapatnya agak panjang, memang harus membeli sebanyak 3 juta ton dalam waktu yang pendek ini, yakni Januari, Februari, Maret, dan April. Sebanyak 3 juta ton harus diserap dalam bentuk beras. Kalau gabah tentu lebih banyak lagi," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/1), dikutip dari Antara. 

Dia menambahkan bahwa beras yang dibeli oleh Bulog dari pabrik-pabrik yang bekerja sama.

"Sudah diputuskan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen Rp6.500/kg, sedangkan berasnya dibeli dari pabrik-pabrik yang kerja sama. Karena pabrik membeli gabah Rp6.500 per Kg, maka Bulog akan membeli berasnya Rp12.000 (per Kg)," ucapnya.

Menurut dia, Bulog juga mengusulkan agar rentang harga pembelian beras Rp12.000 sampai Rp12.250 per Kg.

"Kalau 3 juta ton tadi Bulog minta karena bersaing dengan yang lain meminta rentang (range) harga pembeliannya antara Rp12.000 sampai Rp12.250 (per kg). Kami dalam rapat koordinasi sepakat, tapi belum menjadi keputusan setelah nanti kita akan bawa ke rapat terbatas (ratas) bersama Presiden terlebih dahulu. Jadi sekarang masih berlaku harga pembelian Rp12.000. Tapi untuk mencapai 3 juta ton, itu usulan Bulog, kami setuju di sini tapi nanti akan dibawa ke ratas karena kami rakor tidak bisa melebihi putusan ratas," bebernya.

Zulhas menyebutkan, Perum Bulog akan membeli beras dari pabrik yang menyerap gabah petani sesuai dengan HPP senilai Rp6.500 per kilogram.

Pemerintah sedang menyelesaikan perjanjian antara Bulog dengan pabrik-pabrik beras yang ada di seluruh Indonesia. Dalam perjanjian itu, pabrik diwajibkan membeli gabah dari petani dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram.

Bagi pabrik yang tidak membeli gabah petani dengan harga Rp6.500, maka Bulog tidak akan bisa membeli beras itu sehingga Bulog akan langsung membeli gabah dari petani.