Sorot
{{caption}}
Prabowo: Rupiah Lemah karena Kekayaan RI Mengalir ke Luar Negeri

{{caption}}
Prabowo Ungkap Ada BUMN Rugi Terus, 240 Langsung Ditutup

{{caption}}
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru di Indonesia Tak Bisa Naik

{{caption}}
Hadiri Munas NU, Prabowo: Kiai dan Ulama Paling Dekat dengan Rakyat

{{caption}}
Kabar Baik di Balik Deretan Motor MBG

{{caption}}
Prabowo Puji Lagu Yalal Wathon: Ini Lebih dari Kopassus

Topik Terkait
{{caption}}
Digitalisasi Parkir Bantul: Dishub Siap Terapkan Pembayaran Non-Tunai di 27 Titik

Dinas Perhubungan Bantul akan menguji coba digitalisasi parkir di 27 lokasi, termasuk pasar dan Stadion Sultan Agung, dengan pembayaran non-tunai melalui QRIS untuk transparansi pendapatan daerah.

{{caption}}
Dishub Kota Cirebon Targetkan Rp4 Miliar dari Retribusi Parkir 2026, Siapkan Strategi Baru

Dishub Kota Cirebon menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir sebesar Rp4 miliar pada 2026, meskipun potensi riilnya lebih tinggi. Berbagai strategi disiapkan untuk mengoptimalkan Retribusi Parkir Cirebon.

{{caption}}
Bapenda Batam Genjot Optimalisasi Retribusi Parkir, Targetkan Rp20 Miliar

Bapenda Batam terus berupaya mengoptimalkan retribusi parkir tepi jalan umum. Simak strategi peningkatan pendapatan daerah dan tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi retribusi parkir Batam.

{{caption}}
Pemkot Tanjungpinang Sosialisasikan Kenaikan Tarif Parkir 2026, Siap Terapkan QRIS untuk Optimalkan PAD

Pemerintah Kota Tanjungpinang akan menaikkan tarif parkir kendaraan roda dua dan empat mulai 2026. Sosialisasi kenaikan tarif parkir ini dilakukan bersamaan dengan rencana penerapan QRIS untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah.

{{caption}}
Terungkap! Strategi Jitu Pemkab Pasuruan Genjot PAD Pasuruan hingga 2026 Melalui Digitalisasi

Pemkab Pasuruan menyiapkan strategi ambisius untuk memperkuat PAD Pasuruan hingga 2026. Dengan digitalisasi dan pengawasan ketat, akankah target ini tercapai?

{{caption}}
Target PAD Retribusi Pasar Sigi Naik Drastis Jadi Rp700 Juta, Ini Strategi Pemkab Sigi!

Pemkab Sigi menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pasar Sigi mencapai Rp700 juta pada 2025. Akankah target ambisius ini tercapai setelah capaian positif sebelumnya?

{{caption}}
Dishub Kota Batu Targetkan Rp7 Miliar Retribusi Parkir Kota Batu, Ini Strategi Peningkatan Potensi dan Penertiban

Dinas Perhubungan Kota Batu berencana tingkatkan retribusi parkir Kota Batu dari Rp1 miliar menjadi Rp7 miliar di 2025. Bagaimana strategi pemetaan potensi dan penguatan sistem administrasi?

{{caption}}
Pemkab Agam Intensifkan Pengawasan Pajak untuk Tingkatkan PAD Signifikan

Pemerintah Kabupaten Agam membentuk tim khusus pengawasan pajak untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fokus pada penilaian individu objek pajak guna mencapai target.

{{caption}}
Pemkab Ponorogo Genjot PAD Lewat Optimalisasi Pariwisata, Grebeg Suro Jadi Andalan

Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pariwisata, dengan Grebeg Suro sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama.

{{caption}}
Pemprov Sulteng Alokasikan Rp2,3 Triliun untuk Belanja Pegawai di APBD 2026

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng 2026 mengalokasikan Rp2,3 triliun untuk belanja pegawai, mencapai 47,05% dari total belanja daerah. Simak rinciannya dan perbandingannya dengan aturan yang berlaku.

{{caption}}
Pajak Daerah Pangkalpinang Capai Rp68 Miliar, Bakeuda Optimistis Lampaui Target

Bakeuda Kota Pangkalpinang melaporkan realisasi Pajak Daerah Pangkalpinang telah mencapai Rp68,03 miliar per Juni 2026, menunjukkan optimisme tinggi untuk melampaui target yang ditetapkan.

{{caption}}
DPRD Tawarkan Solusi Konkret Atasi Belanja Pegawai Kabupaten Bekasi yang Tinggi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

{{caption}}
Bupati Bulungan Pastikan UMKM Tepian Sungai Kayan Bebas Retribusi Daerah

Pemkab Bulungan memutuskan tidak memungut retribusi dari ratusan UMKM di Tepian Sungai Kayan. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha mikro di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, memastikan UMKM Bulungan tetap eksis.