Bos OJK Intruksikan Industri Asuransi Permudah Klaim Pascabencana di Sumatra
Selain percepatan klaim, perusahaan asuransi diminta memperkuat sistem komunikasi dengan nasabah.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menegaskan bahwa perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana saat ini menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, OJK meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk segera mengaktifkan prosedur tanggap bencana.
Hal ini mencakup penyederhanaan proses klaim, pemetaan wilayah terdampak, serta pelaksanaan disaster recovery plan apabila dibutuhkan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mencegah terjadinya penundaan layanan yang dapat memperburuk kondisi korban.
"Di bidang perasuransian, dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana, OJK juga telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi agar segera mengaktifkan mekanisme tanggap bencana, menyederhanakan proses klaim," kata Mahendra dalam RDKB November 2025, Kamis (11/12).
Selain percepatan klaim, perusahaan asuransi diminta memperkuat sistem komunikasi dengan nasabah. OJK menginstruksikan agar setiap perkembangan penanganan klaim disampaikan secara berkala, baik kepada masyarakat maupun kepada regulator.
Transparansi dianggap penting agar nasabah mengetahui status klaim mereka dan mendapatkan kepastian layanan. Koordinasi lintas lembaga juga menjadi sorotan, termasuk kerja sama antara perusahaan asuransi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur.
"Kemudian, OJK juga meminta perusahaan asuransi dan reasuransi melakukan pemetaan polis terdampak, menjalankan disaster recovery plan bila diperlukan, memperkuat komunikasi dan layanan kepada nasabah, serta berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur, termasuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK," jelasnya.
Duka Mendalam OJK
Mahendra menyampaikan duka mendalam atas banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar ini dinilai harus ditangani dengan cepat, termasuk dalam sektor jasa keuangan.
Sebagai respons, OJK telah menetapkan kebijakan khusus bagi sektor perasuransian untuk mengaktifkan mekanisme tanggap bencana. Mahendra menekankan bahwa masyarakat yang mengalami kerugian harta benda maupun kehilangan anggota keluarga harus mendapatkan akses layanan asuransi yang cepat dan tidak berbelit.
"Kami menyampaikan duka yang mendalam atas bencana dan korban yang terjadi bagi saudara-saudara kita yang berada di provinsi Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Merespon kejadian bencana dimaksud OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor," ujarnya.
Jumlah Korban Banjir dan Longsor
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sudah mencapai 964 orang. Angka ini naik tiga dari data Senin (8/12/2025) masih 961 orang tewas.
"Korban meninggal dunia bertambah tiga," tulis BNPB dalam laporan resminya, Selasa (9/12).
BNPB menjelaskan sebaran data korban meninggal tersebut. Di Aceh, sebanyak 391 orang tewas, naik dua dari data Senin masih 389 orang.
Sementara di Sumatera Barat, jumlah korban tewas bertambah satu dari sehari sebelumnya. Sehingga data hari ini sebanyak 235 orang. Di Sumatera Utara, korban meninggal 338 orang. Tidak mengalami penambahan dari data sehari sebelumnya.