OJK Catat Pasar Modal Terhadap Ekonomi Nasional, Ditargetkan Sumbang Rp1.812 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target ambisius, yaitu penghimpunan dana pasar modal sebesar Rp250 triliun pada tahun 2026, didukung reformasi integritas pasar modal yang berkelanjutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kolaka mencatat realisasi **Investasi Kolaka 2025** mencapai Rp19,36 triliun, melampaui target dan menunjukkan pertumbuhan luar biasa. Angka ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumn

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis target kapitalisasi pasar modal OJK sebesar 70 persen dari PDB Indonesia dapat tercapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir 2025. Bagaimana strategi OJK?

Total investasi tersebut diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja hingga 3,47 juta orang.

Hal itu menjadi tantangan dan beban Pemerintahan baru untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan investasi yang sangat besar.

Optimistis tersebut juga ditopang dengan dukungan dari sisi permodalan bank yang kuat.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun.

Industri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.

OJK menilai potensi terjadinya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (bank rush) sangat kecil, bahkan hampir tidak ada.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua secara konsisten memperkuat pembinaan UMKM, meliputi aspek produksi hingga pemasaran, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kewajiban pelaporan SLIK bagi perusahaan asuransi dan penjaminan hingga akhir 2027, bertujuan memperkuat kualitas sistem pelaporan secara berkelanjutan.

Penurunan suku bunga kredit tidak terjadi secara instan karena sangat bergantung pada biaya dana atau cost of fund (CoF) masing-masing bank.

Kebijakan penyesuaian jangka waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 yang telah diaudit berdasarkan PSAK 117 Kontrak Asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan nasional memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan valas nasabah, menjaga stabilitas kurs, dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga tanpa memicu volatilitas kurs.

Angka ini mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan sekaligus meningkatnya kepercayaan pelaku pasar terhadap instrumen surat utang negara.

Revisi UU P2SK memunculkan wacana penghapusan pungutan OJK dari industri jasa keuangan. Komisi XI DPR RI terus mengkaji alternatif pendanaan demi independensi OJK dan menjaga stabilitas sektor keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi gencar ingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya pinjol ilegal dan investasi bodong yang berpotensi merugikan, dengan data pengaduan yang terus meningkat.

Modus ini merupakan bagian dari bahaya phishing yang dapat mengelabui nasabah untuk memasukkan data pribadi.

OJK tidak melihat kebijakan dividen besar berpotensi menekan ruang permodalan jangka panjang.

OJK optimistis ketahanan dan keandalan perbankan nasional tetap terjaga bahkan meningkat.