LIVE

OJK: Dana Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Bisa Jadi Agunan Kredit Perbankan

OJK memberikan sejumlah relaksasi memungkinkan dana DHE SDA tetap produktif.

ojk
OJK: Dana Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Bisa Jadi Agunan Kredit Perbankan
OJK: Dana Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Bisa Jadi Agunan Kredit Perbankan (merdeka.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan guna meningkatkan daya tarik kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bagi pelaku usaha. OJK memberikan sejumlah relaksasi memungkinkan dana DHE SDA tetap produktif.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum, termasuk bank syariah dan unit usaha syariah.

"Dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum termasuk BUS dan juga UUS," kata Friderica dalam Konferensi Pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Kebijakan tersebut memungkinkan eksportir tetap memperoleh akses pembiayaan dari perbankan meskipun dana hasil ekspornya ditempatkan di dalam negeri sesuai ketentuan pemerintah.

Selain itu, penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai DHE SDA dalam kondisi tertentu dapat dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). Kebijakan ini memberikan ruang lebih besar bagi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada dunia usaha.

"Bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai dana DHE SDA sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dapat dikecualikan dari perhitungan batas maksimum pemberian kredit untuk memberikan ruang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian," ujar dia.

OJK Awasi Ketat Implementasi DHE SDA


Sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK memiliki peran penting dalam memastikan implementasi kebijakan DHE SDA berjalan sesuai ketentuan.

Perempuan yang akrab disapa Kiki ini mengatakan OJK akan melakukan pengawasan terhadap rekening penampungan atau escrow account yang digunakan eksportir dalam menjalankan kewajiban penempatan DHE SDA.

Selain pengawasan, OJK juga memastikan industri perbankan siap mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dukungan perbankan dinilai penting agar eksportir dapat menjalankan kewajibannya tanpa mengganggu aktivitas usaha.

"(OJK) melakukan pengawasan terhadap escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan DHE SDA tersebut. Kemudian memastikan dukungan industri perbankan dan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait," pungkasnya.



Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
T
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Sony Sonjaya Klaim Kantongi Lebih 30 Nama Terkait Jual Beli SPPG

{{caption}}
Kondisi Ibu Hamil di Medan yang Ditendang 'Pak Ogah' karena Takut Viral

{{caption}}
IHSG Turun Hampir 30% Sejak Awal Tahun, OJK Pastikan Masih Tahan Banting

{{caption}}
Belanja Rokok Bisa Mengurangi Gizi Anak

{{caption}}
TNI AD Pastikan Anggotanya Tak jadi Beking Debt Collector Penganiaya Anggota Brimob

{{caption}}
IHSG Merosot 3,3% pada Awal Sesi Kedua

Topik Terkait
{{caption}}
Purbaya Optimistis Reformasi DHE SDA Perkuat Stabilisasi Rupiah dan Ekonomi Nasional

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yakin kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan memperkuat Stabilisasi Rupiah dan ketahanan ekonomi Indonesia. Simak dampaknya terhadap pasar domestik!

Purbaya Yudhi Sadewa
{{caption}}
Pemerintah Beri Insentif Pajak DHE SDA Hingga 0 Persen untuk Eksportir Patuh

Kementerian Keuangan memberikan Insentif Pajak DHE SDA hingga 0 persen bagi eksportir sumber daya alam yang patuh menempatkan devisa hasil ekspornya di sistem keuangan domestik, mendorong repatriasi dan kepatuhan.

Insentif Pajak DHE SDA
{{caption}}
Kementerian Keuangan Beri Insentif Pajak DHE Hingga 0 Persen untuk Dorong Repatriasi Devisa Ekspor

Simak kebijakan terbaru Kementerian Keuangan yang memberikan Insentif Pajak DHE hingga 0 persen bagi eksportir Sumber Daya Alam yang menempatkan devisanya di dalam negeri, berlaku mulai 1 Juni 2026.

Insentif Pajak DHE
{{caption}}
Bank Indonesia Klaim Setoran Devisa Hasil Ekspor SDA Berjalan Positif, Bisa Jaga Stabilitas Rupiah

Hanya saja, Juli belum bisa merinci berapa total sumbangan DHE SDA terhadap cadangan devisa.

devisa hasil ekspor
{{caption}}
Uang Hasil Ekspor Wajib Disimpan Dalam Negeri Setahun, OJK: Likuiditas Valas akan Meningkat

Meningkatnya likuiditas valas akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab, Indonesia membutuhkan sumber-sumber dana yang lebih besar.

OJK
{{caption}}
Tenang, Pengusaha UMKM Tidak Wajib Simpan Uang Hasil Ekspor di Dalam Negeri

Kebijakan DHE hanya berlaku bagi eksportir dengan minimal nilai transaksi USD250.000.

devisa hasil ekspor
{{caption}}
Konflik Timur Tengah dan Inflasi Global Meningkat, OJK Pastikan Sektor Keuangan Tetap Terjaga

Konflik geopolitik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah telah mendorong harga energi dunia tetap tinggi.

jasa keuangan
{{caption}}
OJK Perkuat Ekosistem Buah Naga Kalteng, Dorong Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah secara aktif **perkuat ekosistem buah naga Kalteng** dari hulu hingga hilir, melibatkan berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

berkelanjutan
{{caption}}
Pengembang Optimistis, Sektor Properti Sulsel Tetap Tumbuh di Tengah Tantangan Ekonomi

Di tengah gejolak ekonomi global dan tantangan biaya, pengembang properti di Sulawesi Selatan tetap menunjukkan optimisme tinggi. Simak bagaimana Sektor Properti Sulsel terus bertumbuh berkat tingginya kebutuhan hunian dan dukungan perbankan, serta strate

apersi
{{caption}}
Karantina Babel Gencarkan Pendampingan Ekspor UMKM, Dorong Ekonomi Daerah

Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Kepulauan Babel intensifkan Pendampingan Ekspor UMKM Babel, memastikan produk unggulan daerah memenuhi standar global dan siap bersaing di pasar internasional. Simak strategi lengkapnya!

bank indonesia
{{caption}}
Belvin Tannadi Belum Bayar Denda Rp5,35 Miliar ke OJK, Pilih Tempuh Jalur Hukum

Belvin menegaskan keputusannya untuk tidak membayar denda bukan karena menolak kewajiban.

berita update
{{caption}}
OJK Kembangkan National Fraud Portal, Perkuat Penanganan Kasus Penipuan Terintegrasi

OJK sedang membangun National Fraud Portal di IASC untuk penanganan kasus penipuan yang lebih cepat dan terkoordinasi, meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

blokir rekening
{{caption}}
OJK: Saham Syariah Indonesia Kini Lebih Kompetitif dan Tahan Gejolak

Perkembangan pasar modal syariah dalam 15 tahun terakhir telah mengalami transformasi besar.

berita update
{{caption}}
OJK Minta Investor Tak Panik Jelang Rebalancing MSCI pada Selasa 12 Mei 2026

OJK telah mengantisipasi berbagai skenario yang dapat muncul dari pengumuman MSCI.

berita update
{{caption}}
Jelang Pengumuman Rebalancing MSCI, OJK Akui Ada Potensi Saham Keluar dari Indeks

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui terdapat kemungkinan sejumlah saham Indonesia keluar dari indeks global tersebut seiring proses penyesuaian dilakukan MSCI

berita update
{{caption}}
OJK Catat Investor Domestik Jadi Kekuatan Baru Penopang Pasar, Setahun Naik 5 Juta SID

Peningkatan jumlah investor domestik merupakan bagian dari strategi pendalaman pasar yang terus didorong OJK.

berita update
{{caption}}
OJK Catat Pasar Modal Terhadap Ekonomi Nasional, Ditargetkan Sumbang Rp1.812 Triliun

Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, kebutuhan investasi nasional pada periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp47.573 triliun.

berita update
{{caption}}
OJK Perpanjang Batas Waktu Pelaporan SLIK bagi Perusahaan Asuransi dan Penjaminan hingga 2027

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kewajiban pelaporan SLIK bagi perusahaan asuransi dan penjaminan hingga akhir 2027, bertujuan memperkuat kualitas sistem pelaporan secara berkelanjutan.

asuransi