Banyak Aset Pemerintah Belum Diasuransikan Penuh, OJK Soroti Rendahnya Nilai Pertanggungan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti masih banyaknya aset pemerintah yang belum diasuransikan secara penuh, sehingga nilai penggantian kerugian akibat bencana alam menjadi terbatas. Kondisi ini dinilai menjadi persoalan serius dalam tata kelola aset negara dan mitigasi risiko bencana.

Hal tersebut disampaikan Ketua OJK Mahendra Siregar saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers terkait penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Selasa (17/12).

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar Menegaskan bahwa aset pemerintah pada prinsipnya memang sudah diasuransikan, namun nilai pertanggungannya sering kali tidak mencerminkan nilai aset secara utuh.

“Dilindungi, dicover, tapi terkadang besarannya tidak utuh, tidak sepenuhnya ditanggung dalam premi yang dibayarkan oleh masing-masing pihak,” ujar Mahendra.

Mahendra menjelaskan, ketidaksesuaian nilai pertanggungan tersebut berdampak langsung pada besaran klaim yang dapat dibayarkan perusahaan asuransi ketika terjadi kerusakan.

“Jadi misalnya satu aset katakanlah nilainya 100 tapi yang ditanggung perasuransiannya itu hanya seperempatnya, sepertiganya. Nah itu yang kemudian pada akhirnya penggantiannya hanya sebesar itu,” ujar dia.

Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga terkait, agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan optimal.

“Ini yang saya rasa perlu kita lihat kembali sebagai satu lagi-lagi kegiatan yang penting sehingga apabila risiko-risiko ini terjadi dapat langsung bisa diganti dan secepatnya juga bisa dipulihkan semua aktivitas yang terjadi,” kata Mahendra.



Mahendra juga menyebut bahwa bencana alam yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra menjadi peringatan bagi semua pihak mengenai pentingnya perlindungan asuransi terhadap risiko di luar kendali manusia.

“Ini saya rasa merupakan peringatan juga bagi kita semua untuk lebih memahami kebutuhan dan adanya suatu penjaminan ataupun asuransi terhadap hal-hal yang diluar kehendak kita dan diluar terkadang akal dan nalar kita,” ujar Mahendra.

Dia menambahkan, pemanfaatan skema asuransi seharusnya menjadi praktik yang wajar dan melekat, tidak hanya bagi sektor swasta, tetapi juga bagi instansi pemerintah dan masyarakat secara luas.

“Untuk bisa memanfaatkan skema-skema yang ada pada saat ini,” kata dia.

Dia juga mengungkapkan bahwa dalam sejumlah kejadian sebelumnya, termasuk kerusakan aset pemerintah daerah akibat peristiwa pada akhir Agustus lalu, sebagian klaim asuransi dapat langsung dipenuhi. Namun, di sisi lain, masih banyak pihak yang tidak memiliki perlindungan asuransi sama sekali.

“Sebagiannya itu juga sudah langsung bisa dipenuhi klaimnya dan bisa diganti. Tapi di lain sisi banyak juga dari pihak-pihak lain yang tidak memiliki asuransi tadi,” kata Mahendra.

Kondisi tersebut, menurut OJK, harus menjadi momentum evaluasi nasional terhadap perlindungan aset dan manajemen risiko bencana.

“Dan ini suatu peringatan juga bagi kita untuk melihat hal-hal tadi sebagai bentuk kegiatan yang wajar dilakukan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta maupun juga masyarakat dan individu,” ujar Mahendra.



Lebih lanjut, OJK mendorong industri asuransi dan reasuransi untuk lebih adaptif dalam menyiapkan produk yang sesuai dengan kebutuhan risiko aktual.

“Kami berharap hal ini menjadi peringatan bagi kita semua dan pada gilirannya kami mendorong perusahaan asuransi untuk menyiapkan produk yang tepat untuk semua jenis risiko tadi dan juga besaran,” tutup Mahendra Siregar.

Artikel ini ditulis reporter magang: Ahmad Subayu