Bapenda NTB Genjot PAD, Bidik Sumber Pendapatan Baru Triliunan Rupiah

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB berencana menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali berbagai sumber pendapatan baru, termasuk potensi triliunan dari ALKI II, untuk kemandirian fiskal daerah.

Mataram, NTB – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah berupaya keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pendapatan tradisional, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kepala Bapenda NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra, menyatakan keinginan untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap Bapenda. Selama ini, Bapenda kerap diidentikkan hanya sebagai pemungut PKB, namun ke depan diharapkan fokusnya meluas ke berbagai potensi lain.

Strategi ini diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal NTB, dengan target peningkatan PAD yang signifikan di masa mendatang, bahkan melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya.

Pergeseran Paradigma Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bapenda NTB berkomitmen untuk melakukan pergeseran paradigma dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dr. Lalu Herman Mahaputra menekankan pentingnya mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan di luar PKB yang dapat secara substansial meningkatkan PAD.

Perubahan fokus ini bertujuan agar Bapenda tidak lagi hanya dipandang sebagai 'tukang pungut' pajak, melainkan sebagai lembaga yang proaktif dalam menciptakan nilai ekonomi baru bagi daerah. Inisiatif ini diharapkan mampu membuka peluang pendapatan yang lebih beragam dan berkelanjutan untuk NTB.

Dengan demikian, kemandirian daerah dapat terwujud, mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Menggali Potensi Pajak Air Permukaan dan Optimalisasi Pelabuhan

Salah satu potensi pendapatan baru yang akan digenjot adalah pajak air permukaan. Lalu Herman Mahaputra menyebutkan bahwa potensi ini sangat besar, namun masih menunggu payung hukum yang jelas untuk dapat diimplementasikan secara optimal.

Selain itu, Bapenda juga melirik potensi pendapatan dari Pelabuhan Pemenang dan Pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara. Penataan dan pengelolaan yang lebih baik di kedua pelabuhan ini diyakini dapat menghasilkan PAD yang jauh lebih besar. Pemerintah Provinsi NTB bahkan berencana menaikkan tarif parkir boat di sejumlah pelabuhan, termasuk Pelabuhan Pemenang, dari sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp5.000, mencontoh Bali untuk memaksimalkan retribusi.

Pihak Bapenda berencana menggandeng pihak ketiga atau investor untuk mengelola pelabuhan-pelabuhan ini, sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh keuntungan tanpa harus menanggung biaya operasional dan pemeliharaan secara penuh.

Prospek Triliunan Rupiah dari Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II)

Sumber pendapatan lain yang memiliki potensi luar biasa adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). ALKI II merupakan jalur pelayaran internasional utama di Indonesia yang melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok.

Dr. Lalu Herman Mahaputra, atau akrab disapa dokter Jack, menjelaskan bahwa jika NTB dapat menyusun cetak biru (blueprint) dan studi kelayakan (FS) yang matang, potensi pendapatan dari ALKI II bukan lagi miliaran, melainkan triliunan rupiah. Konsepnya adalah mengembangkan daerah di Sekotong dengan membangun pelabuhan untuk menjual jasa, meniru model Singapura.

Pengembangan ini akan menjadikan NTB tidak lagi bergantung pada pusat, melainkan memiliki sumber pendapatan mandiri yang sangat besar dari sektor maritim internasional.

Pemanfaatan Aset Daerah dan Kerjasama Swasta

Optimalisasi aset daerah juga menjadi fokus Bapenda NTB. Potensi pendapatan dapat digali melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PLN di tiga bendungan, yaitu Bendungan Pengga, Bendungan Batujai, dan Bendungan Meninting. Keberadaan pembangkit listrik ini akan menciptakan sumber PAD baru bagi daerah.

Selain itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Banyumulek yang memiliki alat inseminasi juga akan dioptimalkan dengan mengundang investor untuk membangun pabrik pakan. Langkah ini diharapkan dapat memanfaatkan aset yang ada agar tidak 'menganggur'.

Stadion Gelora Olahraga (GOR) 17 Desember Turida Mataram, yang selama ini belum dikelola secara maksimal, juga akan diserahkan kepada pihak swasta. GOR tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai arena olahraga seperti paddel, pusat kebugaran, restoran, dan hiburan, sehingga menghasilkan pendapatan signifikan bagi daerah tanpa membebani anggaran dan SDM pemerintah.

Pada tahun 2025, realisasi PAD NTB dari pajak daerah telah mencapai 103,04 persen, atau setara Rp1,725 triliun lebih, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1,675 triliun. Sumber pendapatan ini berasal dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak alat berat, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan baru ini, Bapenda NTB optimis PAD akan terus meningkat, bahkan menargetkan PAD NTB di tahun 2026 akan jauh lebih tinggi dari tahun 2025.

Sumber: AntaraNews