Reformasi Birokrasi

Menpora Erick menyampaikan transformasi birokrasi internal Kemenpora adalah komitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan kepemudaan dan olahraga.

Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mengupayakan perampingan OPD dari 35 menjadi 26 unit. Namun, ASN dipastikan tidak akan terdampak oleh Perampingan OPD Bengkulu, melainkan hanya penyesuaian jabatan struktural demi efisiensi anggaran hingga Rp50 miliar.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) terus mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah untuk menjaga kepercayaan publik serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan perampingan dan pemekaran dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri, yaitu Dinas PUPR dan Dinas PRKP, demi percepatan capaian target pembangunan dan pelayanan publik.

Prabowo menyoroti proses perizinan yang terlalu lama dibanding negara lain. Prabowo juga meminta praktik pungutan liar dan korupsi di birokrasi dibersihkan.

Pemerintah Kabupaten Sleman gencar menerapkan digitalisasi layanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan efisien bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kota Singkawang menegaskan peran vital PPID sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, mendorong pelayanan cepat, tepat, dan transparan bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen memastikan layanan pendaftaran partai politik berjalan transparan dan sesuai aturan, meningkatkan kualitas administrasi hukum umum di daerah.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Jenjang Karier ASN Kabupaten Bogor terbuka luas bagi semua, setelah menindak tegas dugaan kasus jual beli jabatan untuk tata kelola pemerintahan bersih dan bebas KKN.

Kebijakan WFH ASN resmi diterapkan mulai 1 April 2026 setiap Jumat. Menteri KemenPANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa WFH bukan pengurangan jam kerja, melainkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan digital.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY merintis inovasi SIEMON, sebuah sistem digital untuk pengawasan notaris, yang bertujuan mempermudah masyarakat mencari notaris terpercaya dan meningkatkan efisiensi pengawasan kenotariatan di DIY.

Pemprov Kalbar raih 24 penghargaan nasional sepanjang 2025. Capaian Penghargaan Pemprov Kalbar ini bukti sinergi kuat dalam tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Sikka mengintensifkan pendampingan pengelolaan arsip melalui program Sistem Pengelolaan Arsip Asri (Siparas) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi dan transparan.

Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran tidak produktif sebesar Rp308 triliun. Langkah ini bertujuan menutup celah korupsi dan meningkatkan efisiensi belanja negara, sekaligus menjaga disiplin fiskal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius menanggapi hasil evaluasi pelayanan publik Sulsel dari Ombudsman, menjadikannya pijakan strategis untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas layanan demi masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan capaian gemilang dalam Pelaporan SPT ASN Coretax, dengan 99 persen ASN Kementerian Keuangan telah menuntaskan kewajiban pajak lebih awal. Bagaimana dengan kementerian lain?

Pemkot Depok berhasil meraih penghargaan pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman RI, menandakan kualitas tanpa maladministrasi dan menjadi contoh bagi daerah lain. Simak detail pencapaian ini!

Kanwil Kemenkum Babel memastikan pengadaan barang dan jasa sesuai regulasi LKPP melalui Evaluasi RUP Kemenkum Tahun Anggaran 2026, demi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kota Jayapura menekankan pentingnya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas hambatan.