Menteri KemenPANRB: WFH ASN Bukan Pengurangan Jam Kerja, Dorong Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Sigi menerapkan Kebijakan WFH bagi ASN, namun pimpinan OPD dan unit layanan publik wajib WFO. Simak detail aturan dan tujuannya dari Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 17 April 2026 bagi ASN, sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan penghematan energi di lingkungan pemerintah daerah.

Tito mengingatkan, kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu, mengikuti instruksi pusat untuk efisiensi energi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi tanpa menggangg

Kementerian Agama resmi memberlakukan Kebijakan WFH setiap Jumat mulai 10 April 2026. Langkah ini bertujuan membangun sistem kerja yang lebih adaptif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada umat.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 1 April 2026, namun layanan publik dipastikan tetap berjalan penuh. Kebijakan WFH Kemenimipas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pelayanan publik Kemenperin tetap optimal, bahkan dengan penerapan WFH ASN setiap Jumat, demi menjaga kualitas layanan dan iklim investasi.

Kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat telah resmi berlaku. Pemerintah memastikan pengawasan ketat berbasis kinerja digital untuk menjaga produktivitas dan akuntabilitas ASN.

Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, mulai pekan ini, sebagai langkah efisiensi dan adaptasi budaya kerja baru.

Pemerintah menegaskan bahwa penerapan kerja dari rumah (WFH) untuk ASN akan dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat.

Tidak semua ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah (WFH), termasuk mereka yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta rumah sakit.

Kebijakan work from home bagi ASN mulai diterapkan setiap Jumat untuk mendorong efisiensi kerja dan energi.

DPRD Kota Samarinda memperketat pengawasan WFH ASN, menekankan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini bukan liburan, melainkan tuntutan profesionalisme yang harus dipertahankan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan skema WFH ASN berjalan optimal, disiplin, dan produktif, bahkan mampu menciptakan efisiensi anggaran daerah.

Pemerintah Kota Kediri mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disiplin dalam absensi saat menjalani program Work From Home (WFH), memastikan pelayanan publik tetap optimal dan efisien.

Penambahan layer baru cukai rokok hingga keputusan Kementerian Pekerjaan Umum tidak menerapkan WFH bagi ASN menjadi sorotan utama berita ekonomi nasional kemarin. Simak detail kebijakan penting ini yang akan berdampak luas.

Bima menegaskan, pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik karena unit layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap beroperasi secara langsung.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Indonesia dan Rusia tengah menjajaki kerja sama strategis untuk memperkuat inisiatif transformasi digital pemerintahan, bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola yang efektif. Kolaborasi ini membuka peluang besar dalam pertukaran keahlian da

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan kebijakan WFH di Kompleks Parlemen berhasil dilaksanakan, menunjukkan komitmen efisiensi energi dan mendukung program KemenPANRB untuk transformasi manajemen ASN.

Andi Rahadian resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Duta Besar RI untuk Oman dan Yaman. Penugasan ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral serta perlindungan WNI di kawasan strategis Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia serius menggenjot persiapan sumber daya manusia (SDM) untuk menyukseskan Program Quick Win Prabowo, memastikan koordinasi dan pengawasan ketat demi implementasi efektif.

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen menindaklanjuti edaran Kemendagri dan KemenPANRB untuk mengintensifkan efisiensi energi serta transformasi budaya kerja ASN, memastikan pelayanan publik tetap prima.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan surat edaran terkait kebijakan WFH ASN Jateng yang akan berlaku setiap hari Jumat, menindaklanjuti arahan pusat mulai 1 April 2026.