Hubungan Industrial

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah fondasi hubungan industrial yang sehat, adaptif, dan berkeadilan, mendorong dialog serta kesepahaman antara manajemen dan pekerja.

Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk Presiden akan segera menggelar rapat guna membahas daerah terdampak pemutusan hubungan kerja dan mencari solusi bagi kesejahteraan buruh di tengah gejolak ekonomi global.

Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi eratnya Kolaborasi Buruh Pemda Tangerang dalam memajukan pembangunan daerah. Sinergi ini diharapkan terus berlanjut demi kemajuan Banten.

Polda Banten mendukung penuh upaya peningkatan kompetensi buruh dan profesionalisme pekerja. Kapolda Banten ajak buruh tingkatkan kualitas diri hadapi tantangan global dan dinamika ketenagakerjaan yang kian kompleks.

Peringatan May Day di Banten berlangsung kondusif, mendapat apresiasi Pemprov Banten. Gubernur Andra Soni berkomitmen memberantas praktik percaloan tenaga kerja yang meresahkan.

Peringatan May Day Depok 2026 membawa harapan positif bagi peningkatan kesejahteraan pekerja, didukung oleh hubungan industrial yang harmonis antara buruh, perusahaan, dan pemerintah kota.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur (Disnakertrans Kaltim) berupaya keras menjamin hak dasar pekerja di tengah potensi PHK Pekerja Tambang Kaltim hingga 1.500 buruh akibat efisiensi perusahaan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sepakat membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara mendalam sebelum diajukan ke pemerintah, demi regulasi yang adil dan implementatif.

PT Freeport Indonesia dan pekerjanya menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-24 periode 2026-2028, memperkuat hubungan industrial dan menjamin peningkatan kesejahteraan karyawan melalui kesepakatan yang kekeluargaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Pelita Air jalin Kerja Sama Kemnaker Pelita Air untuk pengembangan SDM penerbangan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas industri. Simak detailnya!

Pemerintah Kota Palu membuka Posko Pengaduan THR bagi pekerja menjelang Idul Fitri 1447 H/2026. Langkah ini diambil untuk memastikan hak finansial pekerja terpenuhi dan menampung keluhan terkait Tunjangan Hari Raya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI kembali menggelar program Mudik Gratis Pekerja bagi ribuan pekerja dan keluarganya, memastikan perjalanan Lebaran yang aman, nyaman, dan berkesan.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa imbau pengusaha Jawa Timur bayar THR Lebaran maksimal H-7 Idul Fitri 1447 H. Ini demi kesejahteraan pekerja dan dorong perputaran ekonomi daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun secara proaktif memastikan kepatuhan perusahaan terhadap UMK 2026 Kabupaten Madiun. Bagaimana upaya pengawasan ini berjalan dan apa saja yang perlu diketahui pekerja serta pengusaha?

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Indra menegaskan pentingnya keseimbangan antara kemajuan industri dan kesejahteraan buruh. Simak bagaimana paradigma baru ketenagakerjaan Indonesia mewujudkan industri maju dan buruh sejahtera.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan mendorong pengesahan PKB PTPN IV PalmCo bersama SPBUN untuk menciptakan budaya kerja inklusif dan memperkuat sinergi pascamerger di industri sawit nasional.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memperkuat kanal pelaporan harmonisasi industrial untuk memfasilitasi konsultasi dan penyelesaian perselisihan hubungan kerja, memastikan keadilan bagi pekerja dan pengusaha.

Pemerintah Kota Bandarlampung secara tegas mewajibkan seluruh perusahaan untuk mematuhi UMK Bandarlampung 2026 yang telah ditetapkan, demi melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di wilayah tersebut.

Pakar akuntansi manajemen mendesak serikat pekerja untuk memperkuat advokasi serikat pekerja berbasis data dan literasi keuangan demi menghadapi restrukturisasi BUMN yang akan datang.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan yang efektif sangat krusial untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.