Mahkamah Agung

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Pemerintah Kota Kediri menegaskan komitmen untuk melanjutkan pembangunan Alun-alun Kediri sebagai ruang terbuka hijau, meskipun masih menghadapi kendala perbedaan nilai pembayaran dengan pihak kontraktor.

Kejaksaan Negeri Aceh Barat telah resmi melaksanakan eksekusi terhadap anggota DPRA, Mawardi Basyah, ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, menyusul vonis delapan bulan penjara dalam kasus penganiayaan anak.

Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc (FSHA) mengusulkan pembentukan Badan Peradilan Khusus melalui RUU Jabatan Hakim, bertujuan menyatukan klaster hakim dan meningkatkan independensi peradilan.

Mantan Sekretaris MA Nurhadi berharap majelis hakim memberikan putusan adil dalam kasus gratifikasi dan TPPU yang menjeratnya, bahkan sempat menantang jaksa mubahalah.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan perintahkan sita harta Mira Hayati, terpidana kasus kosmetik berbahaya, untuk menagih denda Rp1 miliar sesuai putusan Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan pemeriksaan etik terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok nonaktif, dan kini akan mengkaji hasilnya untuk menentukan rekomendasi sanksi.

Anggota DPR RI Rapidin Simbolon mendesak pendetailan Aturan Kerja Sosial KUHP baru untuk menghindari perbedaan interpretasi di lapangan, demi implementasi yang efektif dan objektif.

Mahkamah Agung menolak kasasi Nikita Mirzani, memastikan vonis enam tahun penjara atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap berlaku. Simak detail putusan ini yang mengakhiri upaya hukum sang pesohor.

Komisi Yudisial (KY) menggandeng media massa untuk melacak rekam jejak calon dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc HAM, memastikan integritas kandidat yang akan bertugas di Mahkamah Agung.

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej tegaskan kesiapan APH dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026, ditandai adaptasi cepat dan sosialisasi masif.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan menyoroti Dualisme Pengawasan Hakim dan mengusulkan pembentukan badan pengawas terpadu untuk efektivitas serta integritas peradilan.

Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan Hakim Ad Hoc yang tunjangannya stagnan selama 13 tahun, memicu ketimpangan dan keresahan di kalangan mereka.

Pemerintah Kabupaten Mimika secara tegas menyatakan tidak akan membayar ganti rugi lahan di tujuh titik yang disengketakan Meki Jitmau dan kelompoknya, menyusul keputusan hukum yang memenangkan Pemkab Mimika dalam sebagian besar kasus sengketa lahan Mimik

Seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mendeklarasikan serta menandatangani Pakta Integritas 2026, menegaskan komitmen kuat mereka dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Para Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat baru saja menggelar deklarasi antikorupsi, suap, dan gratifikasi di Padang, menegaskan komitmen mereka untuk integritas peradilan.

Mahkamah Agung (MA) merespons protes hakim ad hoc mengenai tunjangan yang belum naik sejak 2013. MA menyatakan proses penyesuaian tunjangan hakim ad hoc sedang berjalan dan diharapkan segera terealisasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kenaikan gaji hakim ad hoc akan dihitung tersendiri, terpisah dari hakim karier, untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang telah berlangsung lama.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan pembangunan Kawasan Legislatif Yudikatif IKN di Ibu Kota Nusantara rampung pada Desember 2027, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik.

Mahkamah Agung (MA) merinci mekanisme penerapan vonis pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026, memicu rasa penasaran publik.