LIVE

MA Anulir Vonis Lepas Tiga Korporasi di Kasus Ekspor CPO

Putusan tersebut diketok pada Senin (15/9) oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto.

mahkamah agung
MA Anulir Vonis Lepas Tiga Korporasi di Kasus Ekspor CPO
MA Anulir Vonis Lepas Tiga Korporasi di Kasus Ekspor CPO (merdeka.com)

Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan lepas (ontslag) yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap tiga korporasi dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO). Keputusan ini diambil setelah majelis hakim kasasi mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum (JPU).

"Amar putusan: JPU (jaksa penuntut umum) kabul," demikian tertulis dalam petikan putusan kasasi Nomor 8431, 8432, dan 8433 K/PID.SUS/2025 sebagaimana dikutip dari laman MA di Jakarta, Kamis.

Putusan tersebut diketok pada Senin (15/9) oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota Agustinus Purnomo Hadi dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Perkara diterima MA sejak 30 April 2025 dan kini berstatus telah diputus serta masih dalam proses minutasi.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai Djuyamto bersama hakim anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga terdakwa korporasi, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.

Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) kemudian menemukan adanya dugaan suap di balik putusan tersebut. Ketiga hakim PN Jakarta Pusat itu ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta serta Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

Dalam persidangan perdana di PN Jakarta Pusat pada Kamis (21/8), jaksa mendakwa Djuyamto, Ali, dan Agam menerima suap senilai Rp21,9 miliar untuk menjatuhkan putusan lepas. Uang tersebut diduga diberikan bersama-sama dengan Arif Nuryanta dan Wahyu Gunawan, sehingga total mencapai Rp40 miliar.

Jaksa memaparkan uang suap diberikan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Djuyamto menerima Rp1,7 miliar, sedangkan Agam dan Ali masing-masing Rp1,1 miliar. Pada tahap kedua, Djuyamto menerima Rp7,8 miliar, sementara Agam dan Ali masing-masing Rp5,1 miliar.

Dana tersebut diduga berasal dari pihak yang mewakili kepentingan tiga korporasi terdakwa, yakni Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Syafei selaku advokat dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
H
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Hakim Tolak Permintaan Jaksa Bebankan Rp 4,8 Triliun ke Nadiem

{{caption}}
Pramono Minta Senayan City dan Plaza Senayan Terhubung Terowongan Bawah Tanah

{{caption}}
Hakim Minta Kejagung Usut Kenaikan Harta Nadiem Lewat TPPU

{{caption}}
Makna Mawar Kuning di Sidang Nadiem

{{caption}}
OTT KPK di Kuansing Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

{{caption}}
KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Kuantan Singingi

Topik Terkait
{{caption}}
Terungkap! Total Suap Putusan Lepas Kasus CPO Rp39,1 Miliar Ditetapkan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan total suap Rp39,1 miliar dalam kasus putusan lepas CPO, melibatkan sejumlah hakim dan panitera. Simak detail pembagian uang haram ini!

Suap Putusan Kasus CPO
{{caption}}
Babak Baru Penanganan Kasus Korupsi CPO, 5 Tersangka Diserahkan ke Kejari Jakpus

Pelimpahan berkas dan tersangka tersebut diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/6).

Korupsi CPO
{{caption}}
Pengacara Penyuap Hakim hingga Rp60 M Salahgunakan Profesi, Harusnya Pembela Kebenaran bukan Pengantar Suap

Mereka terjerat kasus suap dan gratifikasi vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) perio 2021-2022.

Suap Hakim
{{caption}}
Hakim Djuyamto Terjerat Kasus Suap, KY Didorong Telusuri 'Mafia Peradilan'

Sejauh ini, KY telah berinisiatif menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Suap Hakim
{{caption}}
Kebut Berkas Perkara Suap Vonis Lepas Korporasi Terdakwa Korupsi Ekspor CPO, Kejagung Gali Peran Tujuh Tersangka

Pendalaman peran ini nantinya dengan mendengarkan langsung keterangan dari para tersangka.

Kasus Suap CPO
{{caption}}
Kejagung Melawan, Ajukan Kasasi Usai Korporasi Terdakwa Korupsi CPO Divonis Lepas

Kasasi itu diajukan Kejagung pada 27 Maret 2025 dengan memori kasasi perkara tersebut diserahkan pada Rabu 9 April 2025.

Kasus Suap CPO
{{caption}}
Tiga Hakim Pemberi Vonis Lepas Kasus Korupsi Minyak Goreng jadi Tersangka, Ditahan di Rutan Salemba Kejagung

Ketiga hakim ditengarai menerima suap untuk memberi vonis bebas tersangka kasus korupsi proyek minyak mentah.

hakim ditangkap kpk
{{caption}}
Vonis Lepas Koruptor Kasus Minyak Goreng, 3 Hakim PN Jakpus Terima Suap Rp22 M di Pasar Baru

Suap atas timbal balik vonis lepas terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.

Kasus Suap
{{caption}}
Ini Bunyi Vonis Lepas Perkara Korupsi Minyak Goreng 'Seharga' Rp60 Miliar Diduga Masuk Kantong Ketua PN Jaksel

Perkara tersebut terdaftar dengan tiga nomor perkara yang berbeda namun keseluruhan ditangani oleh tiga hakim yang sama.

Kasus Suap
{{caption}}
Profil Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jaksel yang Jadi Tersangka Suap Rp60 Miliar

Dugaan suap dan gratifikasi tersebut diduga diberikan melalui Wahyu Gunawan, yang merupakan perantara.

Kasus Suap
{{caption}}
IKA PMII Sulteng Desak Reformasi DBH Demi Keadilan Fiskal Daerah Penghasil Nikel

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

dpr ri
{{caption}}
MA Ajukan Tambahan Anggaran Rp10,3 Triliun ke DPR, Buat Bangun Rumah Dinas Hakim hingga Pengadilan

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

berita update
{{caption}}
Polda Jambi Jelaskan Status Pamen RC Aktif Kembali Usai Jalani Hukuman

Polda Jambi memberikan penjelasan resmi terkait status aktif kembali Perwira Menengah (Pamen) RC setelah menjalani hukuman pidana, yang belakangan menjadi sorotan publik dan memicu perbincangan hangat.

bebas bersyarat
{{caption}}
Pakar Hukum Unsoed Pertanyakan Putusan Kasasi Kasus Tanah Bank Kalbar, Soroti Keadilan Hukum

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

bank kalbar
{{caption}}
MA Turun Tangan, Kirim Bawas Periksa Dugaan Keterlibatan Hakim di Kasus Daycare Little Aresha Yogyakarta

Juru Bicara MA, Heru Pramono, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar mengenai keterkaitan hakim dengan yayasan

daycare little aresha
{{caption}}
Mahkamah Agung Dorong Pemda Gencarkan Sosialisasi KUHP KUHAP Baru

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

edukasi hukum
{{caption}}
Indonesia dan Pakistan Dorong Percepatan Kerja Sama Dagang Menuju CEPA 2027

Indonesia dan Pakistan bertekad mempercepat perluasan IP-PTA menjadi CEPA, memperkuat Kerja Sama Dagang Indonesia Pakistan CEPA. Target realisasi 2027 untuk hubungan ekonomi komprehensif.

ekonomi indonesia
{{caption}}
PTPN Temukan Ide Sederhana Lawan Hama Kelapa Sawit, tapi Dampaknya Sangat Besar

Inovasi NB House diterapkan secara serentak di sepuluh PTPN yang mengelola komoditi perkebunan kelapa sawit.

ekspor minyak kelapa sawit