LIVE

MA Anulir Vonis Lepas Tiga Korporasi di Kasus Ekspor CPO

Putusan tersebut diketok pada Senin (15/9) oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto.

mahkamah agung
MA Anulir Vonis Lepas Tiga Korporasi di Kasus Ekspor CPO
MA Anulir Vonis Lepas Tiga Korporasi di Kasus Ekspor CPO (merdeka.com)

Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan lepas (ontslag) yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap tiga korporasi dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO). Keputusan ini diambil setelah majelis hakim kasasi mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum (JPU).

"Amar putusan: JPU (jaksa penuntut umum) kabul," demikian tertulis dalam petikan putusan kasasi Nomor 8431, 8432, dan 8433 K/PID.SUS/2025 sebagaimana dikutip dari laman MA di Jakarta, Kamis.

Putusan tersebut diketok pada Senin (15/9) oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota Agustinus Purnomo Hadi dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Perkara diterima MA sejak 30 April 2025 dan kini berstatus telah diputus serta masih dalam proses minutasi.

Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai Djuyamto bersama hakim anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga terdakwa korporasi, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.

Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) kemudian menemukan adanya dugaan suap di balik putusan tersebut. Ketiga hakim PN Jakarta Pusat itu ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta serta Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

Dalam persidangan perdana di PN Jakarta Pusat pada Kamis (21/8), jaksa mendakwa Djuyamto, Ali, dan Agam menerima suap senilai Rp21,9 miliar untuk menjatuhkan putusan lepas. Uang tersebut diduga diberikan bersama-sama dengan Arif Nuryanta dan Wahyu Gunawan, sehingga total mencapai Rp40 miliar.

Jaksa memaparkan uang suap diberikan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Djuyamto menerima Rp1,7 miliar, sedangkan Agam dan Ali masing-masing Rp1,1 miliar. Pada tahap kedua, Djuyamto menerima Rp7,8 miliar, sementara Agam dan Ali masing-masing Rp5,1 miliar.

Dana tersebut diduga berasal dari pihak yang mewakili kepentingan tiga korporasi terdakwa, yakni Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Syafei selaku advokat dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
H
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Dewa United vs Persib Bandung: Pangeran Biru Comeback Fantastis demi Petik Poin

{{caption}}
Prabowo Pimpin Ratas Percepat Bangun Giant Sea Wall Pantura, Lindungi Kawasan Pesisir Utara Jawa

{{caption}}
Menteri HAM: 15 Warga Sipil Tewas Akibat Baku Tembak TNI-Polri dengan TNPPB di Papua

{{caption}}
Selain Tingkatkan Gizi Anak Sekolah, MBG Juga Dongkrak Penghasilan Pekerja Pabrik Tahu

{{caption}}
BGN Sebut Daftar Menu MBG yang Sering Bikin Anak Sakit Perut, Muntah Hingga Diare

{{caption}}
25% Perkara Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, KPK: Dirancang Sejak Awal

Topik Terkait
{{caption}}
Terungkap! Total Suap Putusan Lepas Kasus CPO Rp39,1 Miliar Ditetapkan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan total suap Rp39,1 miliar dalam kasus putusan lepas CPO, melibatkan sejumlah hakim dan panitera. Simak detail pembagian uang haram ini!

Suap Putusan Kasus CPO
{{caption}}
Babak Baru Penanganan Kasus Korupsi CPO, 5 Tersangka Diserahkan ke Kejari Jakpus

Pelimpahan berkas dan tersangka tersebut diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/6).

Korupsi CPO
{{caption}}
Pengacara Penyuap Hakim hingga Rp60 M Salahgunakan Profesi, Harusnya Pembela Kebenaran bukan Pengantar Suap

Mereka terjerat kasus suap dan gratifikasi vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) perio 2021-2022.

Suap Hakim
{{caption}}
Hakim Djuyamto Terjerat Kasus Suap, KY Didorong Telusuri 'Mafia Peradilan'

Sejauh ini, KY telah berinisiatif menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Suap Hakim
{{caption}}
Kebut Berkas Perkara Suap Vonis Lepas Korporasi Terdakwa Korupsi Ekspor CPO, Kejagung Gali Peran Tujuh Tersangka

Pendalaman peran ini nantinya dengan mendengarkan langsung keterangan dari para tersangka.

Kasus Suap CPO
{{caption}}
Kejagung Melawan, Ajukan Kasasi Usai Korporasi Terdakwa Korupsi CPO Divonis Lepas

Kasasi itu diajukan Kejagung pada 27 Maret 2025 dengan memori kasasi perkara tersebut diserahkan pada Rabu 9 April 2025.

Kasus Suap CPO
{{caption}}
Tiga Hakim Pemberi Vonis Lepas Kasus Korupsi Minyak Goreng jadi Tersangka, Ditahan di Rutan Salemba Kejagung

Ketiga hakim ditengarai menerima suap untuk memberi vonis bebas tersangka kasus korupsi proyek minyak mentah.

hakim ditangkap kpk
{{caption}}
Vonis Lepas Koruptor Kasus Minyak Goreng, 3 Hakim PN Jakpus Terima Suap Rp22 M di Pasar Baru

Suap atas timbal balik vonis lepas terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.

Kasus Suap
{{caption}}
Ini Bunyi Vonis Lepas Perkara Korupsi Minyak Goreng 'Seharga' Rp60 Miliar Diduga Masuk Kantong Ketua PN Jaksel

Perkara tersebut terdaftar dengan tiga nomor perkara yang berbeda namun keseluruhan ditangani oleh tiga hakim yang sama.

Kasus Suap
{{caption}}
Profil Muhammad Arif Nuryanta, Ketua PN Jaksel yang Jadi Tersangka Suap Rp60 Miliar

Dugaan suap dan gratifikasi tersebut diduga diberikan melalui Wahyu Gunawan, yang merupakan perantara.

Kasus Suap
{{caption}}
MA Tegaskan Pentingnya Sosialisasi KUHP KUHAP Baru ke Masyarakat

Pejabat Mahkamah Agung menekankan urgensi Sosialisasi KUHP KUHAP Baru kepada publik, mengingat perubahan paradigma hukum yang kini mengedepankan keadilan restoratif.

dpa kejaksaan
{{caption}}
Amankan Aset Daerah, Pemprov Banten Bentuk UPT Pemanfaatan Aset Usai Menang Kasasi Ranca Gede

Pemerintah Provinsi Banten membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemanfaatan Aset untuk mengamankan dan mengelola aset daerah, menyusul kemenangan sengketa lahan Situ Ranca Gede di Mahkamah Agung.

andra soni
{{caption}}
Kejari Banda Aceh Tetapkan Dua Terpidana Buronan TPPU dalam DPO

Kejaksaan Negeri Banda Aceh resmi menetapkan dua terpidana kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai buronan TPPU setelah berulang kali mangkir dari panggilan eksekusi hukuman, memicu pencarian intensif.

banda aceh
{{caption}}
Liliek Prisbawono Adi Resmi Dilantik sebagai Hakim Konstitusi, Siap Kawal Integritas

Liliek Prisbawono Adi resmi mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi pada Jumat (10/4), menggantikan Anwar Usman. Ia berjanji akan menjaga konstitusi dengan integritas tinggi demi keadilan di Indonesia.

anwar usman
{{caption}}
Perkara Kasus Andrie Yunus Tetap di Peradilan Militer, Yusril Ungkap Alasan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

gibran rakabuming raka
{{caption}}
Pemerintah Bahas Usulan Wapres Gibran soal Hakim Ad Hoc Kasus Andrie Yunus dengan Mahkamah Agung

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

aktivis kontras
{{caption}}
Indonesia dan Pakistan Dorong Percepatan Kerja Sama Dagang Menuju CEPA 2027

Indonesia dan Pakistan bertekad mempercepat perluasan IP-PTA menjadi CEPA, memperkuat Kerja Sama Dagang Indonesia Pakistan CEPA. Target realisasi 2027 untuk hubungan ekonomi komprehensif.

ekonomi indonesia
{{caption}}
PTPN Temukan Ide Sederhana Lawan Hama Kelapa Sawit, tapi Dampaknya Sangat Besar

Inovasi NB House diterapkan secara serentak di sepuluh PTPN yang mengelola komoditi perkebunan kelapa sawit.

ekspor minyak kelapa sawit