Kejagung

25 Juli 2024

Berita Utama

Berita Terbaru

Berita Utama Lainnya

{{caption}}
Kejagung Melawan, Ajukan Kasasi Vonis Vebas Delpedro Cs

Alasan JPU mengajukan kasasi lantaran perkara tersebut dilimpahkan pada 9 Desember 2025.

{{caption}}
Kejagung Copot Aspidum Kejati Jatim Terkait Pelanggaran Pidana

Pencopotan terhadap pejabat tinggi di Kejati Jatim ini diungkapkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani.

{{caption}}
Kejagung Ungkap Modus Mark Up Amsal Sitepu di Proyek Video Desa Karo

Kejaksaan Agung mengungkap modus penipuan dalam proyek video profil desa di Karo, Sumatera Utara, yang melibatkan videografer bernama Amsal Sitepu.

{{caption}}
Reaksi Kejagung soal Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu: Kan Ada Mekanisme Hukum

Selain itu, Anang menegaskan bahwa proses permohonan penangguhan merupakan bagian dari mekanisme hukum.

{{caption}}
Kasus Tambang Samin Tan, Kejagung Telusuri Dugaan Keterlibatan Pejabat

Kejagung masih mendalami apakah ada keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus penyimpangan pengelolaan tambang yang menjerat Samin Tan.

{{caption}}
Usai Libur Lebaran, Kejagung Geledah 14 Lokasi Terkait Korupsi Pengelolaan Tambang Samin Tan

Anang merinci, dari total 14 lokasi, sebanyak 10 lokasi di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Mulai dari kantor PT AKT, PT MCM, rumah tersangka ST.

{{caption}}
Penguatan Penggunaan Dasa Desa, Kejagung Pelototi Laporan Keuangan Melalui Jaga Desa

Potensi penyimpangan kerap terjadi pada proyek pembangunan desa. Misalnya, dalam laporan tertulis pembangunan jalan sepanjang 100 meter, namun hanya 50 meter.

{{caption}}
Kejagung Geledah Rumah dan Kantor Komisioner Ombudsman Terkait Kasus CPO

Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat sejumlah pihak dalam kasus minyak goreng.

{{caption}}
DPR Dukung Kejagung Usut Tuntas Kasus Ekspor POME, Minta Masyarakat Tak Jadi Korban

Kejagung sebelumnya melakukan penggeledahan di sedikitnya 20 lokasi di wilayah Medan dan Riau.

{{caption}}
Reaksi Kejagung Atas Putusan MK yang Ubah Pasal Perintangan Proses Hukum

MK mengubah redaksi Pasal 21 UU Tipikor melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, yang berkaitan dengan perintangan proses hukum atau obstruction of justice.