Kejagung Geledah Rumah dan Kantor Komisioner Ombudsman Terkait Kasus CPO

Kejagung memeriksa mantan Dirjen Bea Cukai Askolani terkait dugaan korupsi tata kelola ekspor POME periode 2022-2024.

Yeka Hendra Fatika, mantan anggota Ombudsman yang bertanggung jawab dalam pengawasan perekonomian, termasuk pertanian, perdagangan, keuangan, dan logistik.

Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyimpangan dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya periode 2022-2024, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo.

Kejagung sebelumnya melakukan penggeledahan di sedikitnya 20 lokasi di wilayah Medan dan Riau.

Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen, bukti elektronik, dan barang-barang lain yang diduga terkait praktik penyimpangan ekspor limbah.

Penggeledahan berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis, 12 Februari 2026 hingga Sabtu, 14 Februari 2026.

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan 11 tersangka baru dalam pengembangan Kasus Ekspor CPO yang merugikan negara, termasuk pejabat kementerian dan direktur perusahaan swasta. Simak detail modusnya!

Tim penyidik dari Jampidsus Kejagung melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus korupsi di Kementerian Kehutanan, termasuk rumah mantan menteri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyebut sedikitnya lima lokasi telah digeledah penyidik.

Penggeledahan yang dilakukan di sejumlah tempat disusul dengan pemeriksaan pihak terkait.

"Memang benar ada beberapa tindakan hukum, langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik Gedung Bundar,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan, ada enam saksi yang diperiksa pada Senin, 8 September 2025.

Kejaksaan Agung telah menetapkan Brigjen Pol LMI, seorang pejabat BGN yang masih aktif sebagai polisi, sebagai tersangka dalam kasus korupsi MBG.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Sony Sonjaya pada 18 Juni terkait pengajuan justice collaborator dalam perkara dugaan korupsi MBG.

BPA telah berhasil menelusuri aset atas nama terpidana Eddy Tansil, yang berupa uang sejumlah Rp 51.682.537.000.

Kejagung menggandeng BPKP menelusuri seluruh pengadaan dalam Program MBG di BGN. Penyidik mendalami dugaan mark up sejumlah barang penunjang.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah mengatakan penerapan pasal TPPU guna menelusuri pihak terlibat dalam perkara ini.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen memastikan setiap anak memperoleh hak akses pendidikan yang layak melalui pelaksanaan SPMB Bangka Tengah 2026 yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Pulau Pongok berjalan lancar, namun menyoroti tantangan aksesibilitas pendidikan serta optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP).

Ombudsman RI Babel mendesak Pemdes di pulau kecil Bangka Selatan untuk data ulang penerima bansos. Penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran jadi sorotan, menuntut pembaruan data demi keadilan sosial.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Hery menerima sejumlah uang dan barang agar menyebut adanya maladministrasi berhubungan dengan perusahaan tambang.

Disdik Jabar dilaporkan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam SPMB 2026. Aduan menyoroti sistem eror hingga layanan pengaduan.

Laporan tersebut diajukan oleh Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat.