Kejaksaan Agung Geledah Rumah Eks Ombudsman Yeka Hendra Fatika

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan keterlibatan YHF dalam upaya menghambat proses penanganan perkara.

Kejagung menetapkan eks anggota Ombudsman Yeka Hendra sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi minyak goreng.

Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti.

Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya menjerat sejumlah pihak dalam kasus minyak goreng.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan, ada enam saksi yang diperiksa pada Senin, 8 September 2025.

Ini disampaikan menyusul gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dilayangkan oleh tujuh tersangka korporasi.

Isu ini sudah berkembang menyusul perkembangan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021

Febri dan Ramasala akan diselisik soal dokumen yang diduga akan dihancurkan saat ditemukan dalam proses penggeledahan di gedung Kementan.

Airlangga Diperiksa 12 Jam terkait Kasus Mafia Minyak Goreng, Ini yang Digali Kejagung

Kehadiran Airlangga merupakan perdana menjalani pemeriksaan setelah sebelumnya mangkir

Kejaksaan Agung (Kejagung) bahkan telah menggeledah tiga lokasi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Kejagung juga melakukan pemblokiran pelayanan penerbangan terhadap helikopter dalam rangka penanganan kasus mafia minyak goreng.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

Tim gabungan kejaksaan berhasil menangkap buronan penggelapan Surabaya, Bo Feng Mei alias Henny Melany, yang telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) selama 14 tahun, mengakhiri pelariannya dari jerat hukum.

Disdik Jabar dilaporkan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam SPMB 2026. Aduan menyoroti sistem eror hingga layanan pengaduan.

Laporan tersebut diajukan oleh Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat.

Tidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto diduga terlibat kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Dia menekankan pentingnya para pejabat negara untuk mematuhi hukum yang berlaku. Prasetyo pun menyayangkan kasus hukum yang menjerat Hery Susanto.

Fakta itu diketahui usai Majelis Etik memeriksa sejumlah pegawai untuk menentukan hukuman terhadap pelanggaran etik dilakukan Hery Susanto.