Wali Kota Semarang Ditangkap KPK, Ini Kronologi Kasus Korupsi yang Diduga Melibatkan Suami

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, ditangkap oleh KPK terkait dugaan korupsi dan penerimaan gratifikasi. Berikut adalah kronologinya.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang lebih dikenal dengan sebutan Mbak Ita, bersama suaminya, Alwin Basri, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 19 Februari 2025. Penangkapan ini terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi serta pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang tentunya menarik perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi dan isu korupsi yang signifikan.

Sejak pelantikannya pada November 2022, Mbak Ita bersama Alwin Basri telah mengumpulkan Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala Dinas di rumah mereka. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan instruksi kepada jajaran pemerintah agar mengikuti arahan mereka, yang menjadi titik awal dari dugaan praktik korupsi di Pemerintah Kota Semarang.

Dalam perkembangan kasus ini, pada 17 Desember 2022, Alwin Basri memperkenalkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada Direktur PT Deka Sari Perkasa. Alwin kemudian memberikan instruksi agar PT Deka Sari Perkasa ditunjuk sebagai penyedia untuk pengadaan meja dan kursi sekolah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023, yang diduga menjadi salah satu sumber penerimaan gratifikasi bagi Mbak Ita dan suaminya.

Dugaan Korupsi dan Penerimaan Gratifikasi

Tahun Anggaran 2023 menjadi periode yang sangat penting dalam proses penyelidikan ini. Diduga, Mbak Ita bersama Alwin Basri terlibat dalam penerimaan sejumlah uang sebagai 'fee' dari berbagai proyek yang ada, antara lain:

1. Pengadaan meja dan kursi sekolah di Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan total nilai sekitar Rp20 miliar.
2. Pengaturan proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan.
3. Permintaan uang kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang.

KPK telah mencatat bahwa Mbak Ita memberikan instruksi kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyisihkan 10% dari anggaran APBD. Hal ini menunjukkan adanya pengaturan yang terencana dan sistematis demi keuntungan pribadi.

Penangkapan dan Proses Hukum

Pada tanggal 19 Februari 2025, KPK secara resmi melakukan penahanan terhadap Mbak Ita dan Alwin Basri di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Penahanan ini akan berlangsung selama 20 hari, berakhir pada 10 Maret 2025, setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam sebuah kasus dugaan korupsi yang melibatkan penerimaan uang dari tiga proyek yang berbeda.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengungkapkan bahwa keduanya diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a, b, dan f serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terdapat dua tersangka lain yang juga ditahan terkait kasus ini, yaitu Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri, serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa.

Kesimpulan

Kasus ini menunjukkan adanya praktik korupsi yang rumit dan melibatkan sejumlah pejabat publik. Penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus dilakukan, dan mereka bertekad untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh demi mencapai keadilan.

Masyarakat berharap agar peristiwa ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih menjaga integritas serta transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

People Also Ask

Apa yang menjadi dasar penangkapan Mbak Ita dan suaminya?

Penangkapan dilakukan berdasarkan dugaan penerimaan gratifikasi dan pengaturan proyek di Pemerintah Kota Semarang.

Kapan Mbak Ita dan Alwin Basri ditangkap?

Mereka ditangkap pada 19 Februari 2025 dan ditahan selama 20 hari.

Proyek apa saja yang terlibat dalam kasus ini?

Proyek yang terlibat antara lain pengadaan meja dan kursi sekolah, pengaturan proyek penunjukan langsung, dan permintaan uang ke Bapenda.

Apa yang diharapkan masyarakat dari kasus ini?

Masyarakat berharap agar KPK dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.