Sorot
{{caption}}
Seskab Teddy Jawab Kritik soal Rombongan Prabowo ke Luar Negeri

{{caption}}
Teddy Bela Prabowo: Salah Besar Kunjungan Luar Negeri Dibilang Gagah-gagahan

{{caption}}
Seskab Teddy Jelaskan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Prabowo

{{caption}}
Teddy: Prabowo Tanggung Sendiri Kelebihan Biaya Kunjungan Luar Negeri

{{caption}}
Bongkar Scam Internasional di Solo, Polda Jateng Gandeng FBI

{{caption}}
Kronologi Pendaki Wanita Tersesat dan Kesurupan di Gunung Nepo

Topik Terkait
{{caption}}
KPU Singkawang Catat Kenaikan Data Pemilih 2,66 Persen Jelang Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang merilis data pemutakhiran pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan signifikan pada data pemilih sebesar 2,66 persen dibandingkan DPT Pilkada 2024, menarik perhatian publik terhadap akura

{{caption}}
DPT Pilkada Jateng Lebih Banyak dari Pilpres, Ini Rinciannya

KPU Jateng resmi menetapkan 28.427.616 daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Gubernur 2024.

{{caption}}
KPU DKI Umumkan 8,2 Juta Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jakarta

Terdapat 8.248.283 pemilih yang tersebar di 14.832 TPS se DKI Jakarta

{{caption}}
KPU Ungkap Jumlah Pemilihan Ulang pada Pemilu 2019 dan 2024, Berikut Data Perbandingannya

Data itu dibeberkan KPU dalam rapat dengan DPR, Bawaslu dan Kemendagri terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

{{caption}}
KPU Targetkan Rekapitulasi PSU Kuala Lumpur Tuntas 13 Maret 2024

"Mudah-mudahan satu-dua hari ini selesai. Tanggal 13. Iya, Kuala Lumpur tuntas," kata Idham Holik

KPU
{{caption}}
KPU Sebut WNI Kurang Antusias Ikut Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur, Ini Penyebabnya

PSU Kuala Lumpur dilakukan dalam satu hari dengan dua metode, yaitu kotak suara keliling (KSK) dan TPS.

{{caption}}
62.217 Pemilih Terdaftar Ikut Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Jumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.

{{caption}}
Cara Cek DPT Online Pemilu 2024, Simak Langkah-langkahnya

Daftar Pemilih Tetap (DPT) merujuk pada daftar yang berisikan nama-nama warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan hak suara dalam sebuah pemilihan umum

{{caption}}
Pemilu Kapan Dilaksanakan 2024, Pahami Tata Cara Pencoblosannya

Penting untuk mengetahui tanggal dan prosedur pencoblosan pemilu.

{{caption}}
Jumlah TPS Pemilu 2024, Sudahkah Paham pada Aturannya dalam Penyelenggaraannya Sebelum Memberikan Suara?

Jumlah TPS Pemilu 2024 penting untuk diketahui setiap warga yang hendak memberikan suaranya untuk pemilihan umum mendatang.

{{caption}}
KPU Ubah Metode Pemilihan Pemilu 2024 di New York, Praha, Hong Kong, Frankfurt

Perubahan tersebut berdasarkan hasil rapat dan usulan para pemilih di wilayah setempat.

{{caption}}
KPU Terapkan Tiga Metode Pemungutan Suara di Luar Negeri

Kami tegaskan agar para peserta Pemilu menghormati kebijakan luar negeri negara masing-masing tersebut," kata Idham Kholik.

{{caption}}
Hasan Nasbi Tegaskan Bukan Waktu Tepat Provokasi Pemerintah di Tengah Dinamika Global

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat dilakukan saat ini, menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global.

{{caption}}
Hasto Kristiyanto Tegaskan Pentingnya Institusionalisasi Partai di Forum CALD

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

{{caption}}
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

{{caption}}
Pencairan Dana Parpol Kudus 2026 Tertunda, Menanti LHP BPK

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

{{caption}}
NasDem Kabupaten Bogor Resmikan Kantor Baru, Perkuat Konsolidasi Pasca-Pemilu

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

{{caption}}
Bantuan Operasional Bawaslu KPU Palu Diharapkan Tingkatkan Kinerja Penyelenggara Pemilu

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.

{{caption}}
Komisi Informasi Pusat Putuskan Ijazah Jokowi informasi Terbuka untuk Publik

Kini, KPU RI wajib menyerahkan salinan ijazah sarjana Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2014-2019 dan 2019-2024.

{{caption}}
Fakta Unik: Hanya 2 Provinsi Capai Level Involvement, KPU Sebut Indeks Partisipasi Pemilu Acuan Revisi Sistem Pemilu

KPU RI menegaskan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dapat menjadi landasan penting bagi DPR dalam merevisi sistem pemilu, menunjukkan data partisipasi yang tak dimiliki pihak lain.

{{caption}}
Tahukah Anda? KPU Rilis Indeks Partisipasi Pilkada: 4 Provinsi Ini Paling Partisipatif!

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024, mengungkap empat provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi. Apa saja daerah yang paling aktif menyalurkan hak suaranya?

{{caption}}
Koalisi Sipil Desak Presiden-DPR Rekomendasikan Pemecatan Anggota KPU: Ada Apa dengan Kinerja Penyelenggara Pemilu?

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden dan DPR untuk merekomendasikan pemecatan Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada DKPP, menyoroti kinerja dan etika yang bermasalah.

{{caption}}
VIDEO: Terungkap Hubungan Prabowo-Gibran & Kondisi di Kabinet Usai Geger Tuntutan Pensiunan Jenderal TNI

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pihaknya mengikuti keputusan dari KPU RI bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah Prabowo Subianto dan Gibran

{{caption}}
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Respons KPU

Usulan Prabowo ini lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal.