DPT Pilkada Jateng Lebih Banyak dari Pilpres, Ini Rinciannya

Sebayak 31 tempat pemungutan suara (TPS) khusus disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta pada Pilikada serentak 2024.

Terdapat 8.248.283 pemilih yang tersebar di 14.832 TPS se DKI Jakarta

Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain

Jumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.

Pemungutan suara ulang di TPS 043 ini dilakukan karena terdapat 18 orang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mendapatkan surat suara yang tak seharusnya.

Minat warga untuk hadir di TPS untuk memberikan suara menurun.

TPS tersebut tersebar di 13 kabupaten kota Jawa Tengah.

Di Lokasi TPS Khusus tersebut tidak ada pengamanan khusus yang diberikan KPU

Jumlah TPS Pemilu 2024 penting untuk diketahui setiap warga yang hendak memberikan suaranya untuk pemilihan umum mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta menegaskan sikapnya yang sejalan dengan masyarakat perihal wacana Pilkada tidak langsung, menampung aspirasi demi demokrasi yang lebih baik dan menghasilkan pemimpin representatif.

Setelah dua dekade Pilkada langsung, wacana Pilkada tidak langsung kembali mengemuka sebagai langkah rasional untuk menata ulang demokrasi lokal Indonesia, mengatasi biaya politik tinggi dan polarisasi.

DPD Partai Golkar Jawa Timur mendukung perubahan mekanisme Pilkada melalui DPRD, menilai sistem ini lebih selaras dengan filosofi Pancasila dan berpotensi meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.

Survei Populi Center menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih kuat menginginkan Pilkada Langsung. Temuan ini menyoroti pentingnya reformasi partai politik jika mekanisme pemilihan diubah.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Laiskodat menegaskan Pilkada melalui DPRD memiliki pijakan konstitusional, selaras UUD 1945, dan memperkuat demokrasi perwakilan.

Pernyataan tersebut muncul ketika Partai Golkar melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang pertama.