LIVE

62.217 Pemilih Terdaftar Ikut Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Jumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.

pemilihan suara ulang
62.217 Pemilih Terdaftar Ikut Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur
62.217 Pemilih Terdaftar Ikut Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur (merdeka.com)

Jumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.

Petugas kepolisan mengerahkan anjing K9 di TPS 033, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). Warga Bojong Koneng menggunakan hak pilihnya di TPS03e barengan dengan calon presiden Prabowo Subianto di TPS 033 dan sebelomnya petugas memeriksa kondisi TPS
Petugas kepolisan mengerahkan anjing K9 di TPS 033, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024). Warga Bojong Koneng menggunakan hak pilihnya di TPS03e barengan dengan calon presiden Prabowo Subianto di TPS 033 dan sebelomnya petugas memeriksa kondisi TPS © 2024 maverick

62.217 Pemilih Terdaftar Ikut Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia. Jumlah DPT tersebut diperoleh dari hasil pemutakhiran data diplenokan saat rapat pada Minggu (3/3) malam waktu setempat.


"Kita dapat menyimpulkan dan sudah kita tetapkan DPT luar negeri untuk pemungutan suara ulang Kuala Lumpur jumlahnya 62.217 pemilih," kata Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari saat dikonfirmasi di Jakarta, seperti dikutip Selasa (5/3).

Terkait jumlah DPT tersebut, Hasyim menjelaskan rincian awal dari data sebelumnya. Semula, Hasyim mengatakan, jumlah pemilih di Kuala Lumpur 447.258. Jumlah itu terbagi dalam tiga metode pemilihan.


"Pertama metode Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 222.945, Kedua metode Kotak Suara Keliling (KSK) berjumlah 67.946 dan metode Pos sebanyak 156.367," ujar Hasyim.

Hasyim melanjutkan, fakta di lapangan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur hanya menemukan 2.264 pemilih ikut dengan metode TPS atau sekitar 1 persen dari total 222.945 pemilih.

Kemudian yang hadir di TPS dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 5.117 pemilih dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) 16.996 pemilih.

"Artinya yang hadir paling banyak pemilih yang tidak terdaftar di DPT," ujar Hasyim.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari berbincang dengan Anggota KPU saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari pemungutan suara luar negeri tingkat nasional di gedung KPU Jakarta, Rabu (28/02/2024). Rapat ini sempat ditunda pukul 10.40 WIB lantaran Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan keenam anggotanya harus menjalani persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kebocoran data pemilih tetap (DPT). Setelah selesai mengikuti persidangan, Hasyim kembali membuka rapat pleno rekapitulasi tersebut sekitar pukul 14.45 WIBfoto: foto: merdeka.com/ arie basuki
Ketua KPU Hasyim Asy'ari berbincang dengan Anggota KPU saat rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara dari pemungutan suara luar negeri tingkat nasional di gedung KPU Jakarta, Rabu (28/02/2024). Rapat ini sempat ditunda pukul 10.40 WIB lantaran Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan keenam anggotanya harus menjalani persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kebocoran data pemilih tetap (DPT). Setelah selesai mengikuti persidangan, Hasyim kembali membuka rapat pleno rekapitulasi tersebut sekitar pukul 14.45 WIBfoto: foto: merdeka.com/ arie basuki © 2024 maverick

Hasyim menambahkan, untuk metode pemilihan Kotak Suara Keliling tercatat 67.946 pemilih masuk ke dalam DPT, namum yang hadir 903 pemilih. Kemudian DPTb untuk metode Kotak Suara Keliling adalah 2.051 pemilih namun yang hadir mencapai 27.309 pemilih.


"Adapun untuk metode pos, pemilih yang terdaftar sebanyak 156.367, namun yang mengirimkan surat suara untuk dicoblos hanya 23.360 pemilih," kata Hasyim.

Berdasarkan temuan tersebut, Hasyim mengatakan, jumlah itu saat dijumlahkan adalah 78.000 pemilih. Kemudian, angka itu dijadikan basis data untuk dimutakhirkan yang dicek dengan tiga kategori. Pertama, validasi alamat alamat. Kedua, analisis kegandaan dan ketiga, kecocokan nomor induk kependudukan dan nomor paspor.


"Bila ada yang tidak valid atau tidak cocok maka akan dikeluarkan, sehingga ketemu angka 62.217," Hasyim menandasi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prancis vs Senegal: Kylian Mbappe Resmi Jadi Top Skor Sepanjang Masa Les Bleus

{{caption}}
Piala Dunia 2026: Sempat Kesulitan, Mbappe Bawa Prancis Sikat Senegal

{{caption}}
Data Korban dan 4 Daerah Paling Terdampak Gempa Palu

{{caption}}
Kaca Rumah Dinas Diduga Ditembak, Wabup Deli Serdang Curiga Motif Intimidasi

{{caption}}
Viral Video Pertengkaran Penumpang Dilerai Petugas Bandara Soekarno Hatta

{{caption}}
Maling di Mojokerto Tepati Janji dalam Surat, Kembalikan Uang ke Pemilik Toko

Topik Terkait
{{caption}}
KPU Singkawang Catat Kenaikan Data Pemilih 2,66 Persen Jelang Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang merilis data pemutakhiran pemilih berkelanjutan (PDPB) tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan signifikan pada data pemilih sebesar 2,66 persen dibandingkan DPT Pilkada 2024, menarik perhatian publik terhadap akura

KPU Singkawang
{{caption}}
KPU Singkawang Tetapkan 176.701 Data Pemilih Berkelanjutan Singkawang Triwulan IV 2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang resmi menetapkan 176.701 Data Pemilih Berkelanjutan Singkawang Triwulan IV 2025, menunjukkan pemutakhiran signifikan.

KPU Singkawang
{{caption}}
DPT Pilkada Jateng Lebih Banyak dari Pilpres, Ini Rinciannya

KPU Jateng resmi menetapkan 28.427.616 daftar pemilih tetap untuk Pemilihan Gubernur 2024.

Pilkada 2024
{{caption}}
KPU Targetkan Rekapitulasi PSU Kuala Lumpur Tuntas 13 Maret 2024

"Mudah-mudahan satu-dua hari ini selesai. Tanggal 13. Iya, Kuala Lumpur tuntas," kata Idham Holik

KPU
{{caption}}
KPU Sebut WNI Kurang Antusias Ikut Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur, Ini Penyebabnya

PSU Kuala Lumpur dilakukan dalam satu hari dengan dua metode, yaitu kotak suara keliling (KSK) dan TPS.

Pemungutan Suara Ulang
{{caption}}
KPU RI Gelar Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Hari Ini

Sebanyak 62.217 orang yang akan mengikuti PSU di Kuala Lumpur hari ini.

Pemungutan Suara Ulang
{{caption}}
PSU di Kuala Lumpur Digelar 10 Maret, DPT Ada 62.217

Seluruh persiapan sudah siap, termasuk logistik surat suara.

Pemungutan Suara Ulang
{{caption}}
Modus 7 PPLN Kuala Lumpur Nekat Mark Up Data Pemilih Hasil Lobi-Lobi Perwakilan Parpol

ada dugaan penentuan ratusan ribu DPT itu dilakukan atas persentase kesepakatan lobi-lobi.

Pemilu 2024
{{caption}}
KPU Pertimbangkan Lakukan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur

Pihaknya masih fokus untuk mempersiapkan data pemilih tetap (dpt) serta logistik untuk kembali melakukan pemungutan suara.

KPU RI
{{caption}}
PSU Pilkada Palopo, Tiga Parpol Sepakat Dorong Naili Tahir Gantikan Pencalonan Trisal

Rekomendasi usungan PKB untuk pasangan calon (paslon) Naili Tahir-Akhmad Syarifuddin telah turun dari DPP PKB.

berita update
{{caption}}
Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil PSU Rampung, Ketua KPU: Mudah-mudahan Semua Pihak Menerima

Kini KPU akan fokus ke tahapan pemilihan kepala daerah 2024.

kpu
{{caption}}
KPU Minta Bantuan Jokowi Gelar Pemilihan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kuala Lumpur

Pencoblosan ulang itu dilakukan karena panitia pengawas Pemilu 2024 setempat menemukan maladministrasi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur.

pemilihan suara ulang
{{caption}}
KPU Lakukan Pemilihan Suara Ulang di 1.521 TPS dari 1.692 Direkomendasikan Bawaslu

Dari 1.692 rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara susulan.

pemilihan suara ulang
{{caption}}
Pemilihan Suara Ulang di Kuala Lumpur 9-10 Maret, Rekapitulasi Ditargetkan Rampung Sebelum Hasil Nasional

PSU akan dilakukan sebelum hasil rekapitulasi nasional rampung pada 20 Maret 2024.

pemilihan suara ulang
{{caption}}
Petugas KPPS Buka Kotak Suara Tersegel, Sejumlah TPS di Tangerang Selatan Gelar Pencoblosan Ulang

Dalam video berdurasi beredar memperlihatkan aktivitas petugas KPPS menaruh kembali gulungan C1 plano ke dalam kotak suara pemilu.

pemilihan suara ulang
{{caption}}
Hasan Nasbi Tegaskan Bukan Waktu Tepat Provokasi Pemerintah di Tengah Dinamika Global

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat dilakukan saat ini, menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global.

demokrasi indonesia
{{caption}}
Hasto Kristiyanto Tegaskan Pentingnya Institusionalisasi Partai di Forum CALD

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

cald
{{caption}}
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

bambang soesatyo
{{caption}}
Pencairan Dana Parpol Kudus 2026 Tertunda, Menanti LHP BPK

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

anggaran parpol
{{caption}}
NasDem Kabupaten Bogor Resmikan Kantor Baru, Perkuat Konsolidasi Pasca-Pemilu

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

friedrich ruminjtap
{{caption}}
Bantuan Operasional Bawaslu KPU Palu Diharapkan Tingkatkan Kinerja Penyelenggara Pemilu

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.

bantuan operasional