Jokowi dan PSI Kompak Dukung Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto
Jokowi menyatakan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk penghargaan bagi individu yang pernah memimpin bangsa Indonesia.
Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, yang merupakan Presiden RI ke-2. Menurut Jokowi, sapaan akrabnya, Soeharto telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi bangsa dan negara selama masa kepemimpinannya di Indonesia.
"Saya kira kita harus menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gusdur (yang juga diusulkan) bagi bangsa dan negara," kata Jokowi saat berada di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Kamis (6/11).
Jokowi berpendapat bahwa pengakuan dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional adalah suatu bentuk penghormatan terhadap sosok-sosok yang pernah memimpin Indonesia. "Dan kita semuanya harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa proses penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. "Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa," jelasnya.
PSI Soeharto sebagai Pahlawan
Pernyataan dukungan dari Jokowi sejalan dengan pendapat Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus. Ia berpendapat bahwa Presiden RI ke-2, Soeharto, pantas mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena perannya yang tidak dapat diabaikan dalam sejarah bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menilai Soeharto secara menyeluruh, bukan hanya dari sudut pandang yang kontroversial.
"Dia membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal," ungkap Bestari dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Bestari mengingatkan bahwa penilaian yang bersifat subjektif seharusnya tidak memengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ia menilai bahwa pernyataan dari satu atau dua orang dalam kalangan partai politik tidak akan berdampak signifikan terhadap keputusan pemerintah.
Ia berpendapat bahwa komentar negatif yang disertai dengan kalimat merendahkan terhadap Soeharto mencerminkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah. Bestari juga meyakini bahwa proses pengusulan gelar pahlawan tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur yang menyeluruh.
"Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria," tutupnya.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3996463/original/012656900_1650017341-infografis_Jurnal.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5568750/original/033179600_1777371273-957052dc-69cd-4a6a-a9f1-ed5d4a150bf4.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5567750/original/030980900_1777332665-4.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5544027/original/075590800_1775043805-IMG_9854.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5570947/original/080580400_1777553517-1000392591.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5570943/original/036894900_1777553046-WhatsApp_Image_2026-04-30_at_18.24.16.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5570941/original/075955100_1777552758-93b1ff67-ee5f-4c7f-a882-34d3f6778f6c.jpg)
