Wacana Soeharto Pahlawan Nasional: Peneliti Soroti Dampak Jangka Panjang dan Catatan Kritis

Wacana mengenai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto kembali mencuat ke permukaan, memicu diskusi publik yang intens. Penilaian terhadap kontribusi Soeharto dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka sejarah yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek politik yang terfragmentasi.

Yusup Rahman Hakim, Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS), pada Jumat di Jakarta, menekankan pentingnya meninjau dampak kebijakan publik dan pembangunan jangka panjang yang diterapkan selama masa kepemimpinan Soeharto. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan objektif.

Diskusi ini menjadi relevan setelah Presiden Prabowo Subianto menerima daftar 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, di mana nama Soeharto termasuk di dalamnya bersama tokoh-tokoh besar lainnya.

Membangun Fondasi Negara: Pendidikan dan Ketahanan Pangan Era Soeharto

Menurut Yusup Rahman Hakim, sejumlah kebijakan yang digulirkan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki pengaruh signifikan dalam penguatan kapasitas negara. Ini terutama terlihat dalam bidang pendidikan dasar, pembangunan administrasi pemerintahan, serta upaya mencapai ketahanan pangan yang kala itu menjadi prioritas utama.

Salah satu contoh nyata adalah pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini berhasil mendorong mobilitas sosial yang lebih luas dan secara signifikan meningkatkan tingkat literasi penduduk Indonesia.

Selain itu, reformulasi struktur perencanaan pembangunan dan modernisasi pertanian pada dekade 1980-an juga menjadi bagian krusial dari proses nation-building. "Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini," kata Yusup.

Keberhasilan mencapai kecukupan pangan pada pertengahan 1980-an juga menjadi poin penting, yang tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi desa tetapi juga memperbaiki kesejahteraan para petani di seluruh pelosok negeri.

Menimbang Catatan Kritis dan Pentingnya Penilaian Seimbang

Meskipun demikian, Yusup Rahman Hakim menegaskan bahwa catatan kritis yang menyertai masa pemerintahan Soeharto tidak boleh diabaikan. Pembatasan ruang demokrasi dan praktik korupsi dalam lingkar kekuasaan merupakan aspek integral dari sejarah Indonesia yang harus dicatat dan diakui secara jujur.

Penting untuk diingat bahwa pengakuan terhadap kontribusi positif Soeharto tidak berarti menghapus kritik atau melupakan sisi kelam sejarah. "Pengakuan terhadap kontribusi tidak berarti menghapus kritik. Sejarah harus dicatat lengkap, dengan capaian dan konsekuensinya. Dari sanalah bangsa ini belajar," ujarnya.

Yusup melanjutkan bahwa mekanisme penetapan gelar pahlawan nasional telah memiliki kerangka hukum dan proses verifikasi yang berlapis. Oleh karena itu, diskusi publik mengenai Soeharto sebagai pahlawan nasional sebaiknya dilakukan secara terbuka dan berbasis kajian ilmiah, bukan sekadar opini.

"Diskusi mengenai Soeharto sebagai pahlawan nasional sah untuk dibahas selama penilaiannya berpijak pada data, bukan sekadar opini yang saling menegasikan," tambah Yusup. Kedewasaan berdemokrasi tercermin ketika masyarakat mampu membaca sejarah secara berimbang, tanpa terjebak glorifikasi maupun penolakan total.

Proses Pengusulan Pahlawan Nasional dan Tokoh Lainnya

Proses pengusulan gelar pahlawan nasional melibatkan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) yang dipimpin oleh Fadli Zon. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menerima 49 nama calon pahlawan nasional, yang 24 di antaranya masuk daftar prioritas untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Selain Soeharto, nama-nama besar lain yang turut diusulkan untuk gelar pahlawan nasional mencakup Presiden Ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh perempuan Marsinah dari Nganjuk, Jawa Timur, serta ulama terkemuka Syaikhona Muhammad Kholil dari Bangkalan.

Daftar tersebut juga mencakup Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri, K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin yang merupakan mantan Gubernur Jakarta. Proses verifikasi dan kajian mendalam akan terus dilakukan untuk setiap calon pahlawan nasional yang diusulkan.

Sumber: AntaraNews