Fakta Unik Gaji DPRD Kepri: Gubernur Ansar Pastikan Tak Ada Kenaikan Tunjangan di Tahun 2025!

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan tidak ada kenaikan gaji DPRD Kepri dan tunjangan di 2025. Terungkap fakta menarik besaran tunjangan yang diterima anggota dewan. Simak selengkapnya!

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara tegas memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan gaji maupun tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada tahun anggaran 2025. Pernyataan ini disampaikan Ansar untuk menanggapi berbagai isu yang belakangan santer beredar di media sosial terkait potensi kenaikan gaji para wakil rakyat. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik dan menepis spekulasi yang berkembang.

Penegasan dari Gubernur Ansar ini disampaikan di Tanjungpinang pada hari Minggu, 24 Agustus. Ia menekankan bahwa hingga saat ini, tidak ada perubahan signifikan pada komponen gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD Kepri. Kondisi ini akan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas anggaran.

Langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah provinsi. Dengan adanya klarifikasi langsung dari pimpinan daerah, diharapkan masyarakat dapat memahami posisi resmi terkait remunerasi anggota legislatif. Informasi ini sangat penting untuk mencegah misinformasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Penjelasan Resmi dari Gubernur dan Sekretariat DPRD

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara lugas menyatakan bahwa isu kenaikan gaji DPRD Kepri yang beredar di media sosial adalah tidak benar. Ia menegaskan bahwa kebijakan terkait remunerasi anggota dewan masih merujuk pada ketentuan yang berlaku sebelumnya. Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan masyarakat dan meluruskan informasi yang keliru.

Ansar menambahkan bahwa belum ada pembahasan atau keputusan resmi yang mengarah pada perubahan besaran gaji maupun tunjangan. Seluruh komponen pendapatan anggota DPRD Kepri tetap sama dengan kondisi di tahun-tahun fiskal sebelumnya. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Senada dengan Gubernur, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kepri, Ika Hasilah, turut memperkuat informasi tersebut. Ika menjelaskan bahwa gaji dan tunjangan anggota legislatif di Kepulauan Riau memang tidak mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Kondisi ini telah berlangsung sejak tahun 2020, menunjukkan bahwa tidak ada penyesuaian yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut.

Detail Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan

Ika Hasilah juga memberikan rincian mengenai struktur gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD Kepri saat ini. Gaji pokok anggota DPRD Kepri berada di kisaran Rp5 juta per bulan. Angka ini merupakan dasar perhitungan sebelum ditambahkan berbagai tunjangan yang melekat pada jabatan tersebut.

Selain gaji pokok, anggota dewan juga menerima beberapa tunjangan penting. Tunjangan transportasi ditetapkan sebesar Rp13 juta per bulan, sementara tunjangan perumahan mencapai Rp15 juta per bulan. Ada pula tunjangan lainnya yang berjumlah sekitar Rp13 juta per bulan, melengkapi total pendapatan bulanan mereka.

Secara keseluruhan, jika diakumulasikan, total pendapatan bulanan seorang anggota DPRD Kepri bisa mencapai sekitar Rp46 juta. Ika menegaskan bahwa besaran ini tidak berubah sejak tahun 2020. Mekanisme untuk potensi kenaikan gaji atau tunjangan di masa depan harus melalui penilaian penaksiran nilai properti atau appraisal, serta keputusan resmi dari Gubernur Kepri. Hingga kini, proses appraisal tersebut belum dilakukan.

Berikut adalah rincian tunjangan anggota DPRD Kepri:

• Gaji Pokok: Sekitar Rp5 juta per bulan
• Tunjangan Transportasi: Rp13 juta per bulan
• Tunjangan Perumahan: Rp15 juta per bulan
• Tunjangan Lainnya: Sekitar Rp13 juta per bulan

Sumber: AntaraNews