LIVE

DPRD Jabar Dorong Pemutakhiran Sistem Peringatan Bencana, Antisipasi Cuaca Ekstrem

Anggota DPRD Jabar mendesak pemutakhiran sistem peringatan bencana dan penataan anggaran untuk mitigasi. Langkah ini krusial menghadapi iklim yang sulit diprediksi, meningkatkan kesiapsiagaan Jawa Barat.

dprd jabar
Anggota DPRD Jabar mendesak pemutakhiran sistem peringatan bencana di tengah perubahan iklim ekstrem. Langkah ini krusial untuk mitigasi risiko hidrometeorologi.
Anggota DPRD Jabar mendesak pemutakhiran sistem peringatan bencana di tengah perubahan iklim ekstrem. Langkah ini krusial untuk mitigasi risiko hidrometeorologi. (AntaraNews)

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, M Rizky, mengungkapkan bahwa lembaga legislatif provinsi tersebut sedang mendorong penguatan kebijakan mitigasi bencana. Dorongan ini mencakup penataan anggaran yang lebih baik serta pemutakhiran sistem peringatan dini untuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Hal ini menjadi prioritas mengingat pola cuaca yang semakin tidak menentu di wilayah Jawa Barat.

Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap kondisi iklim global yang kian sulit diprediksi, di mana patokan musim tradisional sudah tidak lagi relevan. Rizky menekankan bahwa mitigasi bencana tidak cukup hanya mengandalkan regulasi semata. Oleh karena itu, peningkatan teknologi menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko bencana hidrometeorologi.

Upaya pemutakhiran ini diharapkan dapat menekan risiko banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya yang sering melanda Jawa Barat. Dengan sistem yang lebih canggih, seperti alat pantau cuaca, sensor gempa, dan alarm banjir, diharapkan peringatan dini dapat disampaikan lebih akurat dan cepat kepada masyarakat. Langkah ini juga menjadi krusial mengingat intensitas hujan tinggi mulai melanda daerah tersebut.

Pentingnya Teknologi Canggih dalam Mitigasi Bencana

M Rizky menegaskan bahwa teknologi canggih merupakan kunci dalam strategi mitigasi bencana modern. Ia menyebutkan bahwa patokan musim yang dulu digunakan kini tidak lagi relevan karena hujan dan kemarau sulit diprediksi. "Patokan musim (zaman) dulu sudah tidak relevan. Hujan dan kemarau sekarang sulit diprediksi. Maka perlu teknologi yang lebih canggih, seperti alat pantau cuaca, sensor gempa, dan alarm banjir di sungai besar. Semua harus terintegrasi dengan BMKG dan instansi nasional lainnya," kata Rizky di Bandung, Senin.

Sistem peringatan dini atau early warning system yang sudah dimiliki Jawa Barat saat ini masih memerlukan peningkatan signifikan. Rizky memberikan analogi dengan perangkat elektronik seperti ponsel atau komputer yang membutuhkan upgrading secara berkala. Pemutakhiran ini diharapkan dapat membuat peringatan banjir, pantauan cuaca, dan sensor gempa menjadi lebih canggih dan akurat.

DPRD Jawa Barat berharap besar bahwa peningkatan teknologi dan sistem mitigasi ini akan efektif menekan risiko bencana. Bencana seperti banjir, longsor, dan berbagai jenis bencana hidrometeorologi lainnya kerap melanda wilayah ini. Dengan demikian, investasi pada teknologi peringatan dini menjadi sangat strategis untuk keselamatan warga.

Tantangan Kerusakan Lingkungan dan Daya Serap Lahan

Selain persoalan teknologi, Rizky juga menyoroti masalah lingkungan yang memperparah risiko bencana di Jawa Barat. Intensitas hujan yang meningkat tidak diimbangi dengan kemampuan lahan menyerap air. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kawasan resapan air, yang pada gilirannya meningkatkan risiko banjir di wilayah hilir.

Kerusakan lingkungan ini sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Rizky menjelaskan bahwa hilangnya lahan lindung menyebabkan air hujan tidak lagi tertampung secara optimal. "Kerusakan lingkungan ini salah satunya akibat campur tangan manusia. Lahan lindung yang hilang membuat kapasitas dasar menyerap air hujan menurun. Ini juga harus jadi perhatian kita," ujar Rizky.

Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya restorasi lingkungan dan penegakan aturan terkait tata ruang menjadi sangat penting. Tanpa penanganan yang komprehensif, pemutakhiran sistem peringatan bencana saja tidak akan cukup untuk mengatasi akar masalah bencana hidrometeorologi di Jawa Barat.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Potret Eks Kapolres dan Kasat Narkoba Bima Berbaju Oranye, Partner in Crime Tersangka Pencucian Uang dan Narkoba

{{caption}}
Prabowo Minta Danantara Terus Kaji Teknologi untuk Proyek Hilirisasi

{{caption}}
Pigai Sebut Status Aktivis HAM Kini Ditentukan Tim Asesor, Ada Kriteria dan Penilaian Ketat

{{caption}}
Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Jadi Tersangka TPPU Hasil Kejahatan Narkoba

{{caption}}
Jemaah Haji Indonesia Diberangkatkan ke Makkah 30 April 2026, Cek Daftar Kloternya

{{caption}}
Sopir Taksi Green SM Diperiksa Polisi terkait Kecelakaan KRL, Ini Keterangan yang Digali

Topik Terkait
{{caption}}
Legislator Desak Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana NTB Hadapi Musim Hujan

Anggota DPRD NTB mendesak pemerintah memperkuat Sistem Peringatan Dini Bencana NTB, terutama saat musim hujan, guna meminimalkan korban dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang terus meningkat.

Musim Hujan
{{caption}}
BNPB Tekankan Penguatan Penanganan Bencana Terpadu Bekasi untuk Atasi Risiko Banjir Berulang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak penguatan Penanganan Bencana Terpadu Bekasi, mulai dari respons darurat hingga mitigasi jangka panjang, guna menekan risiko banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Jawa Barat
{{caption}}
Pemerintah Imbau Daerah Aktifkan Pos Siaga Bencana Hidrometeorologi di Tengah Peringatan Cuaca Ekstrem

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk mengaktifkan pos siaga bencana hidrometeorologi dan sistem komando darurat menyusul peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG.

BencanaHidrometeorologi
{{caption}}
BNPB Tekankan Kesiapsiagaan Daerah: Tiga Aspek Kunci Mitigasi Bencana Wajib Dipahami

Sekretaris Utama BNPB Rustian menguraikan tiga aspek krusial dalam mitigasi bencana yang harus disiapkan daerah, mengingat potensi bencana alam di Indonesia yang tinggi. Pembaca akan memahami pentingnya kesiapsiagaan ini.

mitigasi bencana
{{caption}}
Kesiapsiagaan Bencana Tahun Baru: BNPB Imbau Daerah Perkuat Mitigasi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana tahun baru, termasuk peralatan, personel, dan anggaran, guna menghadapi potensi hidrometeorologi. Hal ini penting mengingat pola cuaca yang dina

kesiapsiagaan_bencana
{{caption}}
Anggota DPR Mendesak Pemerintah Perkuat Antisipasi Bencana Susulan di Sumatera dan Wilayah Lain

Anggota DPR RI menyoroti pentingnya Antisipasi Bencana Susulan di Sumatera dan berbagai daerah lain, mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi demi keselamatan masyarakat.

Antisipasi Bencana Susulan
{{caption}}
MPR Dorong Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim di Indonesia

MPR RI menekankan pentingnya membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana sebagai dasar kebijakan menghadapi ancaman dampak perubahan iklim yang semakin nyata di Indonesia.

Perubahan Iklim
{{caption}}
DPRD Jabar Ingatkan Pentingnya Perkuat Mitigasi Bencana Alam di Jawa Barat

Anggota DPRD Jawa Barat menekankan perlunya penguatan Mitigasi Bencana Jawa Barat, mulai dari pemetaan daerah rawan hingga edukasi masyarakat, guna menghadapi musim hujan yang berpotensi bencana.

Mitigasi Bencana Alam
{{caption}}
Sejumlah Wilayah Diprediksi Alami Cuaca Ekstrem, Wamendagri Bima Ingatkan Kepala Daerah Lakukan Mitigasi

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengingatkan para kepala daerah untuk melakukan langkah mitigasi bencana.

berita kemendagri
{{caption}}
Puan Ingatkan Pemerintah Perkuat Sistem Early Warning Cegah Dampak Bencana Alam

Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan mitigasi dan memperkuat sistem early warning, terutama di daerah rawan bencana.

puan maharani ketua dpr
{{caption}}
DPRD Jabar Dorong Kemudahan Perizinan IKM untuk Tembus Pasar Ekspor Global

Komisi II DPRD Jabar serius mendorong pemerintah mempermudah aspek perizinan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) agar produk lokal mampu menembus pasar ekspor. Ini kunci Kemudahan Perizinan IKM Ekspor.

dprd jabar
{{caption}}
DPRD Jabar Dorong Percepatan Pemekaran Desa: Optimalkan Dana dan Sejahterakan Warga

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

bapemperda
{{caption}}
Optimalisasi Bandara Kertajati: DPRD Jabar Dorong Jadi Penggerak Ekonomi Wilayah

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat mendorong optimalisasi Bandara Kertajati sebagai penggerak ekonomi utama, mengatasi tantangan rute dan okupansi demi kemajuan Jawa Barat.

bandara internasional kertajati
{{caption}}
DPRD Jabar Dukung Evaluasi PKS Pullman, Dorong Optimalisasi Aset dan Budaya Lokal

Komisi I DPRD Jabar tegaskan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi total PKS Hotel Pullman, sekaligus mendorong optimalisasi aset dan pelestarian budaya lokal.

aset daerah
{{caption}}
Dukung Ketahanan Pangan, Legislator Jabar Dorong Peningkatan Panen Petani Cirebon Tiga Kali Setahun

Anggota DPRD Jabar George Edwin Sugiharto turun langsung ke sawah, berupaya wujudkan peningkatan panen petani Cirebon hingga tiga kali setahun. Strategi pengairan dan sarana produksi dioptimalkan untuk mencapai target ini.

dprd jabar
{{caption}}
Ono Surono Tegaskan Tak Ada Aliran Dana Suap Proyek ke Pribadi Maupun Partai Usai Penggeledahan KPK

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono membantah keras adanya aliran dana suap proyek ke kantong pribadi atau partai setelah kediamannya digeledah KPK. Bagaimana kelanjutan kasus ini?

ade kuswara kunang
{{caption}}
Aceh Perpanjang Status Transisi Darurat Bencana 90 Hari untuk Percepat Pemulihan

Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang status transisi darurat bencana hidrometeorologi selama 90 hari, langkah ini diambil guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

aceh
{{caption}}
Pemkab Magetan Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem Saat Pancaroba

Pemerintah Kabupaten Magetan meminta masyarakat tetap waspada terhadap dampak cuaca ekstrem selama masa pancaroba, mengingat potensi bencana hidrometeorologi dan ancaman kekeringan.

bencana hidrometeorologi
{{caption}}
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem Sulut Sepekan ke Depan, Warga Diminta Waspada

BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi Cuaca Ekstrem Sulut selama sepekan hingga 3 Mei 2026 di sejumlah wilayah Sulawesi Utara, mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan lebat dan angin kencang.

angin kencang
{{caption}}
BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem, Banjir Landa Sarolangun Jambi

BMKG memprediksi cuaca ekstrem masih berpotensi melanda Kabupaten Sarolangun, Jambi, hingga tiga hari ke depan, menyusul banjir parah yang telah merendam ratusan rumah di wilayah tersebut.

banjir
{{caption}}
Gubernur Khofifah Ajak Perkuat Kesiapsiagaan Kemarau Ekstrem Jatim Hadapi El Nino 2026

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyerukan seluruh elemen masyarakat Jawa Timur untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau ekstrem akibat El Nino 2026.

bencana hidrometeorologi
{{caption}}
Pemkab Agam Siapkan Lahan Alternatif Hunian Tetap untuk Korban Bencana Hidrometeorologi

Pemerintah Kabupaten Agam terus berupaya menyiapkan lahan alternatif hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi yang membutuhkan total 10 hektare lahan untuk relokasi kolektif.

agam