DPRD Jabar Dorong Pemutakhiran Sistem Peringatan Bencana, Antisipasi Cuaca Ekstrem

Anggota DPRD NTB mendesak pemerintah memperkuat Sistem Peringatan Dini Bencana NTB, terutama saat musim hujan, guna meminimalkan korban dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang terus meningkat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak penguatan Penanganan Bencana Terpadu Bekasi, mulai dari respons darurat hingga mitigasi jangka panjang, guna menekan risiko banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk mengaktifkan pos siaga bencana hidrometeorologi dan sistem komando darurat menyusul peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana tahun baru, termasuk peralatan, personel, dan anggaran, guna menghadapi potensi hidrometeorologi. Hal ini penting mengingat pola cuaca yang dina

Anggota DPR RI menyoroti pentingnya Antisipasi Bencana Susulan di Sumatera dan berbagai daerah lain, mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi demi keselamatan masyarakat.

MPR RI menekankan pentingnya membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana sebagai dasar kebijakan menghadapi ancaman dampak perubahan iklim yang semakin nyata di Indonesia.

Anggota DPRD Jawa Barat menekankan perlunya penguatan Mitigasi Bencana Jawa Barat, mulai dari pemetaan daerah rawan hingga edukasi masyarakat, guna menghadapi musim hujan yang berpotensi bencana.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengingatkan para kepala daerah untuk melakukan langkah mitigasi bencana.

Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan mitigasi dan memperkuat sistem early warning, terutama di daerah rawan bencana.

Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmatika meminta korban kekerasan tidak takut mencari perlindungan perempuan dan melaporkan kasusnya. Masih banyak kasus yang belum terungkap, menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan bagi kaum hawa.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mendesak penegak hukum memberikan efek jera kepada pengedar rokok ilegal yang merugikan negara, bukan hanya sekadar razia dan pemusnahan.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aten Munajat, menyerukan pemerintah memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah demi masa depan bangsa dan keberhasilan pembangunan daerah, menargetkan wajib belajar 12 tahun.

Anggota DPRD Jawa Barat mendorong pemanfaatan **Pencak Silat** sebagai media efektif untuk pelestarian budaya Sunda dan pengenalan warisan daerah kepada generasi muda, sekaligus mendukung potensi ekonomi kreatif.

Pengembangan Wisata Cimanggu Berkelanjutan di Kabupaten Bandung mendapat apresiasi DPRD Jabar karena mengedepankan kelestarian lingkungan, menjadi contoh investasi pariwisata ramah alam.

Anggota Komisi V DPRD Jabar mengingatkan sekolah tidak boleh melakukan Larangan Pungutan Liar Sekolah saat PPDB 2026/2027, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan proses bersih.

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan melaporkan adanya 13 titik panas Sumatera Utara yang tersebar di beberapa kabupaten, mengimbau masyarakat untuk waspada.

Kabupaten Agam menerima 11 titik Program Padat Karya Kemenaker untuk pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, membuka lapangan kerja sementara bagi warga terdampak.

Sebanyak 33 jamaah haji asal Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi menerima bantuan uang tunai Rp20 juta per orang dari Uni Emirat Arab, menegaskan solidaritas lintas negara dalam program Bantuan Haji Sumbar ini.

BMKG merilis prakiraan cuaca Sumatera Utara untuk Senin (15/6), memprediksi potensi hujan ringan hingga sedang di berbagai wilayah, serta mengimbau masyarakat waspada terhadap dampak cuaca ekstrem.

Pemerintah Kota Padang bergerak cepat melakukan perbaikan irigasi pascabencana hidrometeorologi. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan untuk 16 paket perbaikan irigasi Padang, demi mengairi kembali sawah petani.

BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem Sultra hingga 19 Juni 2026. Ketahui wilayah mana saja yang terdampak dan apa saja yang perlu diwaspadai.