Gubernur Khofifah Ajak Perkuat Kesiapsiagaan Kemarau Ekstrem Jatim Hadapi El Nino 2026

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyerukan seluruh elemen masyarakat Jawa Timur untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau ekstrem akibat El Nino 2026.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau ekstrem. Ajakan ini disampaikan dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026 di Surabaya pada Minggu (26/4). Fenomena El Nino diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap kondisi cuaca di wilayah tersebut.

Khofifah menekankan bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menekan risiko dan dampak bencana yang mungkin terjadi. Langkah antisipatif harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berbasis data yang akurat. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat Jawa Timur dari berbagai ancaman bencana hidrometeorologi.

Selaras dengan tema “Siap untuk Selamat: Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana”, seluruh kepala daerah diminta bergerak proaktif. Mereka harus mengambil langkah konkret sebelum puncak kemarau tiba, guna memitigasi risiko bencana secara efektif.

Pentingnya Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman kemarau ekstrem. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana. Kolaborasi antara pemerintah dan warga dinilai sangat krusial untuk mencapai hasil yang optimal.

Warga diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah tanpa pengawasan ketat. Tindakan ini dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang merugikan. Selain itu, penggunaan air secara bijak juga menjadi perhatian utama di musim kemarau.

Masyarakat diharapkan segera melaporkan potensi bencana yang terdeteksi kepada pemerintah setempat. Pelaporan cepat memungkinkan respons yang lebih sigap dan terkoordinasi. Sinergi ini terbukti efektif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana di Jawa Timur.

Tren Indeks Risiko Bencana dan Tantangan ke Depan

Sinergi antara pemerintah dan masyarakat telah menunjukkan hasil positif dalam menekan Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur. IRB merupakan indikator penting yang mengukur tingkat risiko bencana berdasarkan bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Penurunan IRB mencerminkan upaya mitigasi yang berhasil.

IRB Jatim tercatat menurun dari 117,26 pada 2021 menjadi 95,75 pada 2024. Meskipun sempat naik menjadi 108,36 pada 2025, kenaikan ini dijelaskan karena adanya perubahan variabel Hazard/Bahaya (H) dan Vulnerability/Kerentanan (V). Perubahan ini sesuai dengan Surat BNPB Nomor B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026. BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas membantu Presiden dalam penanggulangan bencana.

Jawa Timur memiliki potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, hingga karhutla. Penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu melalui analisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.

Prediksi BMKG dan Respons Cepat Bencana Hidrometeorologi

Data menunjukkan bahwa 92 hingga 97 persen kejadian bencana di Jawa Timur periode 2022–2025 merupakan bencana hidrometeorologi. Bencana ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim yang ekstrem. Respons terhadap bencana semacam ini tidak boleh biasa-biasa saja, melainkan harus terukur dan cepat.

Pada triwulan pertama tahun 2026, tercatat 121 kejadian bencana di Jawa Timur. Angin kencang mendominasi dengan 82 kejadian, diikuti oleh banjir sebanyak 27 kejadian. Kejadian ini berdampak pada kerusakan infrastruktur dan puluhan ribu kepala keluarga.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 di Jawa Timur akan dimulai Mei di sekitar 56,9 persen wilayah. Puncaknya diperkirakan pada Agustus, mencakup 70,9 persen wilayah, dengan periode kritis hingga 72,5 persen wilayah. Durasi kemarau diperkirakan mencapai 220 hingga 240 hari. BMKG adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Sumber: AntaraNews