Siap-Siap Agustus 2025 Jadi Puncak Kemarau, Ini Daftar Wilayah Terdampak

Hampir seluruh daerah di Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus tahun 2025.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan pernyataan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia akan menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus 2025.

Wilayah yang paling terpengaruh adalah Sumatra dan Kalimantan, dengan fokus utama pada provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Walaupun Indonesia akan mengalami kondisi La Nina (kemarau basah) hingga bulan Mei 2025, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap tinggi, khususnya di daerah yang memiliki vegetasi kering dan lahan gambut.

Hal ini disampaikan pada Bimbingan Teknis Media Handling Komunikasi Krisis Isu Kebakaran Hutan dan Lahan yang diadakan di Palembang oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital.

Urgensi penanganan karhutla semakin meningkat, terutama terkait dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Sudirman, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatra Selatan, mengungkapkan pentingnya tindakan mitigasi yang dilakukan di awal musim kemarau.

"Mitigasi awal, di awal musim kemarau, diperlukan dengan melaksanakan sosialisasi baik ke media sosial, dan lokasi-lokasi di rawan bencana," tambah Sudirman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7).

Dengan luas Provinsi Sumsel yang mencapai 8,37 juta hektar, sekitar 1,27 juta hektar di antaranya adalah lahan gambut.

Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat sangat penting untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat terjadi di musim kemarau. Kesadaran akan risiko ini harus ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada.

Pengolahan lahan baru

Nurhadi, Pengendali Ekosistem Hutan Madya di Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatra, mengungkapkan bahwa selain musim kemarau, pembukaan lahan secara sembarangan juga berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya Manggala Agni yang berada di garis depan dalam pemadaman karhutla. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan tidak menggunakan api untuk membersihkan lahan.

“Laporkan apabila sulit ditanggulangi, baik kepada pemadam kebakaran dan Manggala Agni. Libatkan masyarakat melalui masyarakat peduli api. Terakhir, lindungi sumber-sumber air khususnya saat kemarau melalui pembuatan sekat kanal atau embung,” papar Nurhadi.

Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat dan petugas pemadam kebakaran menjadi kunci dalam mengatasi masalah kebakaran hutan yang semakin meluas.

Diperlukan kerjasama antara berbagai sektor

Sementara itu, Plt. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kemkomdigi, diwakili oleh Ketua Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah, Hastuti Wulanningrum, menegaskan pentingnya penanganan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara kolaboratif, termasuk dalam aspek komunikasi.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap masalah karhutla, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola komunikasi krisis menjadi semakin krusial.

Kecepatan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta kemampuan dalam menangani media secara efektif adalah hal yang wajib dilakukan saat ini.

"Kemkomdigi, khususnya Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, merupakan satuan tugas (satgas) yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik mengenai isu kebakaran hutan dan lahan," kata Hastuti.

Dia juga menambahkan bahwa penanganan masalah karhutla tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Kehutanan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mengelola krisis dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas.