Pemprov Jatim dan BNPB Siapkan Antisipasi Kekeringan di Tengah Ancaman Kemarau Panjang 2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara proaktif menyiapkan berbagai langkah antisipasi kekeringan di wilayah setempat. Kesiapsiagaan ini menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi kemarau panjang yang akan melanda. Koordinasi intensif telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait untuk menghadapi ancaman ini.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa meskipun saat ini masih terjadi banjir di beberapa daerah, potensi kekeringan diperkirakan akan mulai muncul pada April mendatang. Kondisi ini akan meningkat pada Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Kabupaten Tuban, bahkan telah mengalami kekeringan lebih awal dari prediksi.

Situasi ini menjadi perhatian serius mengingat Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang vital. Oleh karena itu, langkah strategis sangat diperlukan untuk menjaga produksi pertanian, khususnya padi, yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Koordinasi ini melibatkan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, BMKG Kelas I Juanda, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menaruh perhatian besar pada sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang, Pemprov Jatim berencana menyiapkan sumur-sumur dalam. Sumur ini akan digunakan untuk irigasi sawah, memastikan indeks pertanaman tidak menurun.

Ketersediaan air yang cukup sangat krusial agar produksi padi tetap terjaga, mengingat pentingnya ketahanan pangan bagi seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Gubernur Khofifah menekankan bahwa menjaga produksi pangan adalah kebutuhan nasional yang tidak bisa ditawar.

Prediksi BMKG menunjukkan bahwa kekeringan akan semakin parah, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Kondisi ini menuntut Pemprov Jatim untuk bertindak cepat dan terukur. Pengalaman kekeringan dini di Kabupaten Tuban menjadi pelajaran berharga dalam menyusun strategi penanganan.

Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menegaskan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus meningkatkan kesiapsiagaan. Peningkatan ini ditujukan untuk menghadapi bencana hidrometeorologi kering, termasuk kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kesiapsiagaan yang komprehensif menjadi kunci dalam mengurangi dampak bencana.

Penanganan bencana dilakukan secara kolaboratif, melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga pemerintah pusat. Pendekatan ini memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif di seluruh wilayah. Penguatan satuan tugas (Satgas) darat juga menjadi prioritas untuk penanganan awal karhutla.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga kondisi bencana dapat bervariasi di setiap daerah. Saat beberapa daerah masih dilanda banjir, wilayah lain seperti Riau sudah mengalami karhutla. Oleh karena itu, kesiapsiagaan yang tinggi dan respons cepat sangat dibutuhkan.

BNPB bersama pemerintah daerah telah menyiapkan serangkaian langkah konkret untuk penyediaan air. Ini mencakup pembangunan sumur-sumur baru dan distribusi air dari sumber terdekat ke daerah yang membutuhkan. Selain itu, opsi operasi modifikasi cuaca (OMC) juga dipertimbangkan sebagai upaya jangka panjang.

Untuk mempercepat penanganan karhutla, BNPB akan menyiagakan helikopter water bombing di sejumlah titik strategis di Jawa Timur. Lokasi penempatan helikopter ini antara lain di Lanud Iswahjudi Madiun dan Juanda Surabaya. Penempatan ini diharapkan mampu meminimalkan waktu respons jika terjadi kebakaran.

Suharyanto menambahkan bahwa segala kebutuhan akan disiapkan untuk menghadapi puncak kemarau pada Agustus 2026. Kesiapan logistik dan peralatan, termasuk helikopter water bombing, akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak kekeringan dan karhutla.

Sumber: AntaraNews