DPR Gelar Rapat Paripurna Besok, Prabowo Dijadwalkan Hadir Bicara Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal

Sebelum rapat dimulai, Puan bersama jajaran pimpinan DPR menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo di Gedung DPR RI.

DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden.

Presiden hadir langsung dalam rapat paripurna DPR RI untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara menjelang penyusunan RAPBN 2027.

Prabowo mengaku sengaja meminta waktu kepada DPR RI untuk menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di antara 5,8% hingga 6,5% pada tahun 2027.

Menurut Said, Prabowo ingin menjawab keraguan publik secara tuntas dan secara langsung pada pidato nanti.

Andreas merasa terkejut ketika melihat Presiden hadir untuk memberikan pidato di hadapan anggota DPR.

Presiden Prabowo mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 dalam Rapat Paripurna yang diadakan oleh DPR.

Keduanya kompak mengenakan setelan jas bewarna biru dan dasi biru. Prabowo dan Gibran lantas melakukan sesi foto bersama dengan para Pimpinan DPR RI.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo akan pidato di DPR hari ini.

Diketahui, Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 selama ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan terkait penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPR ke-1 tahun sidang 2025-2026

Seluruh Fraksi menyatakan setuju revisi UU Polri menjadi usul inisiatif DPR.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

Kondisi ini diprediksikan terjadi pada 2045. Disebut ekonomi Indonesia bakal kalahkan Inggris hingga Italia.

Seluruh fraksi DPR menyatakan setuju RUU Penyesuaian Pidana dibawa ke paripurna. Namun, Fraksi PKB menyatakan setuju dengan catatan.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani didampingi para wakil ketua DPR.

Setelah UU APBN 2026 disahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden.

Dia menegaskan jajaran menteri tidak bekerja 'kumaha engkek' atau bagaimana nanti, sebab masyarakat menuntut pemerintah bekerja cepat.

Ia bercerita soal bagaimana para pendiri bangsa merasakan langsung penjajah mengambil kekayaan Indonesia untuk memperkaya negara mereka.

Para pendiri bangsa telah merumuskan konsep pengelolaan ekonomi nasional berdasarkan pengalaman panjang penjajahan dan eksploitasi sumber daya.

Puan menyatakan DPR melalui fungsi konstitusional telah merespon berbagai hal penting dan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan perekonomian nasional.

DPR menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dalam rapat ini, DPR menyetujui Rancangan APBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 untuk dibahas lebih lanjut.